Disdik DKI Bakal Bina Puluhan Pelajar yang Ikut Demo Kawal Putusan MK, Terancam Dicabut KJP?

Liputan6.com, Jakarta - Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta bakal membina pelajar yang terdata ikut dalam demonstrasi kawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) perihal syarat usia minimal dan ambang pencalonan kepala daerah di Pilkada 2024.

Pelaksana Tugas (Plt) Disdik DKI Jakarta Budi Awaludin menyatakan, sejauh ini pihaknya belum menentukan sanksi bagi para pelajar yang ikut demo. Peserta didik yang terlibat disebut bakal diajari cara berdemokrasi yang baik.

"Kita sudah dapat datanya. Kita lakukan pembinaan bagi mereka kita bagaimana berdemokrasi dengan baik," kata Budi kepada wartawan di Jakarta, dikutip Selasa (27/8/2024).

Saat disinggung ihwal pencabutan Kartu Jakarta Pintar (KJP) milik pelajar, Budi bilang Disdik DKI Jakarta belum memutuskan. Menurut Budi, diperlukan koordinasi dengan sejumlah pihak terkait.

"Ya nanti kita lihat (dicabut atau tidak)," ujarnya.

Budi menyampaikan, ada total 85 pelajar di wilayah satuan pendidikan DKI Jakarta yang terlibat dalam demo 'Peringatan Darurat' kawal Putusan MK. Puluhan pelajar itu juga ditahan oleh pihak kepolisian.

Budi menyebut, beberapa diantara para pelajar yang ditahan sudah ada yang dibebaskan kepolisian. Meski tak lugas, Budi berujar puluhan pelajar lain yang masih ditahan bakal dibebaskan seluruhnya.

"Kalau di Polda ada 7, kalau di Polres Jakbar (Jakarta Barat) 78, tinggal menyisakan 7 tapi semua sudah dipulangkan sepertinya," kata Budi.

Ratusan pelajar mulai berdatangan ke Gedung DPR/MPR, Jakarta Pusat. Mereka akan bergabung dengan massa mahasiswa yang menyuarakan penolakan terhadap revisi undang-undang Pilkada.

Pantauan di lokasi, ratusan pelajar datang dari arah Semanggi menuju ke Slipi. Diantara dari mereka membawa bambu. Mereka kemudian berlari sambil berteriak-teriak. 

"Majuuu," teriak pelajar sambil berlari membawa bambu runcing.

Kehadiran mereka disambut sejumlah mahasiswa yang masih bertahan di sekitar gedung DPR/MPR Jakarta Pusat.

Sementara itu, suasana di gerbang utama Gedung DPR/MPR Jakarta Pusat masih ramai dengan peserta unjuk rasa.

Terlihat aksi ban di tengah jalan ruas jalan Gatot Soebroto. 

Hingga kini, situasi masih belum kondusif. Polisi masih berusaha memukul mundur massa menggunakan gas air mata.

Demo penolakan Revisi Undang-Undang (UU) Pilkada di depan gedung DPR masih berlangsung hingga Kamis sore (22/8/2024). Massa dari sebagian besar dari kalangan mahasiswa memenuhi ruas jalan Gatot Soebroto persis di gerbang utama DPR/MPR Jakarta Pusat. Situasi pun semakin tak terkendali. Massa yang menolak Revisi UU Pilkada merusak berbagai fasilitas di sekitar area gedung. Tembok-tembok di corat-coret dengan tulisan-tulisan sarkas.

Massa memasang sejumlah spanduk berisi kritikan terhadap pemerintah. Tak cuma itu, massa juga membakar ban bekas di beberapa titik. Api berkobar besar disertai asap pekat yang membumbung tinggi.

Petugas kepolisian mencoba meredam aksi massa. Polisi menyemprotkan air menggunakan mobil watercannon dari dalam gedung.

Tak cuma itu, gas air mata juga dilepaskan ke arah pengunjuk rasa. Tindakan petugas menuai kemarahan pengunjuk rasa.

Mereka lantas membalas dengan melemparkan botol, batu dan kayu ke arah anggota yang berjaga. Akibat kejadian itu, tak sedikit dari pengunjuk rasa yang tumbang. Mereka kemudian dievakuasi oleh rekan-rekannya ke tempat aman.

Massa semakin ramai, mereka menolak membubarkan diri hingga tuntutan diakomodir oleh pemerintah. "Kita tunjukkan kebersamaan rakyat Indonesia," kata orator.