Ganjar Pranowo soal Ketum Partai Demokrat AHY Kritik Presiden Jokowi: Ya Enggak Apa-apa

Liputan6.com, Jakarta - Bakal calon presiden (capres) PDIP Ganjar Pranowo tidak mempermasalahkan Ketua Umum (Ketum) Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengkritik kinerja Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Diketahui dalam pidato politiknya pada Jumat, 14 Juli 2023, AHY mengkritik pelbagai kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi selama menjabat.

"Ya, enggak apa-apa. Yang pengin ngeritik boleh," ujar Ganjar di Mal Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, Sabtu (15/7/2023).

Sebelumnya, AHY dalam pidatonya politiknya bertemakan 'Perubahan dan Perbaikan Untuk Indonesia Lebih Baik' mengkritik beberapa kebijakan Presiden Jokowi, di antaranya dari bidang ekonomi hingga menyinggung peran pemerintah dalam menciptakan keadilan dalam dunia kerja.

AHY menyebut, pemerintah harus membatasi tenaga kerja asing di Indonesia. Menurutnya, selama ini ada banyak talenta Indonesia yang tidak kalah dengan asing.

AHY juga menyoroti upaya pemerintah dalam menurunkan angka pengangguran dan bagaimana mencegah terjadinya PHK. Kemudian dia juga menilai para PNS hingga TNI-Polri kurang diperhatikan alias jarang naik gaji.

"Sembilan tahun terakhir, gaji mereka hanya naik dua kali, dengan akumulasi kenaikan 11 persen saja. Mestinya, gaji ASN, Guru, Tenaga Kesehatan, TNI-Polri, perangkat desa dan pensiunan, dinaikkan setiap tahunnya," kata AHY di DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Jumat, 14 Juli 2023.

"Jika dikaitkan inflasi, gaji mereka sebenarnya terus mengalami penurunan. Ini jelas tidak adil. Kebijakan ini mesti diubah dan diperbaiki," sambung AHY.

AHY juga menyinggung nasib guru dan pegawai honorer yang terkatung-katung.

"Secara bertahap, angkat mereka sebagai ASN, dengan kebijakan yang tepat," ungkapnya.

Menurut Ketum Demokrat ini, apabila ada alokasi anggaran tepat, maka seharusnya bisa meningkatkan lapangan pekerjaan untuk rakyat, termasuk generasi muda dan kaum perempuan.

Meskipun begitu, AHY menyampaikan, perubahan yang digagas pihaknya bukan untuk mengganti secara total kebijakan atau program pemerintahan saat ini.

Menurut AHY, justru tatanan baik sejak era kepemimpinan Presiden Soekarno, hingga Presiden Jokowi harus tetap dipertahankan.

AHY menyebut, pemerintah harus membatasi tenaga kerja asing di Indonesia. Menurutnya, selama ini ada banyak talenta Indonesia yang tidak kalah dengan asing.

"Dan demi keadilan, kontrol dan batasi tenaga kerja asing. Ketika terjadi krisis ekonomi, semestinya pemerintah memberikan insentif fiskal dan keringanan pajak kepada dunia usaha, bukan sebaliknya digenjot," ucap AHY.

AHY juga menanggapi soal hubungan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri.

Dia menyebut, ada keinginan SBY untuk bertemu dengan Megawati. AHY menilai tidak ada permusuhan yang abadi.

"Karena sejarah juga mencatat bahwa sebenarnya selalu ada niatan baik untuk bertemu kembali bersilaturahim antara dua pemimpi bangsa tersebut Bapak SBY dan Megawati," kata AHY.

"Kita sebagai generasi penerusnya juga sebetulnya menyambut suka cita kalau bisa terwujud," sambungnya.

Kendati demikian, dia menegaskan, pertemuan kedua tokoh tersebut tidak bisa dipaksakan. Sebab, pertemuan AHY dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani sudah mewakili adanya rekonsiliasi antara Partai Demokrat dan PDIP.

"Namu kita juga paham tidak ada yang bisa dipaksakan satu sama lain biarkan itu mengalir paling tidak saya dan Mbak Puan membangun komunikasi yang baik," jelas AHY.