Jokowi Resmikan Bendungan Temef di NTT Senilai Rp2,7 Triliun: Bisa Kurangi Banjir

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Bendungan Temef di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (2/10/2024). Bendungan yang dibangun dengan anggaran Rp 2,7 triliun ini dapat mengairi 4.500 hektare sawah masyarakat.

"Dibangun, bendungan ini, Bendungan Temef dibangun dengan biaya Rp 2,7 triliun. Kalau dimiliarkan berarti Rp 2.700 miliar, untuk masyarakat NTT dan bisa mengairi sawah kurang lebih 4.500 hektare, sangat besar sekali," kata Jokowi disiarkan di Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (2/10/2024).

Dia menekankan pentingnya air untuk kehidupan masyarakat di NTT. Jokowi menilai kunci kemakmuran dan kesejahteraan di NTT adalah ketersediaan air yang melimpah.

"Apalagi di NTT, air begitu sangat pentingnya, sangat vital. Karena dengan air kita bisa menanam padi, singkong, jagung, utamanya di NTT. Kunci kemakmuran di NTT adalah air. Tanpa air jangan membayangkan provinsi kita di NTT makmur dan sejahtera," jelasnya.

Untuk itu, kata Jokowi, pemerintah membangun empat bendungan di NTT dalam 10 tahun terakhir. Mulai dari, Bendungan Rotiklot, Bendungan Raknamo, Bendungan Napun Gete, dan Bendungan Temef di Kabupaten Timur Tengah Selatan.

Adapun Bendungan Temef yang dibangun sejak tahun 2017 ini memiliki luas genangan 298 hektare. Sehingga, bendungan ini bisa menampung 45 juta meter kubik air yang dapat dimanfaatkan untuk bertanam dan mengurangi banjir.

"Sangat besar sekali, yg akan sangat bermanfaat bagi petani untuk menanam padi, jagung, ketela, dan lain lain nya dan juga bisa mengurangi banjir, mereduksi banjir di Kabupaten Timor Tengah Selatan dan di Kabupaten Malaka," tutur Jokowi.

Dia menjelaskan bahwa saat ini air yang terisi di Bendungan Temef baru 20 persen. Namun, Jokowi menyebut air di bendungan ini akan terisi penuh pada Januari 2025 atau saat musim hujan dimulai.

"Saya titip Pak Bupati, manfaatkan betul Bendungan Temef ini untuk kemakmuran, untuk kesejahteraan rakyat kita di Timor Tengah Selatan dan juga masyarakat sekitar," ucap Jokowi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Bendungan Leuwikeris di Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, hari ini Kamis (29/8/2024). Jokowi menyebutkan bahwa Bendungan Leuwikeris ini menelan biaya paling besar.

Ia mengatakan, untuk membangun Bendungan Leuwikeris ini, pemerintah mengeluarkan dana Rp 3,5 triliun. Jumlah ini paling besar dibandingkan dengan nilai biaya bendungan yang sudah diresmikan sebelumnya.

"Ini bendungan, dari 44 bendungan yang sudah saya resmikan, ini adalah bendungan yang menelan biaya paling besar Rp3,5 triliun," kata Jokowi.

Ia menuturkan Bendungan Leuwikeris itu dibangun sejak 2016 atau selama delapan tahun pembangunannya dengan dana bersumber dari APBN senilai Rp 3,5 triliun.

Biasanya anggaran untuk pembangunan bendungan, kata Presiden, seperti yang sudah diresmikan sebelumnya besaran biayanya sekitar Rp800 juta, dan yang paling besar Rp 1,5 triliun.

"Biasanya Rp 800 miliar, Rp 1 triliun atau Rp 1,5 triliun, ini sekali lagi Rp 3,5 triliun dengan luas genangan yang juga tidak kecil, 243 hektare, dan volume daya tampung juga sangat besar 81 juta meter kubik air," katanya.

Ia berharap biaya yang cukup besar untuk pembangunan Bendungan Leuwikeris itu dapat memberikan banyak manfaat, di antaranya untuk pengendalian bencana alam banjir dan pembangkit listrik.

Selain itu, kata Presiden, Bendungan Leuwikeris dapat memenuhi kebutuhan air pertanian yang berdasarkan perhitungan mampu mengairi daerah irigasi seluas 11.200 hektare.

"Sudah dihitung, ini dapat mengairi daerah irigasi seluas 11.200 hektare, sangat besar sekali manfaatnya bagi para petani," katanya.

Peresmian Bendungan Leuwikeris yang berada di perbatasan Kabupaten Tasikmalaya dengan Ciamis itu ditandatangani langsung oleh Joko Widodo dengan ditandai pemasangan replika kujang sebagai senjata khas Jawa Barat.

Presiden tiba di area bendungan sekitar pukul 11.15 WIB datang bersama Ibu Negara Iriana dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono beserta pejabat pemerintah daerah provinsi dan daerah tingkat Kabupaten Ciamis dan Tasikmalaya.