Polri Buka Rekrutmen Bintara Kompetensi Khusus, Apa Tugasnya?

Liputan6.com, Jakarta - Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo membuka rekrutmen Bintara Polri Kompetensi Khusus (Bakomsus). Hal ini sebagai langkah Polri untuk mendukung percepatan swasembada pangan dan program makan bergizi gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

"Bakomsus adalah bintara kompetensi khusus yang berasal dari pertanian bahkan kita juga sudah kerja sama dengan Mendikbudriatek maupun stakeholder lainnya untuk mengetahui ada berapa SMK-SMK pertanian di Indonesia ada beberapa provinsi baik kaitannya dengan masalah pertanian maupun masalah ahli gizi," ucap Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho di Hotel The Tibrata, Jakarta Selatan, Rabu (30/10/2024).

Rencananya Polri akan merekrut 600 orang dari Bakomsus dan SIPSS (Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana) yang ditugaskan untuk bekerja sama membantu menyiapkan ketahanan pangan dan makan bergizi gratis.

"Mulai dari penyiapan lahan, dari padi, kemudian menyiapkan tanaman-tanaman lainnya, palawija, jagung, dan sebagainya, maupun juga bagaimana untuk berkolaborasi untuk pemenuhan makan siang gratis sesuai dengan standar gizi yang ada. Makanya dibutuhkan polisi-polisi yang paham untuk itu, supaya bisa berkolaborasi dengan sebaik-baiknya," ujar Sandi.

Presiden Prabowo Subianto targetkan Indonesia bisa mencapai swasembada pangan pada 2028. Ada sejumlah komoditas pangan yang dibidik tak lagi impor pada tahun tersebut. 

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, beras tentu jadi komoditas yang tak boleh terlewat guna mencapai swasembada. Namun, tak hanya itu, ada beberapa bahan pangan lain antara lain jagung, tebu, kedelai, hingga kopi. 

"Ini tidak hanya beras. Ada beras, terus jagung, tebu, gula, kedelai, dan kita sekarang tambah lagi, coklat karena itu unggulan kita," ujar Zulkifli Hasan di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

"Saudara tahu kita sekarang impor banyak coklat, banyak kopi. Terus kemudian cabai, bawang. Itu juga kita akan kembangkan," tegas dia. 

Untuk itu, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 139,4 triliun pada 2025. Alokasi itu menyebar di beberapa kementerian/lembaga, mulai dari Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), hingga Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

"Ternyata anggaran cukup besar di ketahanan pangan itu tahun 2025 itu ada 139,4 triliun totalnya, tapi tersebar melalui kementerian/lembaga. Mengenai PU, bendungan dan irigasi, tersebar di situ. KKP, rumput laut, ikan, dan lain-lain di situ, tersebar," urai Zulhas.

Selain instansi pemerintah, anggaran ketahanan pangan juga bersumber dari BUMN PT Pupuk Indonesia senilai Rp 44 triliun, untuk pengadaan pupuk. Kemudian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk sektor penelitian.

"Ada juga melalui dana desa, dana desa itu ada tahun depan Rp 16,25 triliun. Harus peruntukannya untuk ketahanan pangan," imbuh Zulhas. 

Zulhas berharap koordinasi antar lini ini bisa menghasilkan output yang jelas dan terarah. Sehingga target swasembada pangan betul-betul bisa direalisasikan.

"Jadi bagaimana nanti kita menyatukan langkah, program, irama, visi, misi. Sehingga pun jelas, pemerintah daerah dan dana desa yang bantuan transfer ke daerah, kementerian dan lembaga terkait, kemudian juga instansi terkait termasuk riset dan lain-lain," tuturnya.

Sebelumnya, Pemerintah mulai 2025 akan menyiapkan anggaran besar untuk mengejar target swasembada pangan pada 2028. Salah satunya untuk melakukan cetak sawah dan intensifikasi lahan.

Menteri Koordinator Bidang PanganZulkifli Hasan mengatakan, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 15 triliun di 2025 untuk kedua proyek besar itu. 

"Cetak sawah atau ekstensifikasi 150 ribu hektare, ada juga intensifikasi (lahan) 80 ribu hektare. Totalnya Rp 15 triliun," terang Menko Zulhas di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Secara total, pemerintah menyiapkan anggaran hingga Rp 139,4 triliun untuk proyek swasembada pangan. Alokasinya tersebar di beberapa kementerian/lembaga, semisal Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), hingga Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

"Ternyata anggaran cukup besar di ketahanan pangan. Itu tahun 2025 ada Rp 139,4 triliun totalnya, tapi tersebar melalui kementerian/lembaga. Mengenai PU, bendungan dan irigasi, tersebar di situ. KKP, rumput laut, ikan, dan lain-lain di situ, tersebar," urai Zulhas.

Selain instansi pemerintah, anggaran ketahanan pangan juga bersumber dari BUMN PT Pupuk Indonesia senilai Rp 44 triliun, untuk pengadaan pupuk. Kemudian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk sektor penelitian.

"Ada juga melalui dana desa, dana desa itu ada tahun depan Rp 16,25 triliun. Harus peruntukannya untuk ketahanan pangan," imbuh Zulhas. 

Zulhas berharap koordinasi antar lini ini bisa menghasilkan output yang jelas dan terarah. Sehingga target swasembada pangan betul-betul bisa direalisasikan.

"Jadi bagaimana nanti kita menyatukan langkah, program, irama, visi, misi. Sehingga pun jelas, pemerintah daerah dan dana desa yang bantuan transfer ke daerah, kementerian dan lembaga terkait, kemudian juga instansi terkait termasuk riset dan lain-lain," tuturnya.

Reporter: Rahmat Baihaqi/Merdeka