3 Respons Jubir hingga Sekjen PDIP Hasto Terkait Pemanggilan Dirinya oleh KPK Hari Ini, Senin 10 Juni 2024

Liputan6.com, Jakarta - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Sekjen Partai Demokrasi Indonesia atau Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pada hari ini, Senin (10/6/2024).

Pemeriksaan Hasto dilakukan KPK untuk mengusut keberadaan mantan Calon Anggota Legislatif (Caleg PDIP) Harun Masiku.

Juru Bicara atau Jubir PDIP Chico Hakim mengatakan, pemanggilan oleh aparat penegak hukum menjadi hal biasa. Bahkan, kata dia, perilaku yang sama sudah terjadi saat jaman orde baru.

"Bagi kami di PDIP, hal seperti ini adalah hal yang biasa saja, juga seperti di era orba yang dialami Bu Megawati, dipanggil oleh polisi," ujar Chico saat dihubungi melalui pesan singkat, Minggu 9 Juni 2024.

Chico melanjutkan, sebagai kader PDIP, pemanggilan oleh aparat penegak hukum menjadi ritual yang harus dijalani sebagai pejuang demokrasi. Sebab, kata dia, hal tersebut seolah menjadi resiko saat menyuarakan kebenaran.

Terkait apakah PDIP akan mengawal kedatangan Hasto besok ke KPK, Chico memastikan ada larangan pengerahan massa. Karena itu, Hasto akan hanya ditemani oleh beberapa orang saja tanpa anggota DPP PDIP.

Sementara itu sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto pun menjawab santai perihal rencana pemeriksaan terkait kasus Harun Masiku oleh KPK tersebut.

Dia menegaskan akan hadir dalam pemeriksaan di KPK. Sebab, kata Hasto, yang mendirikan KPK adalah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Saya datang, karena yang mendirikan KPK Bu Mega," kata Hasto, kepada wartawan di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu malam 8 Juni 2024.

Berikut sederet respons Jubir PDIP hingga Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sendiri terkait pemanggilan dirinya oleh KPK dihimpun Liputan6.com:

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan atau Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan kesiapan dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin 10 Juni 2024.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto akan dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pergantian antar waktu (PAW) yang menjerat mantan calon anggota legislatif (caleg) PDIP Harun Masiku yang sudah buron sejak 2019.

Menanggapi hal itu, Juru Bicara PDIP Chico Hakim mengatakan, pemanggilan oleh aparat penegak hukum menjadi hal biasa. Bahkan, kata dia, perilaku yang sama sudah terjadi saat jaman orde baru.

"Bagi kami di PDIP, hal seperti ini adalah hal yang biasa saja, juga seperti di era orba yang dialami Bu Megawati, dipanggil oleh polisi," ujar Chico saat dihubungi melalui pesan singkat, Minggu 9 Juni 2024.

Terkait pemanggilan besok, Chico mengatakan tim juru bicara (jubir) PDIP dalam posisi yang siap mendampingi. Namun hal itu perlu dipastikan lagi besok, Senin 10 Juni 2024.

"Insya Allah (siap mendampingi)," ucap dia.

Chico melanjutkan, sebagai kader PDIP, pemanggilan oleh aparat penegak hukum menjadi ritual yang harus dijalani sebagai pejuang demokrasi. Sebab, kata dia, hal tersebut seolah menjadi resiko saat menyuarakan kebenaran.

"Semua resiko dan konsekuensi dari penyuaraan kebenaran kebenaran harus kami terima dan jalani. Jadi kami (PDIP) pasti akan hadir," terang Chico.

Terkait apakah PDIP akan mengawal kedatangan Hasto besok ke KPK, Chico memastikan ada larangan pengerahan massa. Karena itu, besok Hasto akan hanya ditemani oleh beberapa orang saja tanpa anggota DPP PDIP.

"Sekjen melarang ada pengerahan massa. Hanya didampingi oleh 3 orang penasehat hukum dan seorang staf. DPP juga tdk diijinkan mendampingi. Atas arahan sekjen agar dpp lain fokus Pilkada," Chico menandasi.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menjawab santai perihal rencana pemeriksaan terkait kasus Harun Masiku oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hasto menegaskan akan hadir dalam pemeriksaan di KPK. Sebab, kata Hasto, yang mendirikan KPK adalah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Saya datang, karena yang mendirikan KPK Bu Mega," kata Hasto, kepada wartawan di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu malam 8 Juni 2024.

Sekjen PDIP itu kemudian bicara di balik alasan Megawati menunjuk Mahfud Md sebagai pendamping Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 lalu.

Dia menjelaskan, jika pasangan Ganjar-Mahfud menang di Pilpres 2024, maka akan memperbaiki hukum di Indonesia. Namun, dari hasil perhitungan Komisi Pemilihan Umum (KPU), pemenang Pilpres 2024 adalah pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Ketika Bu Mega memutuskan Mahfud mendampingi Pak Ganjar, suatu desain untuk melakukan suatu reformasi sistem hukum kita, reformasi sistem politik," jelas Hasto.