Undang Mahfud Md, PDIP Gelar Sekolah Hukum Bagi Caleg PDIP Terpilih 2024

Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri serta ratusan pengurus PDIP dari berbagai daerah turut mengikuti Sekolah Hukum PDI Perjuangan melalui sambungan daring.

oleh Delvira Hutabarat diperbarui 14 Jun 2024, 11:28 WIB
Diterbitkan 14 Jun 2024, 11:27 WIB
PDIP
Guru Besar Hukum Tata Negara Mahfud Md menjadi pembicara utama dalam Sekolah Hukum PDI Perjuangan di Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (14.6/2024). (Liputan6.com/Delvira Hutabarat).

Liputan6.com, Jakarta - DPP PDI Perjuangan (PDIP) menggelar Sekolah Hukum yang diikuti oleh seluruh calon anggota DPR RI, DPRD Provinisi dan DPRD Kabupaten/Kota terpilih 2024, di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (14/6/2024).

Guru Besar Hukum Tata Negara Mahfud Md menjadi pembicara utama dalam Sekolah Hukum PDI Perjuangan.

Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri serta ratusan pengurus PDIP dari berbagai daerah turut mengikuti Sekolah Hukum PDI Perjuangan melalui sambungan daring.

Dalam sambutan pembuka, Sekjen Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa Megawati mengatakan bahwa sekolah hukum ini sangat penting dan wajib diikuti oleh seluruh calon anggota legislatif terpilih, baik di tingkat pusat, tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dan dilaksanakan secara daring.

“Begitu antusiasnya Ibu Megawati, sampai kemarin disampaikan saya juga mau ikut sekolah hukum. Dan kemudian kami sampaikan bahwa acara ini secara hybrid sehingga beliau mengikuti secara daring,” kata Hasto.

Hasto juga menyebut bahwa Mahfud pernah memberikan keynote speech tentang reformasi sistem hukum nasional di Sekolah Partai pada 13 Oktober 2022, lalu.

Saat itu, kata Hasto, seluruh jajaran PDIP melihat berbagai persoalan-persoalan bangsa terkait dengan sebagai negara yang semua didesain dengan konsepsi supremasi hukum, berdasarkan ideologi Pancasila berdasarkan konstitusi. Namun, di dalam praktik terjadi pergeseran yang luar biasa sehingga hukum menjadi alat kekuasaan, menjadi alat penguasa.

“Pendapat para pakar termasuk Dr. Sukidi mengatakan terjadi autocracy legalism atas watak pemerintahan yang authoritarian populism,” ujar Hasto.

“Karena itulah sebagai partai yang konsisten di dalam membangun supremasi hukum, pemahaman terhadap generasi-generasi dari para pendiri bangsa terkait dengan sistem hukum nasional bagi kita sangatlah penting,” jelasnya.

 

Sekolah Hukum PDIP Diikuti Seluruh Caleg

Hasto mengatakan, acara Sekolah Hukum PDI Perjuangan yang diikuti oleh seluruh Caleg tingkat pusat, Provinisi dan Kabupetan/Kota ini akan digelar selama satu bulan penuh.

“Sekolah Hukum PDIP ini akan digelar satu bulan penuh setiap hari Jumat secara hybrid,” pungkas Hasto.

Selain itu, Hasto mengatakan Sekolah Hukum Partai juga merupakan bentuk konsistensi sikap PDI Perjuangan dalam membangun negara hukum, bukan negara kekuasaan. Oleh karena itu, konstruksi hukum nasional akan dibahas secara mendalam, termasuk etika hukum, aspek hukum acara pidana, pembahasan UU pidana dan perdata, pelembagaan sistem hukum, tanggung jawab aparat penegak hukum, dan lain-lain.

Beberapa pakar hukum akan memberikan materi kuliah. Keynote speakers antara lain Prof. Mahfud MD, Gayus Lumbuun, Todung Mulya Lubis, Dr. Maqdir Ismail.

Infografis PDIP Sebut Jokowi dan Gibran Bukan Kader Lagi. (Liputan6.com/Abdillah)
Infografis PDIP Sebut Jokowi dan Gibran Bukan Kader Lagi. (Liputan6.com/Abdillah)
Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya