Jokowi dan Prabowo Sudah ‘Tak Romantis’ Lagi?

Liputan6.com, Jakarta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan 70/PUU-XXII/2024 membuat Koalisi Indonesia Maju (KIM) kelabakan. Disinyalir ini membuat peta politik mereka di Pilkada 2024 tak sesuai seperti diharapkan.

KIM melalui kekuatan di DPR berusaha memperbaikinya. Namun, gelombang penolakan dari massa, membuat KIM mau tak mau menuruti permintaan massa sebagaimana putusan MK.

Masalah ini lantas memunculkan kabar hubungan presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto tak harmonis dan romantis lagi.

Seolah tak mau menjadi bola salju yang besar, Prabowo langsung membantahnya saat menghadiri Kongres ke-VI Partai Amanat Nasional (PAN) Sabtu 24 Agustus 2024.

"Prabowo begini, Pak Prabowo begitu. Dia lebih tahu Prabowo mikirnya apa dari saya sendiri. Kadang kalau saya mau tahu, apa sih yang Pak Prabowo pikir. Aku cari podcast itu, dia lebih tahu dari aku," kata Prabowo.

Prabowo menilai banyak pihak yang sok tahu dan menyebut hubungan dirinya dengan Jokowi retak. Menurutnya, hal itu adalah bentuk adu domba semata.

"Gue bingung, dia lebih tahu dari gue. Ternyata Prabowo dan Jokowi sudah retak. Retak di mana retaknya. Selalu mau adu domba," kata Prabowo.

Prabowo menegaskan orang-orang yang mengadu domba itu adalah pihak lawan yang kalah dan belum move on. Pihak itu, lanjutnya, bahkan memanfaatkan intel untuk memata-matai dirinya.

"Kalau yang begitu kita agak jengkel, tapi ya sudah biar ajalah, enggak apa-apa. Kalau enggak ada yang mau move on, ya sudahlah. Kita tidak mau terpancing, kita juga bukan anak kecil ya. Jangan pakai alat yang dulu-dulu, cara-cara yang dulu, adu domba, ngintel-intelin orang," kata Prabowo.

"Ngintel untuk rakyat, untuk bangsa, jangan ngintelin lawan politik, enggak enak itu," Menteri Pertahanan itu menambahkan.

Staf Khusus Presiden, Juri Ardiantoro membantah adanya keretakan antara Presiden Joko Jokowi dengan Prabowo.

Menurut dia, isu keretakan yang saat ini dihembuskan-hembuskan adalah upaya adu domba untuk mengganggu jalannya keberlanjutan pemerintahan.

"Jika ada mengadu domba dengan nyata-nyata mengatakan hubungan Presiden Joko Widodo dan Presiden Terpilih saat ini retak adalah upaya menganggu agenda keberlanjutan pemerintahan," jelas Juri kepada wartawan, Senin (26/8/2024).

Menurut dia, politik adu domba tersebut sudah usang dan tidak disukai oleh masyarakat kita. Juri menuturkan mereka melakukan politik adu domba dengan merangkai-rangkai berbagai informasi, peristiwa dan kejadian yang terjadi belakangan ini.

"Kemudian mengotak gatukan seolah-olah ada kaitannya dan kemudian menyimpulkan dengan nada yakin bahwa telah terjadi keretakan," ujarnya.

Juri menjelaskan fokus utama pemerintahan Jokowi saat ini adalah meletakan pondasi yang kuat untuk memuluskan transisi pemerintahan.

Dia mengatakan Jokowi memberikan tempat dan kesempatan yang luas bagi Prabowo untuk memulai menyusun agenda-agenda strategis untuk menjalankan visi dan misinya demi keberlanjutan pemerintahan nantinya. Untuk itu, Juri heran ada isu hubungan Jokowi dan Prabowo mengalami keretakan.

"Dimana letak keretakannya? Itulah yang menjadi menjadi pertanyaan Pak Prabowo. Presiden Terpilih tegas menampik berbagai spekaulasi, rumor bahkan upaya-upaya politik yang bertujuan mengadu domba dengan Presiden Joko Widodo," tutur Juri.

"Politik adu domba itu politik usang sangat tidak disukai oleh Masyarakat kita. Jadi, berhentilah membangun narasi dan spekulasi yang bersifat pecah belah kita sebagai bangsa," sambung dia.

Harus Hilangkan Ego

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin meminta Prabowo maupun Jokowi untuk selalu menjaga keharmonisan dan berjiwa negarawan.

"Jika mereka berjiwa negarawan semuanya, keduanya, akan harmonis, akan menjaga bangsa ini, akan menjaga rakyat ini, akan menjaga pemerintahan ini, baik di masa transisi ini maupun ke depan," kata dia kepada Liputan6.com, Senin (26/8/2024).

Ujang mengingatkan, keduanya bisa menjauhkan urusan pribadi dan kepentingan keluarga.

"Kecuali kalau memudahkan kepentingan pribadi, memudahkan kepentingan keluarga gitu. Itu lain lagi. Jadi kita tuntut keduanya, Prabowo dan Jokowi, untuk bersikap negarawan" ungkap dia.

Ujang berharap Jokowi dan Prabowo bisa berpihak dan memiliki kepentingan untuk masyarakat.

"Bukan untuk kepentingan pribadi-pribadi. Jadi kalau saya sih melihat mungkin masih satu frekuensi, masih satu kepentingan. Masih akan saling menjaga satu sama lain" ungkap dia.

Sementara, Komunikasi Politik, Emrus Sihombing mengatakan, hubungan Jokowi dan Prabowo bisa terjadi dinamis.

"Tidak mungkin selalu itu hangat, tidak selalu dingin. Apalagi ini konteks mereka ini kan politik. Sebagai politisi, itu sangat syarat dengan kepentingan. Jangankan antar politisi yang wajar, hubungan mereka bisa terganggu karena kepentingan, bisa retak atau bahkan suatu saat terputus, tapi bisa menyambung lagi. Sedangkan suami istri saja juga bisa terganggu hubungan relasi antar manusia," ungkap dia kepada Liputan6.com, Senin (26/8/2024).

"Jadi saya kira sangat wajar. Nah, kalaupun Prabowo mengatakan ada yang mengadu domba misalnya seperti itu, coba klarifikasi apa benar apa ucapan daripada Prabowo itu ada memecah belah. Saya kira hubungan antar manusia peran orang lain selalu akan ada," sambungnya.

Emrus meyakini, bisa saja hubungan Prabowo dan Jokowi tak selalu romantis, apalagi Jokowi sudah tak lagi menjabat sebentar lagi.

"Tidak ada jaminan mereka akan romantis. Tapi yang pasti adalah saat ini dan kita mundur ke belakang 2019 sampai saat ini sampai Oktober boleh dikatakan Jokowi sebagai titik sentral. Sekarang pun sebenarnya menjelang masa jabatannya saya kira pengaruhnya sudah sangat makin memudar gitu ya," tutur dia.

"Oleh karena itu kan ke depan ketika 20 Oktober dilantik Prabowo menjadi pemegang pusat komunikasi antar berbagai pihak. Mereka akan banyak mendekati Pak Prabowo. Hal yang sama nanti di akhir masa jabatannya kalau dia tidak jadi dua priode misalnya maka orang tanda kutip akan meninggalkan dia.Wajar itu terjadi. Jadi oleh karena itu bahwa hubungan antara Jokowi dan Prabowo saya kira bisa sangat-sangat dinamis," sambungnya.

Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Kamrussamad membantah kabar yang menyebutkan hubungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto mulai retak lantaran Parlemen membatalkan pengesahan Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu.

Kamrussamad menegaskan hubungan Jokowi dengan Prabowo sangat baik. Dia menyebut baik Jokowi dan Prabowo memiliki pandangan yang sama terkait dinamika revisi payung hukum Pilkada tersebut, yakni mengedepankan aspirasi rakyat.

"Hubungan Presiden Jokowi dengan Presiden terpilih Prabowo setahu saya sangat baik, perkembangannya bahkan begitu intensif komunikasinya sehingga memiliki pandangan yang sama bahwa aspirasi yang berkembang terhadap putusan MK harus kita kedepankan," kata Kamrussamad kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (24/8/2024).

Menurutnya, keputusan DPR membatalkan pengesahan RUU Pilkada juga berkat adanya instruksi dari para pimpinan partai politik (parpol), termasuk Prabowo kepada kadernya di Legislatif.

"Karena itu lah kenapa DPR selain mendengarkan aspirasi juga mendengarkan pimpinan-pimpinan partai politik (parpol) termasuk Pak Prabowo, sehingga secara resmi dibatalkan kelanjutan pembahasannya," kata Kamrussamad.

Kamrussamad berkeyakinan jika Jokowi dan Prabowo memiliki harapan yang sama terhadap pelaksanaan Pilkada 2024. Jokowi dan Prabowo ingin semua elemen negara dan masyarakat bekerja sama menyukseskan gelaran perhelatan kepala daerah secara serentak tersebut.

Tak hanya itu, kata dia, Prabowo dan Jokowi menginginkan Pilkada 2024 melahirkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas.

"Pilkada di 27 November 2024 bisa jadi faktor penggerak lahirnya pemimpin-pemimpin baru di daerah dan bisa menggerakkan ekonomi di daerah karena sebetulnya pilkada itu memiliki efek yang cukup positif terhadap dorongan pertumbuhan sektoral di daerah," kata dia.

Kamrussamad juga menekankan Jokowi dan Prabowo memiliki kesamaan pandangan bahwa semua pohak harus menjaga situasi negara tetap kondusif agar ekonomi Indonesia tetap dalam kondisi baik. Dengan begitu, investasi bisa berbondong-bondong masuk ke Indonesia. 

"Kita harus menjaga ekonomi kita, pelabuhan kita ramai, bandara kita ramai, pasar-pasar kita ramai, artinya daya beli kita cukup baik dan ini yang harus kita jaga supaya ekonomi kita betul-betul kondusif agar investasi masuk," kata dia.

Politikus Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia meyakini tak ada gejolak diantara mereka, di mana ditandai bahwa sejauh ini KIM bersama parpol lainnya tetap solid.

"Itu tadi saya bilang bahwa Pilkada ini bukan baru 2024 ini aja. Kan ada Pilkada-Pilkada sebelum-sebelumnya sudah tahu, sudah sama-sama teruji juga bahwa kompetisi ini mau harus dijalankan kadang-kadang bisa satu daerah kita bisa sama-sama, tapi di daerah yang lain kita bisa kemudian saya katakan berlomba-lomba dalam kebaikan," tutur dia di Jakarta, Senin (26/8/2024).

"Apalagi kalau di satu daerah bisa muncul ada dua calon dari KIMmisalnya kan baku saja karena kita sudah satu visi lima tahun ke depan yang akan datang ya, itu akan lebih indah sebetulnya" sambungnya.

Doli mengungkapkan, siapapun yang dipilih dengan KIM maupun KIM Plus akan selaras dengan pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan.

"Jadi all KIM fighter, siapapun yang menang kan itu pasti sudah selaras dengan visi dan misi dari pemerintah pusat" jelas dia.