Jokowi Minta Kementerian sampai Pemda Tutup Celah Korupsi dalam Penggunaan Anggaran 2024

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta kementerian/lembaga serta pemerintah daerah (pemda) menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan tepat sasaran.

Jokowi mengingatkan kementerian dan pemerintah daerah tidak membuka celah korupsi dalam penggunaan anggaran.

"Tapi saya ingin mengingatkan yang pertama, gunakan anggaran yang telah diberikan itu sekali lagi secara disiplin, teliti dan tepat sasaran," kata Jokowi saat menyerahkan Digital Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 di Istana Negara Jakarta, Rabu (29/11/2023).

"Kedepankan transparansi dan akuntabilitas. Jangan membuka celah sedikitpun untuk penyalahgunaan anggaran berkaitan dengan korupsi apalagi, tutup celah itu," sambungnya.

Dia meminta agar anggaran 2024 segera dieksekusi dan direalisasikan sesegera mungkin pada bulan Januari. Pasalnya, kata Jokowi, realisasi anggaran 2023 hingga kini masih rendah baik di tingkat pusat maupun daerah.

Jokowi menuturkan penyerapan anggaran pemerintah pusat saat ini baru 74 persen, sedangkan anggaran pemerintah daerah 64 persen. Padahal, saat ini sudah masuk penghujung tahun 2023.

"Artinya dalam tiga minggu ini akan keluar uang bertriliun triliun, ini kita ulang-ulang terus setiap tahun. Sejak awal sembilan tahun yang lalu saya ingin mengubah ini. Tapi ternyata saya cek lagi masih memang mengubah cara kerja, mengubah mindset tidak mudah," tutur dia.

"Sekali lagi eksekusi sesegera mungkin, lakukan belanja sesegera mungkin awal tahun," imbuh Jokowi.

Jokowi meminta kementerian menyiapkan antisipasi ketidakpastian melalui automatic adjustment.

Dia mengingatkan bahwa setiap uang yang dibelanjakan merupakan uang rakyat sehingga harus bermanfaat untuk rakyat.

“Orientasinya adalah hasil. Prosedur itu wajib tapi orientasinya jangan prosedur, orientasinya hasil, fokusnya pada hasil. Dan yang paling penting juga bermanfaat maksimal bagi rakyat," pungkas Jokowi.

PT Pupuk Indonesia (Persero) melalui anak usahanya, PT Pupuk Kalimantan Timur, memulai pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Industri Pupuk di Kabupaten Fakfak, Papua Barat.

Hal ini ditandai dengan kegiatan groundbreaking atau peletakan batu pertama oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pekan lalu. Pembangunan kawasan industri pupuk ini adalah yang pertama di Indonesia dalam 40 tahun terakhir.

Jokowi menyambut baik rencana pembangunan Kawasan Industri Pupuk di Fakfak. Proyek ini menjadi strategi besar negara dalam menghadapi ancaman krisis pangan dunia dan mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Nantinya, pabrik pupuk yang dibangun ini mampu mendukung rencana atau program Provinsi Papua Selatan menjadi lumbung pangan nasional.

"Sudah 40 tahun kita memiliki lima industri pupuk, dan semuanya berada di kawasan barat. Yang kawasan timur, belum ada sama sekali. Oleh sebab itu, saya mendengar rencana ini, langsung saya perintahkan untuk segera dieksekusi agar kawasan timur juga memiliki industri pupuk. Ini sebuah rencana besar, saling mendukung, dan kita harapkan tanah Papua akan semakin makmur dan sejahtera," ungkap Jokowi dikutip Selasa (28/11/2023).