Buka Forum Parlemen WWF ke-10, Puan Tekankan Pentingnya Keadilan Akses Air Bersih

Liputan6.com, Jakarta Dalam pembukaan Parliamentary Meeting on The Occasion of The 10th World Water Forum (WWF), Senin (20/5/2024), ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Puan Maharani mengatakan, pembahasan mengenai isu air sebagai fondasi kehidupan manusia harus didasari pada sense of urgency terkait isu air sebelum terlambat.

“Isu air dapat menjadi sleeping crisis jika kita tidak segera memberi perhatian. Saat ini, dunia sedang dihadapkan pada ancaman nyata berbagai krisis seperti krisis iklim, ketegangan geopolitik, dan ancaman dari permasalahan energi, pangan, dan air,” katanya.

Puan menjelaskan bahwa dampak perubahan iklim tampaknya semakin tidak terkendali. Hal ini terlihat dari terjadinya gelombang panas, kekeringan, banjir, gagal panen, kebakaran hutan dan bencana lainnya yang terus melanda berbagai belahan dunia.

“Yang paling ekstrem, kelangkaan air menjadi ‘new normal’ di berbagai wilayah dunia. Kelangkaan air telah memperlebar tingkat ketimpangan, lebih banyak kemiskinan, dan memperburuk kondisi kesehatan manusia,” jelasnya.

“Bukan tidak mungkin, kelaparan, malnutrisi, dan pandemi global akan menjadi momok bagi kehidupan generasi kita dalam beberapa dekade ke depan,” imbuh Puan.

Puan pun menyayangkan perhatian dunia saat ini tidak ditujukan untuk menangani ancaman krisis air dan berbagai krisis lingkungan lainnya, melainkan lebih pada menghadapi meruncingnya ketegangan geopolitik.

“Berbagai negara berlomba-lomba meningkatkan anggaran modernisasi persenjataan,” ucapnya.

Studi Bank Dunia menyebut belanja global untuk sektor air kurang dari 10% belanja militer. Sementara pada saat bersamaan, Food and Agriculture Organization (FAO) menyebutkan hampir 2 miliar manusia akan mengalami ‘absolute water scarcity’ atau kelangkaan air mutlak.

“Tentu banyak yang akan dapat kita lakukan. Kita melihat telah terjadi misalokasi sumber daya dan pembiayaan di dunia ini. Kita melupakan kepentingan dasar manusia, kepentingan atas air sebagai sumber penghidupan,” ucap Puan.

Ia juga menilai Sustainable Development Goals (SDGs) atau Target Pembangunan Berkelanjutan tidak akan tercapai tanpa adanya kemajuan terhadap pencapaian akses terhadap air bersih dan sanitasi layak yang merupakan agenda SDGs-6.

“Akses terhadap air bersih dan sanitasi merupakan hak asasi manusia dan merupakan bagian dari hak untuk memiliki penghidupan yang layak. Inisiatif World Water Council (WWC) sejak tahun 1997 di Marrakesh telah membangkitkan kesadaran global untuk memastikan semua orang mendapatkan hak atas air,” ujar Puan.

"Untuk itu pertemuan Parlemen alam rangka World Water Forum 2024 ini dinilai merupakan kesempatan berharga bagi Parlemen untuk berkontribusi memperkuat komitmen, dan menghasilkan langkah konkret bagi pemenuhan kebutuhan mendasar manusia," jelasnya.

Puan pun menekankan pentingnya parlemen memperkuat komitmen politik untuk melindungi sumber daya air. Kemudian juga untuk menjadikan air sebagai sumber kesejahteraan bersama.

“Kita harus merumuskan langkah-langkah strategis untukmemastikan ketersediaan, aksesibilitas dan keterjangkauan air bagi semua,” ujarnya.

Puan mengatakan bahwa dunia harus membuat aksi konkret untuk mengatasi isu air bersih baik di tingkat lokal maupun pada tingkat internasional. Sebab menurutnya, menyelesaikan permasalahan air tidak cukup hanya di tingkat lokal saja.

Pada tingkat lokal, Puan menilai diperlukan berbagai pendekatan, termasuk kearifan lokal dalam meningkatkan upaya konservasi dan tata kelola air.

“Di Bali, kita mengenal Subak, suatu sistem pengairan khas masyarakat Bali yang menjunjung tinggi semangat gotong royong dan penghormatan terhadap alam,”  ujarnya.

Puan menyebut parlemen melalui fungsi anggaran, fungsi legistatif dan fungsi pengawasan dapat berperan besar dalam menegaskan pentingnya pengadaan air bersih bagi masyarakat. Lalu pada tingkat internasional, kerja sama antar negara perlu diperkuat untuk mengatasi permasalahan air, terutama dihadapi negara berkembang.

“Kita dapat saling belajar, bertukar pengalaman, mengidentifikasi inovasi dan praktik-praktik terbaik pengelolaan air di berbagai negara,” sebutnya.

Puan menyebut teknologi maju yang yang berpusat di negara maju seperti untuk penyulingan air bersih, distribusi air, dan efisiensi air perlu segera didistribusikan ke negara-negara berkembang.

“Masyarakat internasional, termasuk Parlemen, harus membantu menjembatani proses alih teknologi ini,” sebutnya.

Puan pun mengatakan, diplomasi parlemen juga perlu berperan dalammemperkuat hydro-diplomacy. Diplomasi parlemen perlu membantu agar isu air selalu mendapat tempat dalam pembahasan global di tengah dunia yang tengah menghadapi berbagai krisis.

“Dinamika perkembangan di Abad 21 menuntut adanya diplomasi yang lebih inklusif, termasuk dengan partisipasi Parlemen yang lebih aktif dalam mencari berbagai solusi, termasuk guna mengatasi kelangkaan air,” terang Puan.

Mantan Menko PMK ini menyatakan, akses terhadap air merupakan hak asasi manusia yang harus menjadi agenda politik bersama baik di dalam negeri maupun tingkat internasional. Puan menyebut semua pemangku kepentingan harus menciptakan keadilan antar generasi, yaitu dunia yang aman dan sehat untuk generasi masa depan.

“Dan kita harus berjalan bersama, dan berkolaborasi untuk memastikan pasokan air bersih bisa diakses oleh semua, tanpa terkecuali. Parlemen harus menjadi motor penggerak perubahan untuk menghadirkan air bersih bagi semua,” ucapnya.

Puan pun kembali mengingatkan tentang pentingnya perbaikan alokasi sumber daya termasuk anggaran di berbagai negara. Sesuai dengan fungsinya, parlemen dinilai dapat berperan untuk memperbaiki hal ini.

“Karenanya mari kita bersama, memperkuat komitmen untukmenyediakan air bersih untuk semua rakyat yang kita wakili,” tutup Puan.

Jika ingin mendapatkan berita terbaru terkait DPR RI, bisa dilihat di sini.

(*)