Mendagri Minta Pemda Genjot Vaksinasi Polio dan Respon Cepat Kasus Polio

Mendagri menilai upaya vaksinasi polio tidak sesulit saat vaksinasi Covid-19 yang pada awal kemunculannya belum ditemukan vaksin.

oleh Gilar Ramdhani diperbarui 24 Jun 2024, 19:34 WIB
Diterbitkan 24 Jun 2024, 19:34 WIB
Mendagri Minta Pemda Genjot Vaksinasi Polio dan Respon Cepat Kasus Polio
Mendagri Muhammad Tito Karnavian saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Dirangkaikan dengan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Polio di Gedung Sasana Bhakti Praja Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (24/6/2024).

Liputan6.com, Jakarta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong kepala daerah untuk menggenjot vaksinasi polio dan dapat memastikan data masyarakat yang terjangkit polio.

Mendagri menilai upaya vaksinasi polio tidak sesulit saat vaksinasi Covid-19 yang pada awal kemunculannya belum ditemukan vaksin. Sedangkan polio merupakan penyakit lama yang vaksinnya sudah ada, sehingga yang dibutuhkan hanya program untuk menggerakkan vaksinasinya.

“Tidak lagi mencarikan [atau] menyediakan rumah sakit, kemudian terapi plasma konvalesen segala macam, ini cuma memvaksinasi saja karena barangnya sudah ada,” ujar Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Dirangkaikan dengan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Polio di Gedung Sasana Bhakti Praja Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (24/6/2024). Kegiatan rakor ini turut dihadiri Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin.

Mendagri meminta Pemda perlu lebih serius dan perhatian terhadap gerakan vaksinasi polio sehingga menjadi program prioritas. Dirinya meyakini melalui rapat tersebut Pemda lebih peduli terhadap penanggulangan polio.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.


Pemerintah Targetkan Vaksinasi Polio Mencapai 95 Persen

Pemerintah Targetkan Vaksinasi Polio Mencapai 95 Persen
Mendagri Muhammad Tito Karnavian saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Dirangkaikan dengan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Polio di Gedung Sasana Bhakti Praja Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (24/6/2024).

Pemerintah menargetkan tingkat vaksinasi mencapai 95 persen agar terbentuk kekebalan kelompok sehingga penyebarannya terhenti.

“Ini tanggung jawab kita pada generasi muda Indonesia, kepada Tuhan, kita sebagai pemegang amanah saat ini, kita harus menyelamatkan,” jelasnya.

Mendagri mengimbau kepala daerah agar membentuk tim untuk mengurusi vaksinasi tersebut. Selain menggunakan anggaran reguler Dinas Kesehatan masing-masing, Pemda juga dapat memanfaatkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) apabila mengalami kekurangan.

“Nanti saya keluarkan surat edaran dan di sini ada Dirjen Kedua, tolong buatkan surat edaran untuk bisa menggunakan BTT, sudah ada surat edarannya yang kemarin sudah dikeluarkan oleh Pak Plt. Sekjen, saya minta tambahkan lagi surat edaran yang saya tanda tangani,” tandasnya.


Menkes Dorong Percepatan Vaksinasi Polio di Wilayah Papua

Menkes Dorong Percepatan Vaksinasi Polio di Wilayah Papua
Mendagri Muhammad Tito Karnavian saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Dirangkaikan dengan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Polio di Gedung Sasana Bhakti Praja Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (24/6/2024).

Menkes Budi Gunadi Sadikin juga menyampaikan pesan serupa. Dia meminta kepala daerah agar membantu mempercepat vaksinasi polio, terlebih di wilayah Papua karena menjadi salah satu daerah prioritas penanganan.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, vaksinasi polio di wilayah Papua masih rendah sehingga perlu ditingkatkan.

“Penyakit ini cacat bawaannya untuk anak-anak kita permanen dan mengerikanlah gitu, jadi tolong dibantu vaksinasinya dipercepat karena ini menyelamatkan anak-anak kita,” ujarnya.

Dirinya mengimbau kepala daerah agar mendorong masing-masing Dinas Kesehatan maupun Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) untuk membantu vaksinasi. Adapun kebutuhan biaya operasional, Pemda dapat memanfaatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik. Sementara untuk vaksinnya, Menkes Budi Gunadi menyebut bakal disediakan oleh Kementerian Kesehatan.

 

(*)

Lanjutkan Membaca ↓

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya