Wali Kota Tangsel Resmi Membuka Rakernas Pengelolaan Keuangan Daerah 2023

Liputan6.com, Serpong Dirjen Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia, Agus Fatoni, didampingi Wali Kota Benyamin Davnie membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2023 di Swiss-Belhotel, Serpong, pada Kamis (21/9). 

Dalam kesempatan itu,  Wali Kota Benyamin memaparkan berbagai program unggulan dari pemerintah Kota Tangerang Selatan. Mulai dari sisi capaian hingga terobosan maupun inovasi bentuk pelayanan ke masyarakat.

"Sebagai kota baru, Tangsel memiliki Indeks Pembangunan Manusia yang tertinggi se-Banten. Lalu, di tahun 2022 penurunan angka stunting yang luar biasa dari sebelumnya 19,9% menjadi 9%," ujarnya. 

Tak berhenti di situ, raihan kota layak anak, penurunan angka pengangguran hingga penurunan angka kemiskinan di Tangerang Selatan, disampaikan secara jelas dan mendapatkan apresiasi dari para peserta. 

"Tangsel juga meraih WTP sebanyak 11 kali, lalu tingkat pendapatan asli daerah kita juga meningkat," ujarnya. 

Untuk target 2023, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tangsel sebesar 1,9 triliun. Sedangkan tahun lalu ada di angka 1,7 triliun rupiah. 

"Jadi kalo total pendapatan Tangerang Selatan, baik itu dari PAD dan dana perimbangan untuk tahun 2023 ini sebesar 3,7 triliun rupiah," ujarnya. 

Sementara itu, apresiasi datang dari Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni. Ia menyebutkan bahwa Tangerang Selatan sebagai kota yang kemajuannya sangat pesat. 

"Kita semua wajib mengucapkan terima kasih kepada Pak Wali Kota dan seluruh jajaran, yang menyelenggarakan kegiatan hari ini. Kegiatan hari ini sepenuhnya dibiayai oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan," katanya. 

Oleh karenanya, ada keuntungan pula yang didapat oleh Kota Tangerang Selatan. Jadi, ada 1.200 lebih peserta yang hadir, bisa dibayangkan itu berapa banyak uang yang masuk di PAD nya Tangerang Selatan," ucapnya. 

Dan hal tersebut dapat dicontoh oleh daerah lain, untuk melaksanakan kegiatan yang dampaknya bisa secara nasional. Lebih lanjut, kesempatan ini juga harus dimanfaatkan dalam rangka memahami cara dalam peningkatan PAD masing-masing daerah.

(*)