Soal Kerenggangan Hubungan Jokowi dan PDIP, Bambang Pacul Singgung Gibran Jadi Cawapres Prabowo

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPD PDIP Jawa Tengah Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menanggapi kabar kerenggangan hubungan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu. Menurutnya, publik dapat melihat sendiri lewat dinamika politik di lapangan.

“Opo? Hubungan PDIP dengan Pak Jokowi? Saya tidak akan berkomentar, tapi dikau punya lihat sendiri, ya toh?” tutur Bambang Pacul saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/11/2023).

Menurut dia, kerenggangan itu dapat dilihat lewat keputusan Ketum Megawati Soekarnoputri yang mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (Capres). Sementara, putra Jokowi yakni Gibran Rakabuming Raka justru menjadi calon wakil presiden (Cawapres) Prabowo Subianto yang menjadi lawan PDIP di Pilpres 2024.

“Tentu ada perbedaan dalam hal ini, ada yang beda antara pak presiden tentu ada, gini loh. Normalnya kan ada cawapres putranya. Kalau PDIP kan Bu Mega keputusan kongres calonnya Pak Ganjar, kan clear kan. Jadi kalau apakah ada kerenggangan? Ya dikau baca sendiri aja ada renggang atau enggak,” kata Bambang Pacul.

Adapun soal wacana menarik semua menteri PDIP dari kabinet pemerintahan Jokowi, kata dia, hal itu sepenuhnya menjadi keputusan Ketum Megawati Soekarnoputri.

“Menarik menteri itu kan kebijakan ketua umum. Yang saya dengar pasti kan bahwa kita diminta partai, anggota dewan diminta mendukung Pak Jokowi sebagai presiden sampai akhir masa jabatan,” ucap Bambang Pacul menandaskan.

Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani akan mengagendakan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pertemuan itu untuk membahas posisi Jokowi di PDIP.

Sebab, putra sulung dan menantu Presiden Jokowi yakni, Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution dianggap tidak memenuhi syarat sebagai kader PDIP.

"Bisa saja. Itu dibicarakan. Saya enggak tahu kalau bicara dengan Presiden secara informal. Kami bicara segala hal yang terkait dengan isu aktual dan isu-isu yang kemudian mungkin hanya bisa dibicarakan secara informal," kata Puan Maharani saat diwawancarai di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (20/11/2023).

Namun, Puan menyebut, hingga saat ini pertemuan tersebut belum bisa dilaksanakan. Karena dirinya dan Presiden Jokowi memiliki waktu yang sangat padat.

"Jadi, pertemuan yang akan datang atau selanjutnya tentu saja akan kami jadwalkan. Ini hanya masalah waktu saja. Presiden mungkin sibuk. Saya juga ada agenda lain. Namun tadi, jika waktunya cocok atau pas saya akan bertemu lagi dengan Presiden," ujar Puan.

Sebelumnya, Puan Maharani dan Jokowi sempat bertemu di Istana Kepresidenan pada Senin (20/11) pagi. Pertemuan keduanya menjadi yang pertama kali usai Gibran Rakabuming Raka resmi menjadi cawapres Prabowo Subianto.

Namun, dalam pertemuannya dengan Jokowi, Puan mengaku hanya membahas soal MIKTA. Meski begitu, dia tak menampik adanya kemungkinan pertemuan berdua dengan Jokowi untuk membahas persoalan politik.

"Bukan berbicara hal yang lain. Tapi saya kasih tahu kalau nanti berbicara langsung dengan presiden," kata Puan di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Senin (20/11/2023).

Walaupun keputusan Gibran bergabung dengan Prabowo memunculkan isu keretakan antara PDIP dengan Jokowi, Puan juga memastikan pertemuan hari ini berjalan dengan baik.

Dia menyebut komunikasinya dengan Jokowi tidak terpengaruh dengan 'huru-hara' politik yang tengah terjadi.

"Pertemuan dengan Pak Jokowi berjalan dengan baik, lancar, nyaman. Dan enggak ada huru-hara yang seperti disampaikan. Kita tenang-tenang saja," kata Puan.

Sementara itu, baliho pasangan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud Md di Nusa Tenggara Barat (NTB) tidak memuat foto Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Di baliho itu, hanya terpampang wajah Ganjar Pranowo, Mahfud Md, Bung Karno, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, dan caleg asal PDIP.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyatakan tidak ada instruksi khusus dari pihaknya untuk meniadakan gambar Presiden Jokowi di baliho Ganjar-Mahfud.

"Jadi kami enggak pernah instruksi, kami instruksi yang baik, yang membangun peradaban," kata Hasto di sebuah hotel di Jakarta Pusat, Sabtu (18/11/2023).

Namun, menurut Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud ini, rakyat berhak menyuarakan sikapnya untuk kepentingan bangsa.

"Rakyat kan juga punya mata hati, rakyat bisa menyuarakan sikapnya, mana yang berjuang bagi kepentingan bangsa dan negara, mana yang berjuang bagi kepentingan yang lebih sempit dari itu," tutur Hasto.

Dia mengeklaim, pasangan Ganjar-Mahfud mewakili suasana kebatinan rakyat. Dia meminta terkait baliho itu ditanyakan lebih lanjut ke Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Andi Gani.

"Maka, nanti tolong ditanya Pak Andi itu tadi menggambarkan ya suatu logo ya, spirit dari nomor 3-nya Pak Ganjar itu yang mewakili seluruh suasana kebatinan rakyat dan juga elemen daru partai dan relawan," ucap Hasto.

"Jadi silakan tanya ke Pak Andi itu bagus banget itu, itu menggambarkan menjawab juga hal itu," Hasto Kristiyanto menandaskan.