4 Respons Jokowi Terkait Debat Capres yang Mengangkat Isu Pertahanan hingga Utang Luar Negeri

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyoroti ajang debat capres terkait isu pertahanan yang dihadiri ketiga kandidat yaitu Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, Minggu, 7 Januari 2024.

Menurut Jokowi, apa yang diperlihatkan di hadapan publik dalam debat capres kemarin malam dinilai tidak mendidik masyarakat. Bahkan lebih banyak menyerang secara personal.

"Saling menyerang enggak apa-apa tapi kebijakan, policy, visinya yang diserang. Bukan untuk saling menjatuhkan dengan motif-motif personal. Saya kira enggak baik dan enggak mengedukasi," kata Jokowi kepada awak media di Serang, Banten, Senin, 8 Januari 2024.

Terkait respons Presiden tersebut, baru-baru ini calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan komentarnya. Menurut Ganjar, apa yang dilakukan dirinya bukan menyerang personal capresnya, tapi melainkan program kerjanya.

Menanggapi respons Presiden Jokowi lainnya yang menyatakan bahwa informasi pertahanan tak bisa dibuka semua bak toko kelontong, Ganjar menyatakan bahwa yang diminta kepada capres Prabowo Subianto hanya soal adu data bukan semua data Kemhan dibuka seluruhnya ke masyarakat.

Selain isu pertahanan dan alutsista yang jadi perhatian Jokowi saat debat capres kemarin, Presiden juga memberi tanggapannya soal utang luar negeri. Dia menjelaskan, saat ini utang luar negeri Indonesia masih rendah dibandingkan sejumlah negara besar. Dimana angkanya ada yang sudah mencapai 260 persen.

Lantas, bagaimana dengan Indonesia? Sebelumnya di ajang debat capres Minggu malam kemarin, capres nomor urut 3 Prabowo Subianto menegaskan bahwa utang luar negeri saat ini masih berada diangka 40 persen dan salah satu terendah di dunia.

"Jadi masih sekitar 40 persen, negara lain jauh di atas," ujar Prabowo saat debat capres, Minggu, 7 Januari 2024.

Menanggapi hal ini, Jokowi mengatakan bahwa Undang-Undang memperbolehkan sampai maksimal 60 persen.

Berikut sederet tanggapan Presiden Jokowi terkait isu pertahanan hingga utang luar negeri yang dikupas dalam debat capres oleh ketiga kandidat, yaitu Anies, Prabowo, dan Ganjar dihimpun dari Liputan6.com:

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan, informasi pertahanan tidak semuanya bersifat terbuka untuk publik. Menurut dia, informasi pertahanan bukanlah toko kelontong. 

"Yang terkait dengan pertahanan, yang terkait dengan keamanan negara, yang berkaitan dengan alutsista itu ada yang bisa terbuka tapi banyak yang memang harus kita rahasiakan karena ini menyangkut strategi besar negara," tegas Jokowi saat ditanya awak media merespons debat calon presiden yang berlangsung kemarin malam, Minggu, 7 Januari 2024.  

"Tidak bisa semua dibuka kaya toko kelontong tidak bisa!," kata Jokowi. 

Jokowi ingin publik lebih cerdas usai menyaksikan debat capres. Dia menilai, jika debat berjalan seperti semalam ke depannya akan banyak yang kecewa. 

"Saya kira (debat capres semalam) kurang memberikan pendidikan, kurang mengedukasi masyarakat yang menonton. Saya kira akan banyak yang kecewa," jelas presiden. 

Jokowi berharap, agar tidak terjadi situasi yang sama seperti debat semalam, maka disarankan penyelenggara debat yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar mengevaluasi formatnya. 

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menanggapi soal pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang menganggap debat kandidat pada Minggu 7 Januari 2024 tidak mengedukasi.

Dia menyebut publik hingga media sosial justru menilai debat mengalami peningkatan.

"Dari media, baik sosial media dan media mainstream, debat menunjukkan suatu peningkatan kualitas. Misalnya, kita lihat, apakah puas, kemudian bagaimana penilaian kandidat, saya kira Presiden Jokowi akan mengikuti," kata Hasto dalam keteranganya, Senin (8/1/2024).

Namun, Hasto merasa sependapat dengan keinginan Jokowi agar pelaksanaan debat capres 2024 ke depan bisa lebih baik dari sawala sebelumnya.

"Tetapi, kami juga sependapat bahwa ke depan debat harus ditingkatkan kualitasnya sebagaimana Bapak Presiden sampaikan," kata dia.

"Bagaimana cara agar debat berkualitas dan ada edukasi? Maka kita harus membuka satu sesi untuk memberikan suatu peluang di dalam pengertian penyampaian gagasan yang sebenar-benarnya," lanjut Hasto.

Sebelumnya, Jokowi menganggap debat ketiga kandidat Pilpres 2024 tidak edukatif, karena banyak serangan bersifat personal.

Menurut dia, serang menyerang wajar dalam debat asalkan seputar kebijakan atau visi. Bukan personal.

"Saling menyerang enggak apa-apa tapi kebijakan, policy, visinya yang diserang. Bukan untuk saling menjatuhkan dengan motif-motif personal. Saya kira enggak baik dan enggak mengedukasi," kata Jokowi kepada awak media di Serang, Banten, Senin ini.

Jokowi juga menyarankan ada perbaikan format debat agar pelaksanaan sawala kandidat pilpres selanjutnya bisa memuat sisi edukatif.

"Saya kira akan banyak yang kecewa, sehingga debatnya memang perlu diformat lebih baik lagi, ada rambu-rambu sehingga hidup," ujarnya.

Jokowi ingin publik lebih cerdas usai menyaksikan debat calon presiden. Dia menilai, jika debat berjalan seperti semalam ke depannya akan banyak yang kecewa. 

"Saya kira (debat capres semalam) kurang memberikan pendidikan, kurang mengedukasi masyarakat yang menonton. Saya kira akan banyak yang kecewa," jelas presiden. 

Jokowi berharap, agar tidak terjadi situasi yang sama seperti debat semalam, maka disarankan penyelenggara debat yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar mengevaluasi formatnya. 

"Debatnya memang perlu diformat lebih baik lagi, ada rambu sehingga hidup. Saling menyerang tidak apa-apa tapi kebijakan, policy, visinya yang diserang bukan untuk saling menjatuhkan dengan motif personal," kata dia.  

"Saya kira tidak baik (saling menyerang) dan tidak mengedukasi," Jokowi menandasi.

Utang luar negeri (ULN) Indonesia turut dibahas dalam debat calon presiden (Capres) 2024 pada Minggu, 7 Januari 2024. Capres nomor urut dua Prabowo Subianto mengatakan, rasio utang luar negeri (ULN) Indonesa terhadap produk domestik bruto (PDB) termasuk terendah di dunia.

Menanggapi hal itu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan soal utang harus berpatok pada payung hukum. Dia menjelaskan, sesuai payung undang-undang, maksimal masih boleh mencapai 60 persen. 

"Undang-undang kan memperbolehkan sampai maksimal 60 persen dan kita juga harus melihat bahwa utang kita dibanding dengan PDB itu masih pada kondisi baik dan aman lah, masih di bawah 40 persen kan?," jelas Jokowi kepada awak media, Senin (8/1/2024). 

Jokowi mencatat, utang Indonesia belum sebanding dengan sejumlah negara besar yang angkanya sudah mencapai 220 persen, bahkan ada yang sudah mencapai 260 persen. Maka dari itu, lanjut presiden, hal terpenting dalam berutang adalah bagaimana utang dapat digunakan untuk kebutuhan yang produktif. 

"Saya kira yang paling penting utang itu harus dipakai untuk kepentingan kepentingan yang produktif yang bisa memberikan return kepada negara sehingga negara bisa membayarnya," jelas Jokowi. 

Sebagai informasi, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merilis data mengenai outstanding utang Indonesia. Tercatat total utang Indonesia hingga November 2023 mencapai Rp8.041 triliun. 

Berdasarkan indikator rasio utang terhadap PDB (debt to GDP ratio) kini 38,11 persen. Rasio tersebut menandai penurunan dibandingkan posisi Desember 2022 sebesar 39,7 persen, dan posisi Desember 2021 sebesar 40,7 persen.