Terpilih Jadi Ketua MK, Suhartoyo Miliki Harta Rp14,7 Miliar

Liputan6.com, Jakarta - Hakim Konstitusi Suhartoyo terpilih menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) menggantikan Anwar Usman yang diberhentikan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) karena melakukan pelanggaran berat terkait putusan batas usia capres-cawapres.

Suhartoyo akan dilantik menjadi Ketua MK, pada Senin, 13 November 2023 mendatang.

Menyelisik harta kekayaan Suhartoyo dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada laman elhkpn.kpk.go.id, Kamis (9/11/2023), tercatat Suhartoyo memiliki harta kekayaan sebesar Rp 14.748.971.796 atau Rp 14,7 miliar. Harta ini dia sampaikan pada 14 Maret 2023.

Dalam laman itu tercatat Suhartoyo memiliki harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan sebanyak delapan bidang yang tersebar di Kota Sleman, Kota Metro, Lampung Tengah, dan Kota Tangerang. Total harta tidak bergerak milik Suhartoyo senilai Rp6.486.585.000.

Suhartoyo juga tercatat memiliki alat transportasi, di antaranya mobil Toyota Hardtop Jeep tahun 1992, mobil Jeep Wilys tahun 1960 dan mobil Toyota Alphard tahun 2018. Nilai harta bergerak milik Suhartoyo itu berjumlah Rp810 juta.

Suhartoyo tercatat memiliki harta bergerak lainnya sejumlah Rp188 juta, kas dan setara kas Rp7.264.386.796. Suhartoyo tercatat tak memiliki utang. Sehingga total harta seluruhnya milik Suhartoyo mencapai Rp14.748.971.796.

Hakim Konstitusi Suhartoyo secara musyawarah mufakat telah terpilih menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) menggantikan Anwar Usman yang dicopot dari jabatan akibat melakukan pelanggaran etik berat terkait putusan uji materil dalam beleid Pemilu yang menyangkut batas usia minumum calon presiden dan wakil presiden.

“Kami sudah bersepakat bersembilan untuk menunjuk Yang Mulia Hakim Suhartoyo untuk menjadi ketua Mahkamah Konstitusi (MK) yang baru,” kata Wakil Ketua MK Saldi Isra di Gedung MK Jakarta, Kamis (9/11/2023).

Saldi menambahkan, usai kesembilan hakim konstitusi memilih nama Suhartoyo maka langkah selanjutnya adalah proses pelantikan yang bersangkutan di Gedung Mahkamah Konstitusi.

“Insya Allah hari Senin (13/11) Ketua MK terpilih Pak Suhartoyo akan diambil sumpahnya di ruangan ini (Ruang Rapat Pleno Hakim). Artinya, hari Senin komposisi Hakim MK bisa berjalan seperti biasa, mohon doa bersama agar MK dapat memperbaiki diri,” jelas Saldi.

Diberitakan sebelumnya, tata cara Pemilihan Ketua MK dan Wakil Ketua MK dilaksanakan berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi.

Menurut ketentuan PMK tersebut, pemilihan Ketua MK dan Wakil Ketua MK dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi untuk masa jabatan selama 5 tahun.

Secara teknis, pemilihan dilaksanakan dengan dihadiri paling kurang 7 Hakim Konstitusi. Jika Rapat Pleno Hakim dihadiri kurang dari 7 Hakim Konstitusi, maka Pemilihan akan ditunda paling lama 2 jam.

Jika setelah ditunda masih tidak memenuhi jumlah tersebut, Pemilihan Ketua MK dan Wakil Ketua MK dilanjutkan, meski dihadiri kurang dari 7 Hakim Konstitusi.

Diketahui, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Anwar Usman, terkait putusan uji materiil batas usia capres-cawapres.

Ketua MKMK, Jimly Asshiddiqie memaparkan sejumlah poin Anwar Usman melakukan pelanggaran.

Diantaranya, hakim terlapor tidak mengundurkan diri dari proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan nomor 90/PUU-XXI/2023, terbukti melanggar Sapta Karsa Hutama, prinsip ketidakberpihakan, penerapan dan prinsip integritas.

Berikutnya, hakim terlapor sebagai Ketua MK terbukti tidak menjalankan fungsi kepemimpinan secara optimal. Sehingga melanggar Sapta Karsa Hutama, prinsip kecakapan dan kesetaraan.

Kemudian, hakim terlapor terbukti dengan sengaja membuka ruang intervensi pihak luar dalam proses pengambilan putusan nomor 90/PUU-XXI/2023, sehingga melanggar Sapta Karsa Hutama prinsip independensi.

Selain itu, ceramah hakim terlapor mengenai kepemimpinan usia muda di Universitas Islam Sultan Agung Semarang, berkaitan erat dengan perkara menyangkut syarat usia capres cawapres. Sehingga terbukti melanggar Sapta Karsa Hutama prinsip ketakberpihakan.

Selanjutnya, hakim terlapor dan seluruh hakim konstitusi terbukti tidak menjaga keterangan atau informasi rahasia dalam rapat permusyawaratan hakim yang bersifat tertutup. Sehingga melanggar prinsip kepantasan dan kesopanan.