Mendagri Instruksikan Pemda Percepat Pendataan Kondisi Irigasi Guna Dukung Swasembada Pangan

Liputan6.com, Jakarta Dalam rangka mendukung swasembada pangan, Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) mempercepat pendataan kondisi irigasi. Ia pun meminta dalam waktu satu minggu hal tersebut sudah bisa diselesaikan.

"Paling utama adalah yang harus kita kerjakan adalah satu, yaitu masalah irigasi, jadi irigasi, tolong data dari kabupaten dan kota, kadang-kadang ada juga yang punya desa, kota baru ini terutama, ini tolong dicek per kabupaten dan kota dan direkap oleh provinsi,” ujar Tito di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (16/12/2024).

Dirinya juga mengungkapkan, pendataan dilakukan terhadap sawah tanpa irigasi maupun irigasi yang rusak di wilayahnya. Ia meminta, pendataan dilakukan Sekretaris Daerah (Sekda) yang dibantu Kepala Dinas Pertanian dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan kemudian direkap dan dilaporkan ke pemerintah pusat.

“Saya minta hari Senin depan, atau hari Selasa depan, semua direkap oleh seluruh Sekda provinsi, merekap ini dari kabupaten dan kota, tapi nanti hari Senin atau Selasa, ada rapat Zoom Meeting spesifik mengenai masalah ini,” ungkap Tito.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah berkali-kali menyampaikan terkait program swasembada pangan pada tahun 2027. Dia meminta jajaran Pemda untuk bergerak cepat mendukung program tersebut salah satunya dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki.

“Mohon didata sawah-sawah kita yang belum ada irigasinya atau irigasinya yang sudah rusak sehingga sawahnya sekali tanam, segera ini minta didaftar, didata, kirim ke Kementan atau PU Dirjen Perairan atau tembusan ke Menteri Koordinator Bidang Pangan, agar ini bisa kita selesaikan,” katanya.

Zulhas mengungkapkan bahwa pemerintah telah memastikan ketersediaan pupuk dengan alokasi 9,55 juta ton. Ia menyebut, pemerintah juga mengeluarkan regulasi terkait pengangkatan penyuluh dari pusat untuk daerah yang kekurangan maupun tidak aktif penyuluhnya.

“Bagi kabupaten-kabupaten provinsi yang penyuluhnya tidak aktif atau penyuluhnya kurang, maka sekarang sudah ada Inpres, penyuluh boleh diangkat dari pusat,” ungkapnya.

(*)