Usut Dugaan Kebocoran Data Pemilih Tetap, Siber Polri Koordinasi dengan KPU

Liputan6.com, Jakarta - Bareskrim Polri mengusut dugaan pembobolan data Pemilih Tetap (DTP) Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Penyelidikan ini dilakukan setelah hacker bernama 'Jimbo' mengklaim berhasil meretas situs KPU dan mendapatkan 252 juta data pemilih.

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Pol Adi Vivid mengaku telah mendapatkan informasi dugaan peretasan data KPU tersebut.

"Dugaan kebocoraan data KPU, kami temukan dari hasil patroli siber yang dilakukan oleh anggota kami," kata Adi Vivid dalam keterangannya, Rabu (29/11/2023)

Adi Vivid menerangkan, pihaknya berkoordinasi dengan instansi terkait termasuk KPU guna mendalami hal tersebut.

"Saat ini Tim CSIRT (Computer Security Incident Response Team) sedang koordinasi langsung dengan KPU sekaligus melakukan penyelidikan," ujar dia.

Sebelumnya, heboh situs kpu.go.id menjadi sasaran hacker atau peretas bernama anonim 'Jimbo'. Jimbo mengklaim berhasil meretas situs KPU dan mendapatkan 252 juta data pemilih.

Data yang berhasil diperoleh hacker Jimbo mencakup NIK, Nomer KK, nomor KTP (berisi nomor paspor untuk pemilih yang berada di luar negeri), nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, status pernikahan, alamat lengkap, RT, RW, kode kelurahan, kecamatan, kabupaten, serta kode TPS.

Sebelumnya, Pratama Persadha, Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC mengungkap adanya kebobolan 204 juta data Data Pemilih Tetap (DTP) Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Menurutnya, seorang peretas dengan nama anonim "Jimbo" mengklaim telah meretas situs kpu.go.id dan berhasil mendapatkan data pemilih dari situs tersebut.

“Sebelumnya pada tahun 2022 peretas Bjorka juga mengklaim mendapatkan 105 juta data pemilih dari website KPU,” kata Pratama dalam keteranganya, Rabu (29/11).

Akun anonim "Jimbo" tersebut juga membagikan 500 ribu data contoh yang berhasil dia dapatkan pada salah satu postingannya di situs BreachForums yang biasa dipergunakan untuk menjual hasil peretasan, serta beberapa beberapa tangkapan layar dari website https://cekdptonline.kpu.go.id/ untuk memverifikasi kebenaran data yang didapatkan tersebut.

“Jimbo juga menyampaikan dalam postingan di forum tersebut bahwa data 252 juta yang berhasil dia dapatkan terdapat beberapa data yang terduplikasi, di mana setelah Jimbo melakukan penyaringan, terdapat 204.807.203 data unik di mana jumlah ini hampir sama dengan jumlah pemilih dalam DPT Tetap KPU yang berjumlah 204.807.222 pemilih dari dengan 514 kab/kota di Indonesia serta 128 negara perwakilan,” katanya.

Di dalam data yang didapatkan oleh Jimbo tersebut memiliki beberapa data pribadi yang cukup penting seperti NIK, No. KK, nomor ktp (berisi nomor passport untuk pemilih yang berada di luar negeri), nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, status pernikahan, alamat lengkap, RT, RW, kodefikasi kelurahan, kecamatan dan kabupaten serta kodefikasi TPS.

“Tim Cissrec juga sudah mencoba melakukan verifikasi data sample yang diberikan secara random melalui website cekdpt, dan data yang dikeluarkan oleh website cekdpt sama dengan data sample yang dibagikan oleh peretas Jimbo, termasuk nomor TPS dimana pemilih terdaftar. Jimbo menawarkan data yang berhasil dia dapatkan seharga $74000 atau hampir setara Rp 1,2 miliar,” jelas dia.

Pada tangkapan layar lainnya yang dibagikan oleh Jimbo, nampak sebuah halaman website KPU yang kemungkinan berasal dari halaman dashboard pengguna, dimana dengan adanya tangkapan layar tersebut maka kemungkinan besar Jimbo berhasil mendapatkan akses login dengan dengan role Admin KPU.

Kemungkinan ia dapat dari domain sidalih.kpu.go.id menggunakan metode phising, social engineering atau melalui malware, di mana dengan memiliki akses dari salah satu pengguna tersebut Jimbo mengunduh data pemilih serta beberapa data lainnya. CISSREC juga sebelumnya sudah memberikan alert kepada Ketua KPU tentang vulnerability di sistem KPU pada tanggal 7 Juni 2023.

Jika peretas Jimbo benar-benar berhasil mendapatkan kredensial dengan role Admin, hal ini tentu saja bisa sangat berbahaya pada pesta demokrasi pemilu yang akan segera dilangsungkan karena bisa saja akun dengan role admin tersebut dapat dipergunakan untuk merubah hasil rekapitulasi penghitungan suara yang tentunya akan mencederai pesta demokrasi.

“Sambil melakukan investigasi, ada baiknya tim IT KPU melakukan perubahan username dan password dari seluruh akun yang memiliki akses ke sistem KPU tersebut sehingga bisa mencegah user yang semula berhasil didapatkan oleh peretas supaya tidak dapat dipergunakan kembali,” tutur dia.