Satgas Pangan Polri Pastikan Harga Bahan Pokok di Jatim Stabil

Liputan6.com, Jakarta Tim Satgas Pangan Polri bersama Polda Jawa Timur melakukan pemantauan di Pasar Tradisional Wonokromo Surabaya untuk mengecek harga dan ketersediaan stok kebutuhan bahan pokok penting (Bapokting).

Kasubsatgas Distribusi Pangan Mabes Polri Kombes Teddy Suhendyawan Syarif mengatakan pihaknya melakukan pengecekan di pasar-pasar secara nasional, mengingat sempat beredar terkait harga dan stok bahan kebutuhan pokok yang tinggi.

“Kita memantau, melihat harga di pasar saat ini permasalahan-permasalahan yang viral di media sosial. Bahwa ternyata beberapa komoditi seperti beras sudah turun, kemudian kebutuhan bahan pokok lainnya sudah turun,” tutur Teddy dalam keterangannya Minggu (24/3/2024).

Teddy mengakui, masih ada sejumlah komoditi bahan pangan yang harganya masih bertahan tinggi seperti telur dan daging. Menurutnya, hal itu terjadi lantaran permintaan dari masyarakat yang tinggi juga jelang Lebaran Hari Raya Idul Fitri.

“Telur masih bertahan, daging ayam masih bertahan. Itu memang wajar saja. Tidak melebihi nasional. Enggak ada temuan kenaikan. Karena ini juga permintaan dari masyarakat yang tinggi, seperti sekarang bulan puasa menjelang Idul Fitri,” jelas dia.

Namun begitu, dia memastikan secara umum Tim Satgas Pangan Mabes Polri melihat ketersediaan stok kebutuhan bahan pokok masih aman, termasuk wilayah Jawa Timur. Sebab, kata dia, Tim Satgas Pangan Polri telah mengecek di pasar tradisional Kabupaten Kediri, Mojokerto, hingga Kota Surabaya.

“Kita cek di seluruh Jatim bahwa stok itu semuanya aman. Artinya, stok bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Bisa diambil kesimpulan bahwa semua harga di Jatim ini normal. Secara nasional itu normal, diukur dengan ukuran nasional itu normal,” ungkapnya.

Teddy pun bersyukur, masing-masing daerah memiliki Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk mengantisipasi apabila terjadi potensi inflasi yang disebabkan kelangkaan pasokan, distribusi tidak merata, atau harga komoditas pangan melambung tinggi.

"Contohnya beras, SPHP untuk ketersediaan stok atau yang lainnya, harga itu tidak boleh melebihi HET. Beras SPHP Rp10.900 per kg. Kemudian terkait masalah minyak. Minyak kita ada di NET, dikomoditi itu ada TPID," Teddy menandaskan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku pemerintah terus dihadapkan pada pilihan yang tidak mudah dalam menstabilkan harga pangan. Contohnya seperti kasus harga beras.

Dikatakannya, pemerintah menghadapi dilema dalam menjaga keseimbangan harga beras, karena petani menuntut harga tinggi guna menambah keuntungan mereka, sementara konsumen membutuhkan harga yang terjangkau.

Penjelasan itu dia sampaikan ketika membagikan bantuan pangan cadangan beras pemerintah kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di Kompleks Pergudangan Bulog Bakaran Batu, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatra Utara, Jumat.

 Kita ini sulit, kalau harga beras turun, saya dimarahi petani, tetapi kalau beras naik, saya dimarahi ibu-ibu,” ujar Jokowi dikutip dari Antara, Jumat (15/3/2024).

Presiden Jokowi juga mengungkapkan bahwa urusan pemerintah dalam mengelola pangan untuk 270 juta penduduk Indonesia bukan hal yang mudah.

Ia mengatakan adanya tantangan produksi beras untuk memenuhi kebutuhan tahunan sebanyak 31 juta ton, antara lain kondisi iklim.

"Tetapi kalau produksi petani dari petani banyak ya kita tenang. Tetapi begitu kayak kemarin, musim keringnya panjang, ini nanti pasti nanamnya mundur atau basahnya terlalu, hujannya terlalu lebat, ada yang kena banjir," ujar Presiden.

Selain itu, Presiden Jokowi juga menyebut keragaman geografis Indonesia yang tersebar di 17 ribu pulau, turut menimbulkan kompleksitas dalam distribusi dan penanganan pangan di seluruh Tanah Air.

"Ini lah negara Indonesia yang sangat besar, sangat besar. Kalau negara lain penduduknya 10 juta (jiwa), 20 juta (jiwa) lebih mudah, kita 270 juta (jiwa) tersebar di 17 ribu pulau dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Ini lah Indonesia," ujarnya.