Mahfud Md: Saya Sebelum Lahir Sudah NU!

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md menegaskan bahwa dirinya bukan warga organisasi kemasyarakatan (Ormas) Nahdlatul Ulama (NU) naturalisasi.

Mahfud menyatakan, latar belakang keluarganya adalah warga nahdliyin. Maka dari itu, sejak lahir Mahfud menyatakan dirinya sudah NU.

"Saya pernah ditanya, Pak Mahfud kapan masuk NU. Saya tidak pernah masuk NU, karena sejak dulu saya NU. Ngapain masuk lagi? Sejak sebelum lahir malah," kata Mahfud saat wawancara khusus dengan Liputan6 SCTV, Rabu (18/10/2023).

"Saya sebelum lahir sudah NU. Ayah saya ditahan karena NU, saya sekolah di sekolah NU, dan saya bisa baca kitab-kitab yang diajarkan oleh NU, saya di pesantren NU," tegas Mahfud.

Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa dirinya bukanlah warga Nahdlatul Ulama naturalisasi. Meski demikian, ia juga mengaku dekat dengan kaum Muhammadiyah.

"Ssya bukan NU naturalisasi. Saya juga dekat dengan Muhammadiyah dan kaum terdidik ke atas, kelas menengah ke atas," ujar Mahfud.

Dengan kedekatannya itu, Mahfud yakin bisa memperoleh suara dari kaum NU, Muhammadiyah, dan menengah ke atas untuk memenangkan Pemilu 2024 usai dideklarasikan sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) Ganjar Pranowo.

"Saya kira saya bisa berkontribusi di situ, kampus-kampus dan sebagainya, saya bisa," ucap Mahfud.

Tak hanya itu, Mahfud pun yakin dapat memperoleh suara dari berbagai kalangan minoritas.

"Saya dekat dengan semua kalangan minoritas, apakah itu etnis, apakah agama, saya masuk dan bertemu dengan mereka. Jangan lupa, jumlah mereka ini saja 12 persen yang minoritas. Kalau kita bisa ngambil 80 persennya dari 12 persen kan ya lumayan," ujar Mahfud.

Diketahui, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memilih Menko Polhukam Mahfud MD menjadi pendamping Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

Megawati menilai Mahfud merupakan sosok yang banyak pengalaman.

"Penuh pengalaman dan pengetahuan di legislatif, eksekutif dan yudikatif. Lalu Pak Mahfud dikenal rakyat sebagai pendekar hukum dan pembela wong cilik," kata Megawati di DPP PDIP, Rabu (18/10).

Megawati bercerita saat berbicara hukum semua pada bungkam.

Menurutnya, buat apa ada aturan hukum kalau semua pada diam.

"Dulu kalau saya ngomong dibully sama wartawan, sekarang ada Pak Mahfud belain saya," katanya.

Megawati kembali memuji Mahfud sebagai sosok yang jujur, tampil apa adanya, ideologinya juga tidak perlu diragukan.

"Bisa menjadi wasit yang baik di antara ketidakadilan. Sudah lama rakyat menanti keadilan," katanya.

"Kami mohon doa restu," imbuh Megawati.

Reporter: Lydia Fransisca

Mereka.com

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyetujui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md ditunjuk sebagai bakal calon wakil presiden (bacawapres) pendamping Ganjar Pranowo.

Hal ini menanggapi surat Mahfud yang meminta persetujuan Presiden Jokowi untuk mendaftar sebagai cawapres.

"Bapak Presiden telah memberikan persetujuan atas dua surat yang disampaikan Pak Mahfud Md tadi sore," kata Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana kepada wartawan, Rabu (18/10/2023).

"Persetujuan Bapak Presiden meliputi persetujuan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan untuk dicalonkan oleh Parpol atau Gabungan Parpol sebagai Cawapres pada Pemilu Presiden dan Wapres tahun 2024," sambungnya.

Jokowi juga mengizinkan Mahfud mengambil cuti dari tugas Menko Polhukam untuk mendaftar sebagai cawapres bersama Ganjar Pranowo ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Kamis, 19 Oktober 2023 besok.

Persetujuan Jokowi tersebut merujuk pada Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

"Dan satu lagi, persetujuan dari Bapak Presiden untuk Izin Cuti Menteri Koordinator Politik, Hukum dam Keamanan pada tanggal 19 Oktober 2023 untuk melaksanakan pendaftaran sebagai Cawapres pada pemilu Presiden dan Wapres 2024," jelas Ari.

Menurut dia, surat persetujuan Jokowi telah diproses secara administratif oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Surat tersebut juga telah disampaikan Pratikno kepada Mahfud, dengan tembusan ke KPU RI dan Bawaslu RI.

Sementara terkait permohonan Mahfud untuk bertemu Jokowi, Ari menyampaikan hal tersebut akan dijadwalkan setelah Presiden kembali ke Indonesia. Jokowi diketahui sedang melakukan kunjungan kerja ke China dan Arab Saudi.

Dia direncanakan kembali ke Tanah Air pada Sabtu, 21 Oktober 2023 mendatang.

"Sedangkan permohonan menghadap Bapak Presiden akan dijadwalkan, setelah Bapak Presiden kembali ke tanah air dari kunjungan kerja ke Beijing dan Riyadh," tutur Ari.