Eko Patrio Buka Suara soal Jatah Menteri PAN di Pemerintahan Prabowo

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Amanat Nasional (PAN), Eko Patrio buka suara soal jatah menteri bagi PAN di pemerintahan Prabowo Subianto. Eko mengatakan, Ketum PAN Zulkifli Hasan sudah beberapa kali dipanggil Prabowo untuk membahas soal kabinet pemerintahan 2024-2029.

"Kita masih cair, tapi kalau untuk ngobrol sudah pasti. Bahwa Pak Zul sebagai Ketua Umum PAN sudah diajak ngobrol oleh Pak Prabowo," kata Eko kepada wartawan di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/10/2024).

Eko enggan menjawab secara gamblang soal isu yang beredar bahwa PAN akan mendapat lima kursi menteri di Pemerintahan Prabowo-Gibran. Namun ia memastikan, PAN akan memprioritaskan kader terbaiknya untuk mengisi kursi menteri di kabinet Pemerintahan Prabowo.

"Kami wakafkan orang-orang yang berkompeten di bidangnya, karena yang diutamakan kabinet zaken," ucap Eko.

Di sisi lain, ia berharap, PAN mendapat jatah menteri lebih banyak. Sebab, PAN selalu mendukung Prabowo sejak Pilpres 2014 lalu.

"Kalau kami sih maunya sebanyak-banyaknya. Kami kan sudah 15 tahun dengan beliau. Sudah banyak menemani lah, dari Bapak Prabowo 3 periode sebelumnya," tutur Eko.

Sebelumnya, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyatakan jumlah kementerian di pemerintahan Prabowo Subianto akan bertambah lebih dari 33 kementerian/lembaga.

"Jumlah pastinya berapa belum, tapi penambahan (kementerian) iya," kata Zulhas di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/9/2024).

Zulhas mengakui jumlah penambahan kementerian akan menjadi 44. "Ya mungkin sekitar itu (44)," kata dia.

Terkait jatah kursi dari PAN yang disebut berjumlah 5, Zulhas mengaku hal itu sepenuhnya hak presiden.

"Wah itu terserah presiden lah. itu hak prerogratif bapak presiden ya," kata dia.

Meski demikian, Zulhas mengakui sudah sering berkomunikasi dengan Prabowo, termasuk terkait susunan kabinet ke depan.

"Ya kalau komunikasi kan hari-hari ya," pungkasnya.

Juru Bicara Prabowo Subianto, Dahnil Amzar Simanjuntak, mengungkapkan terdapat tiga kriteria bagi calon menteri yang akan duduk di kabinet pemerintahan Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka.

"Pak Prabowo memberikan kesempatan bagi siapa pun yang ingin berkontribusi dalam pemerintahan bila bisa memenuhi syarat yang diberikan Pak Prabowo," kata Dahnil saat ditemui usai acara Deklarasi Ormas dan Pengukuhan Pengurus Besar Matahari Pagi Indonesia di Jakarta, Sabtu (28/9/2024).

Ia membeberkan, ketiga kriteria tersebut, yakni pertama, calon menteri dalam kabinet Prabowo harus memiliki integritas, seiring dengan komitmen Prabowo yang ingin memberantas korupsi.

Kedua, harus memiliki kompetensi. Menurut Dahnil, sejak awal Prabowo ingin membentuk kabinet zaken atau kabinet menteri yang mengurus berbagai hal spesifik dalam pemerintahan, sehingga calon menteri Prabowo nantinya harus memiliki kompetensi.

Selanjutnya kriteria ketiga, yaitu harus loyal. Dia menyebutkan loyalitas penting bagi Prabowo, karena Ketua Umum Partai Gerindra tersebut ingin memastikan kapten dalam koalisi pemerintahan merupakan Prabowo.

"Dengan Pak Prabowo sebagai panglima, mereka yang menjadi menteri Pak Prabowo harus tegak lurus dengan berbagai agenda pembangunan yang sudah dibuat Pak Prabowo," ucap dia dikutip dari Antara.

Sejauh ini, Dahnil menyebutkan Prabowo sudah mengantongi beberapa nama yang akan dipilih sebagai menteri dalam kabinetnya.

Namun demikian, Prabowo, kata dia, sedang mempertimbangkan semua nama nama itu, baik yang diusulkan oleh partai politik maupun yang diusulkan oleh kelompok lain seperti organisasi kemasyarakatan (ormas), kelompok profesi, dan sebagainya.

Dari partai politik, ia menyebutkan Prabowo akan memprioritaskan nama-nama dari Koalisi Indonesia Maju (KIM), sedangkan dari kelompok lainnya sedang dipertimbangkan berdasarkan usulan kelompok masyarakat, ormas, kelompok profesi buruh tani dan nelayan, relawan, serta lainnya.

Terkait dengan jumlah kementerian pada kabinet Prabowo yang beredar sebanyak 44, dia menuturkan hal tersebut belum bisa dipastikan lantaran masih berproses, tetapi yang pasti jumlahnya akan bertambah dari saat ini yang sebanyak 34.

"Nanti ada kementerian yang akan dipecah dan digabung atau merger. Ada Kementerian yang tadinya dipecah nanti ada jadi badan, ada juga yang digabung dan sebagainya," ucap Dahnil menjelaskan.