Ingatkan Pemerintah, Netty PKS Sebut Badai PHK Lahirkan Generasi Cemas Bukan Emas

Ketua DPP PKS Netty Prasetiyani Aher menyoroti badai PHK yang melanda sejumlah industri tanah air. Ia mengingatkan Pemerintah agar bergerak cepat mencari solusi karena angka pekerja yang kena PHK terus meningkat.

oleh Delvira Hutabarat diperbarui 07 Sep 2024, 16:34 WIB
Diterbitkan 07 Sep 2024, 16:33 WIB
Pemerintah Soal Pengeluaran EUA Vaksin AstraZeneca Sesuai Prosedur
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher. Foto : Jaka/Man

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPP PKS Netty Prasetiyani Aher, meminta Pemerintah untuk segera mengatasi masalah badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Indonesia. Ia mengingatkan Pemerintah agar bergerak cepat mencari solusi karena angka pekerja yang kena PHK terus meningkat. 

"Pemerintah jangan tenang-tenang saja, seolah tidak ada masalah. Salah satu faktor yang menyebabkan tumbangnya  industri tekstil dan garmen dalam negeri adalah tidak kuat bersaing dengan barang impor China. Impor barang dari China harus diawasi dan diperketat," ujar Netty dalam keterangannya, Sabtu (7/9/2024). 

Seperti diketahui, industri tekstil, garmen dan alas kaki merupakan sektor yang paling banyak melakukan PHK. Selain alasan tidak kuat bersaing dengan produk impor China, juga karena kurangnya permintaan yang menyebabkan merosotnya produksi dalam tiga tahun terakhir.

Politikus PKS ini menilai Pemerintah harus membenahi regulasi mengingat produsen dari China bisa menjual produk dengan harga yang lebih murah lantaran adanya subsidi dan kemudahan aturan dari pemerintah negara mereka. 

"Artinya ada regulasi yang menguntungkan (dari pemerintah China). Selain itu, patut ditengarai adanya praktik jual dan impor ilegal yang masuk ke Indonesia. Kita harus cek bagaimana regulasi di Indonesia," ujarnya.

 

Awasi Produk Impor

Satuan Tugas (Satgas) barang impor ilegal berhasil mengamankan barang impor ilegal dengan total nilai mencapai Rp 20,2 miliar. (Tim Bisnis)
Satuan Tugas (Satgas) barang impor ilegal berhasil mengamankan barang impor ilegal dengan total nilai mencapai Rp 20,2 miliar. (Tim Bisnis)

Anggota Komisi IX DPR ini meminta Pemerintah agar menyelidiki pengawasan produk impor serta memberantas praktik jual barang impor ilegal.

"Jika kondisi ini dibiarkan, tentunya akan semakin banyak industri dalam negeri yang tumbang dan mem-PHK karyawannya,” kata Netty.

Netty menyebut, pembiaran terhadap masalah badai PHK juga akan berdampak pada masa depan bangsa, karena tingginya angka pengangguran dapat mempengaruhi perekonomian masyarakat.

“Banyaknya PHK akan melahirkan generasi cemas, alih-alih generasi emas," katanya menandaskan.

Infografis Poin Penting Revisi Aturan Kebijakan Impor. (Liputan6.com/Gotri/Abdillah)
Infografis Poin Penting Revisi Aturan Kebijakan Impor. (Liputan6.com/Gotri/Abdillah)
Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya