Pemerintah Buat Satgas Lindungi Data Rahasia Negara dari Peretas

Liputan6.com, Jakarta Hacker Bjorka mengklaim telah membocorkan dokumen-dokumen kepresidenan, termasuk surat-surat rahasia dari Badan Intelijen Negara (BIN). Hal ini pun menimbulkan polemik karena Bjorka berhasil membobol data pribadi sejumlah pejabat negara. Bjorka mengunggah sejumlah dokumen yang diklaim milik Presiden Joko Widodo alias Jokowi pada periode 2019- 2021.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamaman (Menko Polhukam) Mahfud Md mengatakan, pemerintah akhirnya membuat tim satuan tugas (satgas) untuk melindungi data-data rahasia negara dari para peretas. Namun pemerintah belum menyebutkan nama satgas tersebut.

"Kita membuat satgas untuk lebih hati-hati," ujar Menko Polhukam Mahfud Md dalam jumpa pers virtual, Rabu (14/9/2022).

Menurut Mahfud, pembuatan tim satgas dilakukan lantaran akhir-akhir ini akun Bjorka seolah telah meretas sistem keamanan siber negara dengan mengambil data-data pribadi pejabat maupun masyarakat lainnya.

Tak hanya itu, dalam Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang akan diparipurnakan oleh DPR mewajibkan pemerintah membentuk satgas tersebut.

"Dalam satu bulan ke depan memang ada UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang sudah disahkan DPR, tinggal pengesahan di paripurna, itu memang juga memuat arahan agar ada satu tim yamg bekerka untuk keamanan siber," kata dia.

Menko Polhukam Mahfud Md menyebut Bjorka tak memiliki keahlian menjadi peretas atau membobol data negara. Menurut dia, sejauh ini data negara aman dari segala macam gangguan.

Mahfud menyatakan demikian usai berkoordinasi dengan Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) Budi Gunawan, Kemenkominfo, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

"Kalau dari hasil kesimpulan (rapat) tadi, Bjorka ini tidak punya keahlian membobol, hanya memberitahu kepada kita bahwa kita harus hati-hati, kita bisa dibobol dan sebagainya, tapi smpai saat ini tidak," ujar Mahfud.

Mahfud memastikan, data-data yang sifatnya rahasia masih aman. Meski demikian, menurut Mahfud, tindakan yang Bjorka ini akan dijadikan pembelajaran bagi pemerintah untuk memperkuat sistem keamanan siber.

"Data-data yang sifatnya rahasia sampai saat ini belum ada, tapi kita akan menjadikan ini sebagai peluang agar kita bersama-sama hati-hati," kata Mahfud.

Anggota Komisi I DPR Dave Akbarshah Fikarno alias Dave Laksono mengaku, sedang menunggu kerja dari tim cepat tanggap atau emergency response team bentukan pemerintah. Tim ini dibentuk usai maraknya serangan siber yang dilakukan Hacker Bjorka.

Hacker Bjorka mengklaim telah membocorkan dokumen-dokumen kepresidenan, termasuk surat-surat rahasia dari Badan Intelijen Negara (BIN). Hal ini pun menimbulkan polemik karena Bjorka berhasil membobol data pribadi sejumlah pejabat negara. Bjorka mengunggah sejumlah dokumen yang diklaim milik Presiden Joko Widodo alias Jokowi pada periode 2019- 2021.

"Ya Presiden sudah bertindak dengan tepat yaitu membentuk tim reaksi cepatnya, nah justru ini yang kita tunggu, rancangan kerjanya apa. Karena namanya tim reaksi cepat, jadi dalam satu hari, dalam satu minggu, satu bulan itu sudah harus ada hasilnya," kata Dave kepada wartawan, Selasa 13 September 2022.

"Sudah harus diketemukan titiknya di mana, siapa pelakunya, bagaimana cara mengatasinya, untuk supaya jangan terus menerus ini kejadian," sambungnya.

Politikus Partai Golkar ini menyebut, dalam dua bulan terakhir ini sudah ada beberapa data yang mengalami kebocoran yang dilakukan hacker. Namun, ia tak menjelaskan secara rinci data apa saja yang mengalami kebocoran tersebut.

"Kalau yang karakter Bjorka ini, ya kita enggak tahu, saya belum tahu secara pribadi ini. Apakah ini berasal dari Indonesia atau di luar, dan dia ini apakah ada motif lainnya, agenda terpisah atau hanya untuk mengungkapkan kelemahan-kelemahan dari sistem pengamanan jaringan internet kita," sebutnya.

Dengan adanya kebocoran data tersebut, hal ini menurutnya bisa dikatakan menunjukkan pertahanan negara yang lemah.

"Bisa dikatakan begitu (pertahanan lemah-red), karena ya dengan tercurinya data tersebut bisa berpotensi untuk melakukan hal-hal yang macam-macam. Jadi saya belum tahu persis data itu seberapa sensitif dan seberapa berharga," ungkapnya.

"Karena dengan berapa jumlah miliaran, hanya dijual puluhan ribu dollar. Jadi ya saya enggak tahu apakah data tersebut sangat sensitif dan bisa menyerang atau itu hanya data-data, ini yang harus dilihat," sambungnya.

Dengan sudah banyaknya kebocoran data, pemerintah diminta untuk bertindak cepat dalam menangani atau melakukan pengamanan jaringan.

"Akan tetapi disini pemerintah harus bertindak cepat, untuk melakukan pengamanan jaringan. Kalau misalnya terus-terusan begini, pasti akan mengganggu pertumbuhan ekonomi kita," ucapnya.

"Ya harapannya itu, namanya kan membentuk tim reaksi cepat ya, harus dalam satu hari, satu minggu ini sudah ada hasilnya, harus sudah kelihatan. Apa yang mau dikerjakan, dan sudah diketemukan titik permasalahannya dimana saja," ungkapnya.

Sebelumnya Pemerintah membentuk tim cepat tanggap atau emergency response team, usai maraknya serangan siber yang dilakukan Hacker Bjorka.

Tim ini berisi Badan Siber Sandi Negara (BSSN), Kementerian Komunikasi dan Informatika, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN).

"Perlu ada emergency response untuk menjaga tata kelola data yang baik di Indonesia untuk menjaga kepercayaan publik," kata Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate usai rapat bersama Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 12 September 2022.

"Jadi akan ada emergency response team dari BSSN, Kominfo, Polri dan BIN utk melakukan asesmen-asesmen berikutnya," sambung dia.

Nama Bjorka mulai jadi buah bibir ketika menjual 1,3 miliar data registrasi SIM prabayar yang berisi nomor handphone warga Indonesia di forum breached.to, pada 31 Agustus 2022. Sontak aksinya itu bikin geram warganet Indonesia yang khawatir menjadi korban kebocoran data.

Dalam unggahannya, Bjorka mengklaim data yang dimilikinya tersebut berasal dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Namun, pihak Kominfo membantahnya. 

Hacker Bjorka pun terus melancarkan aksinya dengan menyerang pemerintah Indonesia. Meski akun Twitter dan saluran Telegram-nya telah hilang dari platform, ia tak berhenti. Bahkan Bjorka memperluas jaringannya dengan membuka saluran Telegram private dan akun Twitter baru.

Sejauh ini, Bjorka terpantau telah membocorkan data pengguna IndiHome, KPU, registrasi SIM prabayar, dan dokumen rahasia Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kini, ia juga rajin melakukan doxing (mengungkap data pribadi ke publik) terhadap sejumlah pejabat Indonesia melalui saluran Telegramnya.

Pejabat publik yang menjadi korbannya adalah Menkominfo Johnny G. Plate, Ketua DPR Puan Maharani, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Dirjen Aptika Kementerian Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan. Lalu, Ketua Umum Partai Berkarya Muchdi Purwoprandjono, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Mendagri Tito Karnavian, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Data pribadi yang disebar Bjorka antara lain NIK, nama lengkap, nomor ponsel, nomor Kartu Keluarga, alamat rumah, pendidikan, golongan darah hingga nomor vaksin. Ulah Bjorka tentu membuat pemerintah Indonesia gerah, namun tak sedikit warganet yang kini mendukung aksinya menguliti para pejabat.

Pihak Istana Kepresidenan telah menegaskan tidak ada data apapun yang berhasil diretas pihak-pihak tidak bertanggung jawab. "Tidak ada data isi surat apapun yang kena hack," ujar Kepala Sekretariat Kepresidenan Heru Budi Hartono.

Namun, Menko Polhukam Mahfud Md tidak menampik adanya sejumlah informasi milik negara yang diretas Bjorka. Meski begitu ia tak ambil pusing, sebab hal tersebut bukan informasi rahasia.

"Saya pastikan itu (peretasan) memang terjadi, tapi tidak ada rahasia negara," kata Mahfud saat jumpa pers di Kantor Kemenko Polhukam Jakarta, Senin 12 September 2022.

Mahfud menambahkan, laporan peretasan didapatnya dari Badan Siber Sandi Negara (BSSN) dan Deputi VIII Kemenko Polhukam. Menurut dia, data yang diretas adalah dokumen biasa dan terbuka.

"Itu bukan data rahasia karena bisa diambil dari sani-sini, cuma dokumen biasa dan terbuka, tapi itu (bocor) emang terjadi," Mahfud menegaskan.

Hacker Bjorka mengklaim telah membocorkan dokumen-dokumen kepresidenan, termasuk surat-surat rahasia dari Badan Intelijen Negara (BIN). Hal ini pun menimbulkan polemik karena Bjorka berhasil membobol data pribadi sejumlah pejabat negara. Bjorka mengunggah sejumlah dokumen yang diklaim milik Presiden Jokowi pada periode 2019- 2021.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate menyebut, bahwa dokumen yang beredar adalah data-data lama.

"Di rapat dibicarakan bahwa memang ada data-data yang beredar oleh ya salah satunya oleh Bjorka tetapi data-data itu setelah ditelaah sementara adalah data-data umum," kata Johnny usai rapat dengan Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin 12 September 2022.

"Bukan data-data spesifik dan data-data yang terupdate sekarang. Sebagian data-data yang lama," sambungnya.

Johnny G Plate menyebut, tim lintas dari kementerian lembaga seperti BSSN, Kominfo, Polri dan BIN sudah berkoordinasi untuk menelaah secara dalam terkait kebocoran dokumen itu.

"Perlu ada emergency response untuk menjaga tata kelola data yang baik di Indonesia untuk menjaga kepercayaan publik," ucapnya.

"Jadi akan ada emergency response team dari BSSN, Kominfo, Polri dan BIN untuk melakukan asesmen-asesmen berikutnya," sambungnya.

Johnny mengajak membangun kekuatan nasional untuk menghadapi semua bahaya di ruang digital. Dia berkata, bahaya di ruang digital itu berbentuk tindak kriminal digital.

"Ini yang harus kita jaga bersama-sama, bangun kerja bersama," tukas Sekjen NasDem ini.

Berdasarkan informasi Hacker Brjorka pada Jumat 9 September 2022 mengklaim telah membocorkan dokumen-dokumen kepresidenan, termasuk surat-surat rahasia dari BIN.

Bjorka mengatakan data berukuran 40 MB itu berisi 679.180 dokumen. Data-data tersebut dirampas per September 2022. Di situsbreached.to, Bjorka mengunggah sejumlah dokumen yang diklaim milik Presiden Jokowi pada periode 2019- 2021.

"Berisi transaksi surat tahun 2019-2021 serta dokumen yang dikirimkan kepada Presiden termasuk kumpulan surat yang dikirim oleh Badan Intelijen Negara yang diberi label rahasia," tulisnya di situs tersebut.

Dalam sampel tersebut tampak beberapa judul surat seperti "Surat rahasia kepada Presiden dalam amplop tertutup," "Permohonan Dukungan Sarana dan Prasana," dan "Gladi Bersih dan Pelaksanaan Upacara Bendera pada Peringatan HUT Ke-74 Proklamasi Kemerdekaan RI Tahun 2019.