KPK Sebut Laporan LHKPN Diduga Banyak yang Tidak Benar

Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menduga, banyak penyelenggara negara tidak benar dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Hal itu dia sampaikan saat rapat kerja dengan Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/6/2024).

"Sebetulnya saya sudah delapan tahun di KPK, secara kasat mata kalau saya baca LHKPN bapak ibu anggota dewan Komisi III yang saya hormati, sangat-sangat ya apa bisa kita duga ya bahwa ini tidak benar," kata Alex.

Dia pun memberi mencontoh LHKPN aparat penegak hukum yang asetnya terlampau banyak. Padahal, KPK mengetahui penghasilan asli dari aparat tersebut.

Namun, KPK tidak bisa langsung melakukan penyitaan. KPK biasanya melakukan pembuktian terbalik pada saat proses pemidanaan.

"Itu tidak serta merta kita bisa lakukan penyitaan, atau kita minta kepada yang bersangkutan untuk membuktikan terbalik dan lain sebagainya," ujar Alex.

Dia pun mengakui, bahwa untuk membuktikan kebenaran aset yang diduga tak wajar itu butuh waktu lama. Kondisi ini diharapkan dapat diatasi melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

"Terkait dengan RUU Perampasan Aset di sana kan antara lain diatur tentang bagaimana bisa melakukan perampasan aset, tanpa melalui pemidanaan, kan begitu ya kira-kira seperti itu. Kalau itu bisa dilakukan, kita sangat efektif sekali," imbuh Alex.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat, ada ribuan Penyelenggara Negara yang belum melaporkan harta kekayaannya. Hal itu berdasarkan catatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik 2023 yang telah jatuh tempo pada 31 Maret 2024 kemarin.

"KPK mencatat, hingga 3 April 2024, sebanyak 14.072 Penyelenggara Negara/Wajib Lapor (PN/WL) belum melaporkan harta kekayaannya," ujar Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati dalam keterangannya, Kamis (4/4/2024).

Rinciannya, dari 14.072 penyelenggara negara tercatat bidang Eksekutif (pusat dan daerah) sejumlah 9.111 dari total 323.651 WL. Selebihnya 314.540 WL atau 97,18% telah melaporkan.

Sementara di bidang Legislatif ada 4.046 dari 20.002 WL belum melapor atau sebanyak 79,77% sudah melapor. Lalu, 175 dari 18.405 WL di bidang Yudikatif belum menyampaikan laporannya atau 99,05% telah melapor.

"Kemudian, 740 dari 44.786 WL pada BUMN/BUMD yang belum melapor atau sebanyak 98,35% telah melaporkan LHKPN," ucap Ipi.

Namun demikian, KPK mencatat untuk penyelenggara negara pada periode 2023 telah menerima 392.772 atau berkisar 96.54% laporan LHKPN dari 406.844 penyelenggara negara.

"Angka ini menurun 0,46% jika dibandingkan laporan tahun 2022, yakni 97%," ucap Ipi.

Hingga 3 April 2024, Ipi mengungkapkan total Kepatuhan Nasional (pelaporan yang dinyatakan sudah lengkap) tercatat baru mencapai 51.71% atau sekitar 210.370 dari total keseluruhan 392.772 PN/WL yang sudah melaporkan LHKPN-nya. Sisanya, masih dalam proses verifikasi atau menunggu perbaikan LHKPN dari PN/WL.

KPK menghimbau kepada penyelenggara negara untuk segera melaporkan hartanya ke LHKPN sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.

Reporter: Alma Fikhasari/Merdeka.com