Pengamat Harap Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Periksa Kasus Sengketa Tanah di Daerah

Liputan6.com, Jakarta - Belum lagi usai kasus pagar laut di Tangerang, Banten yang menyeret nama konglomerat Anthony Salim, kini ramai di media sosial yang mengungkit kasus dugaan penyerobotan tanah di wilayah OKU, Sumatera Selatan (Sumsel) yang juga melibatkan namanya.

Anthony Salim beserta anaknya, Axton Salim melalui PT Laju Perdana Indah (LPI) mulai dari akhir 2007 hingga 2008 diduga menggusur dan merusak lahan warga serta perkebunan yang telah ditanami bibit dan pohon kelapa sawit milik Kelompok Tani Bumi Nusantara seluas 2000 HA.

Diketahui perkembangan terakhir dari kasus ini adalah sudah sampai pada tahap kedua di Kejaksaan Tinggi Sumsel, namun PT LPI belum pernah diadili di pengadilan.

Pengamat Politik Citra Institute Efriza mengaku bingung dengan berbagai peristiwa sengketa kepemilikan tanah yang muncul akhir-akhir ini.

Mulai dari laut yang disertifikatkan atas nama pribadi dan perusahaan, kemudian pengadilan salah gusur rumah warga di Bekasi dan kasus dugaan penyerobotan tanah dan kebun oleh oleh PT LPI di OKU, Sumsel yang terjadi sebelumnya.

"Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan (Menteri ATR/BPN) Nusron Wahid mesti memeriksa kembali kasus-kasus sengketa tanah yang ada di daerah. Tidak hanya yang viral saat ini, tetapi juga dari sebelum menjabat, besar kemungkinan banyak yang bermasalah, seperti dugaan penyerobotan tanah yang mencuat kembali tadi," ujar Efriza, melalui keterangan tertulis, Jumat (21/2/2025).

Dia mengatakan, dari beberapa pengalaman, kasus sengketa tanah atau penyerobotan tanah menurut Efriza tidak dilakukan oleh entitas tunggal.

"Menjadi mahfum masyarakat menilai dalam kasus ini, ada kongkalikong mafia tanah yang duduk di posisi pengambilan keputusan, memungkinkan seperti pemimpin daerah maupun aparat penegak hukum atau APH," ucap Efriza.

Terkait kasus di OKU Sumsel ini, Efriza mencermati di media sosial bahwa warga mulai menunjukan kurang mempercayai lagi lembaga yang berwenang seperti BPN, Bupati yang saat itu menjabat dan APH, begitu miris. Menurut dosen yang mengenyam pendidikan ilmu politik di Jakarta tersebut, kasus ini mesti mendapat atensi dari DPR.

"Sebagai perwakilan rakyat, DPR mesti turun tangan untuk memanggil mereka yang terlibat dalam kasus sengketa atau penyerobotan tanah seperti di OKU, Sumsel tadi. Komisi dua yang merupakan mitra dari Kementerian ATR/BPN dan komisi tiga yang merupakan mitra kepolisian dan kejaksaan segera mengambil tindakan untuk kasus ini," papar Efriza.

Dia menilai, peran DPR untuk menyelesaikan kasus sengketa tanah dinilai oleh Efriza adalah penting dan mendesak. Hal ini untuk membuktikan bahwa pemerintah Prabowo-Gibran berpihak pada rakyat dan berkomitmen memberantas mafia tanah.

"Dukungan ini sesuai dengan program kerja Asta Cita Prabowo-Gibran, yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi," pungkas Efriza.