Mahfud Md Jadi Pembicara di Sekolah Partai PDIP

Liputan6.com, Jakarta - DPP PDI Perjuangan (PDIP) menghadirkan Menko Polhukam Mahfud Md sebagai pembicara Forum Group Discussion dengan tema Reformasi Sistem Hukum Nasional: Pendekatan Ideologi, Konstitusi dan Budaya Hukum. Acara digelar secara daring dan luring di Gedung Sekolah Partai, di Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (13/10/2022).

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut, substansi acara itu akan menjadi bahan untuk menjadi bagian dari visi misi calon presiden-calon wakil presiden yang akan diusung PDIP di Pemilu 2024.

Dalam pidato pembukaannya, Hasto mengatakan, adalah Ketua Umum Megawati Soekarnoputri yang meminta agar Mahfud Md dihadirkan untuk berbicara di forum resmi partai.

"Ibu Megawati mengapresiasi tentang reformasi sistem hukum yang diinisiasi Prof Mahfud. Saya sedang di Subang saat itu ditelepon oleh beliau (Bu Mega). ‘Coba tolong dibaca pernyataan Prof Mahfud, Prof Mahfud Menko Polhukam kita. Sudah memiliki konsepsi reformasi hukum. Supaya diundang di partai, diikuti seluruh kader partai dari DPD dan DPC. Maka di acara ini ada 441 DPD dan DPC seluruh Indonesia," kata Hasto.

Hasto menyebut, PDIP mempersiapkan pengetahuan mengenai politik hukum dengan sebaik-baiknya. "Partai ingin mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, sehingga apa yang kita bahas ini menjadi bagian dari visi-misi capres-cawapres yang akan diusung PDI Perjuangan," ujar Hasto.

Di internal partai sendiri, lanjut Hasto, Ketua Umum Megawati selalu mengedapankan hukum. Maka ketika menghadapi Orde Baru, Megawati meminta seluruh seluruh kader partai melawan dengan cara hukum, bukan cara-cara yang inkonstitusional.

"Jadi itulah budaya hukum yang dibangun di PDI Perjuangan. Kita tidak mengenal premanisme di PDI Perjuangan, semua tertib hukum. Kita tidak menggunakan kekuasaan dalam jalan hukum. Kita berkuasa 2019, kenaikan kita 1 persen. Kita jaga betul arahan Ibu Mega, tidak menggunakan kekuasaan dalam konteks partai dan politik praktis. (Raihan suara) Kita (PDIP) naik 1 persen sementara 2009 ada yang naik 300 persen," urai Hasto.

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memperkirakan calon presiden yang akan diusung partainya pada Pemilu 2024 diumumkan pada Juni 2023. Momen tersebut bertepatan dengan bulan Bung Karno.

"Pak Jokowi dulu diumumkan oleh Bu Mega pada Maret 2014, pemilunya pada bulan Juni sehingga kalau kita menggunakan analogi itu kira-kira Juni tahun depan (2023) pas Bulan Bung Karno," kata Hasto saat menjadi pembicara dalam diskusi Election Corner bertema "Mengembalikan Kembali Politik Programatik di Pemilu 2024" di Fisipol UGM Yogyakarta, di Kabupaten Sleman, Senin (10/10/2022).

Terkait pengumuman capres, menurutnya, PDIP telah memiliki pengalaman pemilu berulang kali sesuai dengan tahapan yang ditetapkan KPU RI. "Tahapan pemilu masih Oktober tahun depan, pencapresan kita terus berdialektika," ujarnya.

Demikian pula saat mengumumkan cawapres pendamping Jokowi pada Pemilu 2019, menurut Hasto, tidak bisa lepas dari dinamika politik yang berkembang saat itu.

"Kiai Ma'ruf itu diputuskan (capres) Minggu jam empat sore, pendaftarannya (di KPU) hari Senin. Itu Kiai Ma'ruf karena dinamika politik, itu riil politik, di dalam praktik itu seperti itu," kata dia.

PDIP, kata Hasto, saat ini tengah menyiapkan sosok Capres 2024 yang berani mengambil keputusan, mampu membawa Indonesia memimpin bangsa-bangsa di dunia, dan memiliki rekam jejak kuat.

"Pemimpin yang berani mengambil keputusan meskipun pahit, pemimpin yang mampu membawa bahtera Indonesia menjadi pemimpin di antara bangsa-bangsa di dunia dan tentu saja pemimpin ideologis, pemimpin memiliki kemampuan teknokratis, memiliki rekam jejak sejarah panjang, dan kuat," kata dia yang dikutip dari Antara.

Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengibaratkan sikap Partai NasDem yang mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (Capres) 2024, dengan insiden perobekan warna biru pada bendera Belanda di Hotel Yamato tahun 1945.

NasDem yang identik dengan warna biru disebut lepas dari pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi karena sudah memiliki capres sendiri.  

"Hotel Yamato di mana para pejuang kita ada bendera Belanda, birunya dilepas. Ternyata biru nya juga terlepas kan di pemerintahan Pak Jokowi, punya calon presiden sendiri," ujar Hasto di Kantor DPP PDIP Jakarta, Minggu (9/10/2022).

Dia menilai langkah partai politik yang telah mendeklarasikan capres menganggu konsentrasi pemerintah menangani masalah perekonomian. Hasto lalu menyindir partai yang mendeklarasikan capres seperti ingin Jokowi segera lengser dari jabatannya.

"Oh tidak, karena justru malah mengganggu ya berbagai konsentrasi di dalam menangani masalah perekonomian. Itu sepertinya kan mereka mau deklarasi itu kepinginnya Pak Jokowi cepat-cepat aja kan," kata Hasto.

Hasto menegaskan bahwa PDIP tak mau terburu-buru dan mengikuti langkah partai politik yang telah mendeklarasikan capres. Dia menuturkan PDIP tidak mengusung capres untuk berburu efek ekor jas.

"PDI Perjuangan mencalonkan pemimpin dengan kesadaran bahwa memimpin bangsa dan negara tidak ringan tanggung jawabnya. Perlu dipersiapkan matang, apa yang menjadi harapan rakyat itu yang akan dijawab PDI Perjuangan" tutur Hasto Kristiyanto.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memastikan tidak gegabah dalam melahirkan pemimpin dalam menyambut Pilpres 2024 mendatang.

Ketua DPP PDIP Said Abdullah menjelaskan sosok ketua umum PDIP Megawati Soekarnoputeri telah teruji dalam sejarah melahirkan banyak pemimpin.

Baik di tingkat kabupaten, kota, provinsi, bahkan kepemimpinan nasional. Menurutnya, sejarah telah membentuk kewaskitaan Megawati Soekarnoputri dalam menentukan pemimpin di semua tingkatan pemerintahan jelang Pilpres 2024.

"Banyak aspek yang beliau pertimbangkan dalam menentukan calon pemimpin. Beberapa prinsip teguh yang senantiasa beliau pegang semisal, pemimpin harus setia dan berpegang teguh pada negara kesatuan, Pancasila, konstitusi, dan memahami betul kebinekaan kita sebagai fondasi berpikir dan bertindaknya," kata Said Abdullah dalam keterangannya, Senin (10/10/2022).

Said mengatakan, Megawati melihat aspek elektabilitas sebagai salah satu pertimbangan. Namun, aspek lainnya yang tidak kalah penting adalah rekam jejak integritas dan kapabilitasnya selama ini. 

Oleh sebab itu, Said mengatakan partainya melihat sosok pemimpin secara lengkap. PDIP, kata dia, melihat calon pemimpin tidak berdiri di ruang kosong.

"Rekam jejak amat penting agar PDI Perjuangan tidak menyuguhkan kucing dalam karung kepada rakyat. Sebab dalam demokrasi seperti yang kita jalani saat ini, citra dan pesona mudah sekali dibentuk oleh penjual jasa kemasan pembentuk citra publik," ujarnya.

"Framing penipuan seperti ini yang sangat kita hindari. Bagi PDI Perjuangan, kepemimpinan otentik tidak dibentuk oleh industri jasa pencitraan, tetapi melalui pergulatan panjangnya sebagai bagian pergulatan bangsa ini, sepak terangnya diakui oleh rakyat," sambung Ketua Banggar DPR RI itu.