Kata Pj Gubernur DKI Jakarta soal Dana Bansos yang Disorot KPK

Liputan6.com, Jakarta Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menanggapi soal anggaran bantuan sosial (bansos) yang sempat disorot Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Mawarta.

Di mana, KPK meminta jajaran Pemprov DKI Jakarta mengawasi ketat penyaluran bansos.

Merespons hal itu, Heru memastikan akan memperketat pengawasan agar proses penyaluran bansos tepat sasaran. Dia berjanji, data kependudukan penerima bansos akan dipertajam.

"Ya itu pengawasan untuk DKI keseluruhan, saya gak tau saya nanya lagi.Tentunya kan data kependudukan ya harus tajam harus akurat," kata Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (27/12/2022).

Selain itu, Heru menyebut penyaluran bansos juga dalam pengawasan Inspektorat dan Dinas Sosial.

Diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengalokasikan anggaran mencapai Rp 10 triliun untuk bansos sebagai bentuk antisipasi potensi dampak resesi ekonomi pada 2023 yan menjadi satu dari tiga program prioritas Heru Budi.

"Untuk program berkaitan ketahanan pangan," kata Heru usai menghadiri rapat paripurna pengesahan RAPBD 2023 di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa 29 November 2022.

Anggaran tersebut dialokasikan untuk sejumlah program bantuan sosial di antaranya penyaluran pangan murah, subsidi pangan murah dan Kartu Jakarta Pintar.

Kemudian, ada pula Kartu Lansia Jakarta, bantuan untuk penyandang disabilitas atau Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), Kartu Anak Jakarta (KAJ), hingga bantuan operasional sekolah.

Selain itu, dana tersebut juga dianggarkan untuk Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) bagi peserta didik di seluruh jenjang, serta penyaluran bantuan di bidang kesehatan, tenaga kerja, pariwisata.