Komisi IV DPR Usul Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Dipermanenkan

Liputan6.com, Jakarta - Komisi IV DPR menyambangi kawasan Mangrove Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai, Denpasar, Bali. Anggota Komisi IV DPR Daniel Johan pun menilai keberadaan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) sangat penting.

Terutama, dalam upaya konservasi dan restorasi mangrove. Menurutnya, rehabilitasi mangrove di Indonesia kini menjadi sorotan dunia.

"Keberadaan BRGM menjadi salah satu langkah strategis dalam menjaga kelestarian ekosistem mangrove dan gambut di Indonesia," kata Daniel dalam keterangan yang diterima pada Selasa (17/12/2024).

Daniel mengatakan, mangrove, selain memiliki nilai ekologis yang tinggi, juga menyimpan potensi ekonomi yang setara dengan sumber daya tambang. Kemampuannya dalam menyerap karbon menjadikannya elemen penting dalam mitigasi perubahan iklim.

Daniel menekankan bahwa pelestarian mangrove tidak hanya berorientasi pada perlindungan lingkungan, tetapi juga harus membawa manfaat langsung bagi masyarakat. Program-program yang mendorong keterlibatan aktif masyarakat lokal dalam pengelolaan mangrove secara berkelanjutan dapat menjadi sumber pendapatan baru.

"Dengan pendekatan ini, masyarakat dapat merasakan manfaat ekonomi dari keberadaan ekosistem mangrove sekaligus menjaga kelestariannya," kata Daniel.

Dia mengatakan, Indonesia, sebagai salah satu negara dengan ekosistem mangrove terluas di dunia serta pemilik lahan gambut terbesar ketiga di dunia, memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikannya. Namun, menurut Daniel, tantangan yang dihadapi adalah sifat sementara dari BRGM sebagai badan adhoc.

"Keberadaan BRGM perlu diperkuat dan diupayakan menjadi lembaga permanen yang lebih mandiri dan berkelanjutan," kata dia.

Dengan status yang lebih stabil, BRGM dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam program restorasi gambut dan mangrove, sekaligus memperkokoh posisi Indonesia sebagai pemimpin global dalam upaya pelestarian lingkungan.

"Inisiatif ini tidak hanya penting bagi keberlanjutan ekosistem lokal tetapi juga membawa dampak positif bagi upaya global dalam menghadapi krisis iklim," ucap Daniel.

Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) Hartono mengatakan, pelaksanaan rehabilitasi mangrove oleh BRGM bukan pekerjaan sekali jadi. Dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak agar restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove berjalan secara keberlanjutan.

"Ini merupakan aksi nyata, untuk mendukung masyarakat tingkat tapak khususnya yang tinggal di kawasan gambut dan mangrove agar peduli, dan berpartisipasi aktif dalam pemulihan lingkungan hidup. Melalui restorasi gambut dan mangrove kawasan terlindungi, kesejahteraan masyarakat juga meningkat," ucap Hartono.

Dia menerangkan, sejak 2016, BRGM telah melaksanakan restorasi gambut seluas 1,6 juta hektare yang tersebar di Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Papua. Restorasi tersebut lebih dari target yang ditentukan pemerintah sesuai dengan Perpres 120 Tahun 2020.

Sedangkan untuk mangrove, BRGM telah melaksanakan rehabilitasi mangrove seluas lebih dari 40 ribu hektare dari 2020 hingga saat ini.

"BRGM optimis untuk menyelesaikan target rehabilitasi mangrove melalui program Mangrove for Coastal Resillience (M4CR) dengan dukungan dari Bank Dunia seluas 75 ribu hektare di 4 provinsi prioritas Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara," tandas Hartono.