Temui Pendemo di DPR, Demokrat Janjikan Revisi UU Desa Masuk Prolegnas

Liputan6.com, Jakarta - Perwakilan perangkat desa yang melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPR RI diterima anggota Badan Legislasi DPR RI Herman Khaeron di ruang Komisi II, Rabu (25/1/2023).

Herman menyatakan dia mewakili Fraksi Demokrat di Badan Legislasi (Baleg) akan mencatat semua tuntutan perangkat desa dan menyampaikan langsung ke Ketua Fraksi Partai Demokrat untuk dikaji.  

"Demokrat akan masukkan usulan ini agar ada revisi UU tentang desa. Kita akan melaporkan ke ketua fraksi saya, yang saya yakin sejalan dengan aspirasi perangkat desa," ujar Herman kepada wartawan, Rabu. 

Herman juga menjanjikan agar revisi UU tentang desa bisa masuk dalam prolegnas prioritas 2023. 

"Kami akan usul dalam prolegnas? Tentang kepastian apakah bisa masuk prolegnas prioritas tentu bergantung fraksi lain. Ini sampai ada farmaisi lain sehingga bisa usul revisi UU tersebut," kata dia.

Menurut Herman, pihaknya akan berjuang agar amanah dari perangkat desa tersebut bisa segera dibahas di parlemen.  

"Pasti fraksi-fraksi akan lakukan pembahasan, yang terpenting adalah bagaimana kita perjuangkan dulu UU desa ini. Masuk dalam prolgenas prioritas 2023 baru nanti isinya jadi pembahasan," kata Herman. 

Adapun tiga tuntutan para perangkat desa, pertama kasus pemberhentian perangkat desa secara masif, kedua peningkatan kesejahteraan atau gaji, ketiga penerbitan NIPD atau kejelasan status perangkat desa menjadi ASN.

Sebelumnya, ribuan pendemo yang tergabung dengan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPID) mulai memenuhi depan Gedung DPR RI di Jalan Gatot Subroto pada Rabu (25/1/2023) pagi.

Pantauan dari akun @tmcpoldametro para pendemo yang merupakan para kepala desa (kades) itu bahkan sudah memenuhi separuh Jalan Gatot Subroto. Mereka mengenakan pakaian dinas coklat khaki.

Polisi meminta pengendara dari arah Semanggi yang menuju Slipi dialihkan sementara di bawah jembatan layang Ladokgi menuju Jl. Gerbang Pemuda.

“Situasi terkini di depan MPR/DPR JL. Gatot Subroto. Untuk pengendara motor dan mobil dari arah Semanggi yang menuju Slipi dialihkan sementara di bawah jembatan layang Ladokgi menuju Jl. Gerbang Pemuda,” demikian kutipan tmc Polda Metro pagi ini.

Dalam postingan TMC Polda, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes. Pol. Latif Usman, juga melaksanakan monitoring di depan DPR.

“Monitoring pengaturan arus lalu lintas dan pengamanan aksi penyampaian pendapat dari Kepala Desa seluruh Indonesia di Depan Gedung DPR/MPR Jl. Gatot Subroto,” demikian keterangan foto TMC. 

Diketahui, ribuan elemen yang tergabung dengan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPID) tengah melangsungkan kegiatan aksi unjuk rasa hari ini, Rabu (25/1/2023) di depan Gedung DPR RI. Ribuan personel kepolisian dikerahkan untuk bantu pengamanan massa.

"Dari Polda Metro Jaya telah menerjunkan sebanyak 1.713 personel untuk bantu kegiatan penyampaian pendapat," ucap Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko saat dikonfirmasi, Rabu (25/1/2023).

Sebelumnya, dari akun @tmcpoldametro, para pendemo yang merupakan para kepala desa (kades) itu bahkan sudah memenuhi separuh Jalan Gatot Subroto. Mereka mengenakan pakaian dinas coklat khaki.

Polisi meminta pengendara dari arah Semanggi yang menuju Slipi dialihkan sementara di bawah jembatan layang Ladokgi menuju Jalan Gerbang Pemuda. 

"Situasi terkini di depan MPR/DPR JL Gatot Subroto. Untuk pengendara motor dan mobil dari arah Semanggi yang menuju Slipi dialihkan sementara di bawah jembatan layang Ladokgi menuju Jl. Gerbang Pemuda,” demikian kutipan tmc Polda Metro pagi tadi. 

Dalam postingan TMC Polda, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Latif Usman, juga melaksanakan monitoring di depan DPR. 

"Monitoring pengaturan arus lalu lintas dan pengamanan aksi penyampaian pendapat dari Kepala Desa seluruh Indonesia di Depan Gedung DPR/MPR, Jalan Gatot Subroto," demikian keterangan foto TMC.