Sejumlah Ketum Parpol Bertemu Prabowo di Kertanegara, Apa yang Sedang Dibahas?

Liputan6.com, Jakarta Sejumlah ketua umum partai politik yang mayoritas bergabung di Koalisi Indonesia Maju (KIM) menyambangi kediaman Presiden RI yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, di Kertanegara, Jakarta, Sabtu (28/12/2024).

Berdasarkan pantuan di lokasi, ketum parpol yang hadir di kediaman Prabowo diantaranya, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, hingga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Terlihat Zulhas yang mengenakan pakaian batik berwarna biru dengan celana hitam memasuki kediaman Prabowo tanpa sepatah katapun ke awak media.

Namun, hingga berita ini diturunkan, baik Gerindra maupun partai lain bungkam perihal pertemuan Prabowo dengan para ketua umum.

Padahal, sekitar pukul 20.00 WIB Prabowo dijadwalkan akan menghadiri natal nasional 2024 di Indonesia Arena.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, menyebut isu kepala daerah dipilih DPRD pasti mendapatkan sentimen negatif dari publik. Menurutnya, hal ini adalah kemunduran demokrasi.

Hal ini disampaikan Adi menanggapi Lingkaran Survei Indonesia Denny JA (LSI Denny JA) yang mewanti-wanti potensi merosotnya kepercayaan publik kepada Prabowo Prabowo Subianto akibat isu kepala daerah dipilih DPRD. Sebab, wacana yang diusulkan Prabowo ini mendapat sentimen negatif dan penentangan dari publik.

"Jelas sentimen negatif kalau pilkada oleh DPRD, itu langkah mundur demokrasi," kata Adi saat dihubungi, Jumat (27/12/2024).

Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu menyebut, wacana pilkada melalui DPRD mengebiri hak politik rakyat karena pasca-reformasi pemilihan pemimpin dilakukan secara langsung, bukan perwakilan.

Dia melanjutkan, calom kepala daerah dipilih DPRD berpotensi melahirkan calon tunggal lantaran semua partai bakal berkongsi dengan siapa pun pemenang pilpres atas nama koalisi besar.

"Buktinya, di pilkada serentak kemarin koalisi mayoritas banyak terjadi dan mengeroyok calon yang dari satu partai," ucap Adi.

Selain itu, kata Adi, wacana kepala daerah dipilih DPRD bisa memunculkan calon jadi-jadian demi menghindari calon tunggal karena sentimen koalisi besar. Sehingga, dikesankan diciptakan penantang, namun penantang itu sebatas formalis dan mudah dikalahkan.

"Meski dipilih DPRD, politik uang potensial masih terjadi ke DPRD yang punya suara memilih. Untuk dapat dukungan partai saja ada maharnya, apalagi untuk dapat dukungan DPRD untuk jadi kepala daerah pasti ada mahar juga," pungkasnya.

Wacana untuk mengembalikan mekanisme pilkada melalui DPRD kembali mencuat. Gagasan itu sempat mengemuka pada era SBY dan Jokowi. Namun redup karena tidak populer dan ditentang publik.

Wacana itu kini muncul lagi. Presiden Prabowo Subianto kembali menyuarakan kepala daerah dipilih DPRD. Alasannya, jika calon kepala daerah dipilih DPRD bisa lebih efisien. Anggaran negara pun bisa dimanfaatkan untuk hal lain. Wacana ini pun kembali menuai pro dan kontra.

Sebelumnya, Lingkaran Survei Indonesia Denny JA (LSI Denny JA) menilai, jelang 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto sangat mengesankan publik.

Performanya di forum internasional, pidato publiknya atas banyak isu, dan peringatannya kepada koruptor meyakinkan pendukung utamanya bahwa Prabowo tak hanya potensial menjadi strong leader yang memajukan ekonomi.

"Sentimen publik amat positif. Namun ada satu sentimen negatif yakni terkait sistem pilkada," kata pendiri LSI Denny JA, Denny Januar Ali dalam paparan riset catatan akhir tahun 2024, Kamis (26/12/2024).

Menurutnya, di tahun pertamanya sebagai pemimpin, Prabowo meluncurkan banyak program utama menyasar sektor strategis. LSI Denny JA pun menganalisis opini publik dengan menggunakan pendekatan berbasis teknologi. Riset ini membatasi delapan isu di bidang kesehatan, pertanian, pendidikan, ekonomi, kesejahteraan, tenaga kerja, sosial, dan politik.

LSI Denny JA menemukan tujuh program yang didukung sentimen positif. Sementara satu program mendapat tantangan signifikan dari publik.

Pertama, pogram perbaikan kesehatan ibu hamil dan menyusui melalui bantuan gizi, dengan frekuensi percakapan 2.505 meraih sentimen positif sebesar 53,7 persen dan negatif 46,3 persen. Program ini diapresiasi karena menyasar kelompok rentan, yaitu ibu hamil dan anak. Namun, kritik muncul terkait realisasi di lapangan, terutama di daerah terpencil.

Kedua, program target swasembada pangan dengan mencetak sawah 4 juta hektare dalam 3-4 tahun. Dengan frekuensi percakapan 7.922, meraih sentimen positif 70,0 persen dan negatif 30,0 persen. Publik optimistis dengan potensi program ini untuk meningkatkan ketahanan pangan. Meski, skeptisisme tetap ada terkait efisiensi anggaran dan target yang ambisius.

Ketiga, program alokasi anggaran besar untuk kesejahteraan guru dan rehabilitasi sekolah dengan frekuensi percakapan 17.925. Memiliki sentimen positif 71,6 persen dan negatif 28,4 persen. Dukungan kuat muncul dari masyarakat, khususnya terkait kesejahteraan guru. Tantangan utamanya adalah memastikan keadilan distribusi anggaran.

Keempat, program target pertumbuhan ekonomi 8 persen melalui tujuh sektor utama, termasuk transisi energi hijau. Dengan frekuensi percakapan 8.002, isu ini meraih sentimen positif 58,0 persen dan negatif 42,0 persen. Transisi energi hijau menjadi sorotan positif. Namun, sebagian masyarakat skeptis terhadap realisasi target pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Keenam, penyediaan 3 juta rumah, termasuk 2 juta rumah di desa melalui UMKM lokal dengan frekuensi percakapan 4.190 meraih sentimen positif 53,7 persen dan negatif 46,3 persen. Program ini dianggap sebagai langkah maju untuk mengatasi perumahan bagi masyarakat miskin. Kritikannya hanya terkait pendanaan dan waktu realisasi.

Ketujuh, kenaikan upah minimum nasional (UMN) sebesar 6,5 persen pada 2025 dengan frekuensi percakapan 5.248. Meraih sentimen positif 52,6 persen dan negatif 47,4 persen. Pekerja menyambut kenaikan UMN ini dengan baik. Sementara pengusaha khawatir dampaknya pada daya saing.

Sedangkan kedelapan, isu pilkada melalui DPRD untuk efisiensi biaya dengan frekuensi percakapan 1.629 hanya meraih sentimen positif 23,7 persen. Sentimen publik dominan negatif, yakni 76,3 persen. Program ini mendapat kritik tajam dari publik yang khawatir akan melemahkan demokrasi dan meningkatkan risiko korupsi.

Denny JA menyarankan, Pemerintahan Prabowo fokus pada pelaksanaan program yang telah mendapat dukungan positif. Selain itu, meningkatkan transparansi, pastikan semua program memiliki mekanisme pengawasan yang kuat untuk menghindari penyimpangan.

Denny mengimbau Prabowo sebaiknya menghindari isu kepala daerah dipilih DPRD. Politik Indonesia yang presidensial tak bisa disamakan dengan India, Singapura, atau Malaysia yang parlementer.

Diingatkan, pada tahun 2014, upaya pilkada dipilih DPRD pernah dicoba, tapi akhirnya dibatalkan Presiden SBY. Survei opini publik saat itu menunjukkan lebih dari 80 persen rakyat menolak haknya memilih langsung pemimpin dicabut.

Denny mewanti-wanti, potensi merosotnya dukungan publik kepada Prabowo akibat isu pilkada oleh DPRD adalah harga yang terlalu mahal.

"Rakyat banyak akan mudah sekali membalikkan dukungannya. Prabowo, untuk aneka program besarnya, apalagi di tahun pertama, perlu dukungan publik. Prabowo potensial dikenang sekelas dengan pemimpin legenda Asia, seperti Mahathir, Deng Xiaoping, dan Lee Kuan Yew, jika ia tidak membuat kebijakan yang dianggap berlawanan dengan semangat reformasi," pesannya.

LSI Denny JA menggunakan pendekatan analisis isi komputasional. Metode ini mampu mendeteksi topik dan sentimen publik berdasarkan kata kunci spesifik terkait setiap program. Data diolah menggunakan aplikasi LSI INTERNET, alat analisis yang dirancang untuk menggali opini publik di ruang digital.

Dalam penilaian sentimen, dipilih sentimen positif dan sentimen negatif saja. Yang netral tak disertakan. Penelitian dilakukan selama satu bulan, dari 20 November hingga 20 Desember 2024.

Reporter: Alma Fikhasari/Merdeka.com