3 Respons PDIP hingga NasDem Usai Syahrul Yasin Limpo Ditetapkan KPK Jadi Tersangka

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah resmi mengumumkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pada Rabu 11 Oktober 2023.

Syahrul Yasin Limpo (SYL) ditetapkan sebagai tersangka kasus menyalahgunakan kekuasaan dengan memaksa memberikan sesuatu untuk proses lelang jabatan, termasuk ikut serta pengadaan barang dan jasa, disertai penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan).

Sejumlah pihak pun angkat bicara usai penetapan tersangka Syahrul Yasin Limpo (SYL) oleh KPK. Salah satunya PDI Perjuangan (PDIP).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto berharap posisi Menteri Pertanian pengganti Syahrul Yasin Limpo diisi oleh seorang ahli atau kalangan profesional. Sebab, kata dia, pertanian berkaitan langsung dengan hidup rakyat.

Diketahui, isu reshuffle kabinet mencuat pasca Syahrul Yasin Limpo yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Bersentuhan dengan hajat hidup orang banyak, masalah pangan. Menteri pertanian itu kan diperlukan sosok yang betul-betul ahli, sosok yang betul-betul sudah berpengalaman, karena ini berkaitan dengan mati hidupnya negeri," ujar Hasto dikutip Kamis (12/10/2023).

Selain itu, Sekjen Partai NasDem Hermawi Taslim juga angkat bicara. Partai NasDem meminta proses hukum yang adil dan bermartabat terhadap Syahrul Yasin Limpo (SYL).

"Kami hanya meminta agar seluruh proses yang akan dilalui SYL harus dalam prinsip rule of law, dalam prinsip-prinsip hukum yang fair adil dan bermartabat," papar Hasto.

Berikut sederet respons sejumlah pihak usai penetapan tersangka mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) oleh KPK dihimpun Liputan6.com:

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto berharap posisi Menteri Pertanian pengganti Syahrul Yasin Limpo diisi oleh seorang ahli atau kalangan profesional. Sebab, kata dia, pertanian berkaitan langsung dengan hidup rakyat.

Diketahui, isu reshuffle kabinet mencuat pasca Syahrul Yasin Limpo yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Bersentuhan dengan hajat hidup orang banyak, masalah pangan. Menteri pertanian itu kan diperlukan sosok yang betul-betul ahli, sosok yang betul-betul sudah berpengalaman, karena ini berkaitan dengan mati hidupnya negeri," ujar Hasto dikutip Kamis (12/10/2023).

Hasto meyakini dan berharap, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memilih Mentan Baru dari kalangan profesional dan memahami benar bidang tani atau pangan.

"Kami percaya Pak Presiden Jokowi ketika memutuskan untuk reshuffle Menteri Pertanian, betul-betul akan dicari ahlinya yang profesional yang juga memahami seluruh harapan dari para petani Indonesia. Itu jauh lebih penting daripada partai politiknya apa," jelas Hasto.

Partai NasDem meminta proses hukum yang adil dan bermartabat terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Hal itu menanggapi penetapan tersangka dugaan kasus korupsi oleh KPK kepada SYL.

"Kami hanya meminta agar seluruh proses yang akan dilalui SYL harus dalam prinsip rule of law, dalam prinsip-prinsip hukum yang fair adil dan bermartabat," ujar Sekjen Partai NasDem Hermawi Taslim kepada wartawan, dikutip Kamis (12/10/2023).

Menurut Taslim, Partai NasDem pun mempersilahkan KPK untuk menyelidiki dugaan mengalirnya uang korupsi Syahrul Yasin Limpo (SYL) ke partai pimpinan Surya Paloh itu. Hal ini menjawab kemungkinan lembaga antirasuah itu menyelidiki adanya dugaan aliran dana Syahrul Yasin Limpo ke partai NasDem.

"Silahkan saja," kata Taslim.

Taslim tidak membantah atau membenarkan bahwa ada aliran uang ke NasDem. Ia meminta KPK untuk mendalaminya saja.

"Silahkan didalami," ucapnya.

Terkait penetapan tersangka SYL, NasDem memakluminya sebagai bagian proses hukum. Tasli juga meminta permohonan praperadilan yang dilakukan kader NasDem itu dihormati sebagai bagian dari proses hukum.

"Status hukum itu bagian dari mekanisme hukum, oleh karena itu kita memakluminya sebagai bagian dari proses hukum. Sama halnya hari ini SYL memasukan permohonan pra peradilan atas statusnya itu dan kita juga menghormatinya sebagai bagian dari penggunaan hak hukum," katanya.

Sementara, NasDem tidak terlibat dalam pemberian bantuan hukum. Karena SYL sudah memilki tim hukum sendiri.

"Beliau sudah punya tim lawyer. Kita support dari belakang," jelas Taslim.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mendalami dugaan aliran uang korupsi mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) ke Partai NasDem.

Menanggapi hal itu, Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni mengakui Syahrul Yasin Limpo pernah memberikan uang ke Fraksi NasDem sebesar Rp20 juta. Tetapi uang tersebut merupakan bantuan bencana alam.

"Ke Fraksi NasDem untuk bantuan bencana alam itu benar, nilainya Rp20 juta," kata Sahroni melalui pesan singkat, Kamis (12/10/2023).

Partai NasDem, kata Sahroni, tidak mengetahui asal usul uang dari Syahrul Yasin Limpo itu. Sebab, saat itu Fraksi NasDem memang menerima sumbangan dari pihak mana pun untuk bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana alam.

"Kita mana tahu itu uang dari mananya. Kami anggota DPR RI semua memberikan bantuan bencana alam di manapun berada (sumbangsih) buat masyarakat yang terkena dampak," jelas Sahroni.

Ditanya apakah akan mengembalikan uang tersebut, Sahroni mengatakan masih menunggu langkah selanjutnya dari KPK.

"Langkah selanjutnya tunggu di KPK," kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu.