Kebakaran Depo Pertamina Plumpang, DPR Kritik Kinerja Komisaris Pertamina

Liputan6.com, Jakarta Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Achmad Baidowi mempertanyakan kinerja Komisaris PT Pertamina lantaran kejadian kecelakaan pada perusahaan plat merah itu kerap terulang. Harusnya, fungsi komisaris adalah melakukan pengawasan secara ketat.

"Memang operasional itu ada di direksi, tetapi komisaris itu harus melakukan fungsi pengawasannya secara ketat," ujar Awiek sapaan akrabnya lewat pesan suara, Selasa (7/3/2023).

Terbaru, Depo BBM di Plumpang, Jakarta Utara milik Pertamina mengalami kebakaran. Kata politikus PPP itu, kejadian serupa sudah berulang kali terjadi.

Awiek menilai, tidak ada langkah konkret dari komisi Pertamina dalam rangka melakukan pengawasan. Menurutnya, keberadaan Komisaris Pertamina mesti dievaluasi.

"Memang kalau dievaluasi, dievaluasi saja keberadaan Komisaris. Kasus kasus kebakaran pertamina Yang terbaru itu kan sudah kesekian kalinya, nah pengawasan komisaris seperti apa, itu yang kami pertanyakan," ujar dia. 

Awiek mengatakan, mesti ada aksi nyata dari komisaris untuk mengoptimalkan kerja-kerja direksi Pertamina. Dia tak ingin kasus serupa bisa terulang.

"Komisaris utama itu kan gajinya juga besar, apa uang dilakukan dalam kinerjanya mengoptimalkan kerja kerja direksi pertamina, kasus kasus ini jangan terulang terus, harus ada action plan," jelas Awiek.

Seperti diketahui, Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) belum berkomentar soal kebakaran di depo Pertamina Plumpang, Koja, Jakarta Utara, Jumat, 3 Maret 2023 lalu. Data sementara, 18 orang meninggal akibat insiden tersebut.

Merdeka.com telah mencoba mengontak nomor ponsel Ahok, namun tidak ada jawaban. Hingga hari ketiga kebakaran, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut belum juga memberikan komentar.

Begitu juga di media sosial resmi miliknya, Ahok tak menuliskan unggahan apapun.

Pada era kepemimpinannya, Ahok pernah ingin memindahkan warga Tanah Merah yang bersebalahan langsung dengan Depo Pertamina Plumpang. Salah satu korban paling parah dari insiden tersebut adalah warga Tanah Merah.

Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Deddy Yevri Sitorus, mengungkapkan, masa Gubernur Ahok sebenarnya sudah menyiapkan rusun sebagai tempat tinggal baru bagi warga yang bermukim di lokasi Depo Pertamina Plumpang.

"Tetapi sayangnya warga terus menolak hingga akhirnya tidak pernah tercapai kesepakatan. Upaya merelokasi warga oleh Pemprov DKI mendapatkan perlawanan keras dari warga pemukiman sekitar TBBM tersebut hingga akhirnya dihentikan," ujar Deddy.\

Reporter: Muhammad Genantan Saputra 

Sumber: Merdeka.com