Program Makan Bergizi Gratis Baru di 26 Provinsi Saja, Ini Alasannya

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah mulai menggelar program Makan Bergizi Gratis (MBG) perdana pada Senin 6 Januari 2025. Di mana, program ini salah satu yang menjadi jargon dan andalan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Meski demikian, program MBG tersebut baru diselanggaran di 26 provinsi saja. Hal ini pun ada alasannya.

"Tergantung kesiapan, kesiapan dari semua infrastruktur yang ada karena kami kan mengedepankan kualitas. Pak presiden berpesan berkali-kali jangan mengejar kuantitas, tapi kualitas," kata Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Senin 6 Januari 2025.

Karena itu, dia menyebut provinsi atau daerah mana yang sudah siap melaksanakan MBG, maka dipersilahkan. Sehingga, muncul hanya 26 provinsi saja.

"Jadi, bagi yang sudah siap, dieksekusi. Hal ini dilakukan dan untuk yang berikutnya yang sudah siap akan bertahap dilakukan, dan kami tadi sudah sepakat dengan Komisi IX untuk pembukaan berikutnya nanti anggota Komisi IX terlibat di dalam pembukaan satuan-satuan layanan tersebut," ungkap Dadan.

Di sisi lain, soal mitra dalam penyediaan makanan, menurut dia, semuanya sudah melalui tahapan verifikasi.

"Kami cek segala sesuatunya, jadi ada yang 13 ribu itu yang sesuai dengan persyaratannya, sesuai dengan yang disampaikan atau tidak. Karena kami cek sampai ke lokasi," jelas dia.

"Semua pihak terbuka. Ini kan program besar setiap hari butuhnya 30.000. Nanti sampai semua program ini berjalan dengan penuh dan semua pihak welcome," pungkasnya.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai digelar hari ini, Senin 6 Januari 2025. Salah satu program andalan Prabowo-Gibran ini siap dimulai di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi seluruh Indonesia.

“Kita bersyukur, tidak menunggu 100 hari atau tepat hari ke-78 Bapak Prabowo menjadi Presiden, program MBG dimulai," kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia Hasan Nasbi, Minggu (5/1/2025).

"Ini merupakan tonggak bersejarah untuk bangsa Indonesia, untuk pertama kalinya Indonesia melaksanakan program pemenuhan gizi berskala nasional untuk balita, anak-anak sekolah, santri, ibu hamil, dan menyusui,” sambungnya.

Menurut, Badan Gizi Nasional (BGN), tercatat ada 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG yang siap beroperasi.

Dapur-dapur tersebut tersebar di 26 provinsi, mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara.

Kemudian Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat dan Papua Selatan.

Setiap dapur MBG dikelola oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Adapun Kepala SPPG bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan akuntan untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan.

Selain memastikan kecukupan gizi dalam setiap porsi MBG, SPPG juga bertugas mengawasi standar kebersihan, pengelolaan gizi, dan pengolahan limbah di setiap Dapur MBG dengan ketat.

"BGN berkomitmen untuk meminimalkan limbah. Bahkan, untuk mendukung keberlanjutan, nampan penyajian dirancang menggunakan bahan stainless steel yang higienis dan dapat digunakan ulang,” jelasnya.

Program MBG dimulai bertepatan dengan dimulainya kegiatan belajar mengajar sebagian besar sekolah pada semseter genap, pekan ini.

Pemerintah menempatkan kesiapan Dapur MBG sebagai prioritas utama agar layanan dapat berjalan maksimal.

Pada tahap awal, 190 Dapur MBG mulai beroperasi pada Senin, 6 Januari 2025 dan jumlah tersebut akan terus meningkat setiap harinya.

Diharapkan target 937 Dapur MBG dapat tercapai pada akhir Januari 2025, dengan pelaksanaan yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan masing-masing daerah.

Saat ini, 140 UMKM telah terlibat dalam rantai pasok program MBG, dan jumlah tersebut diproyeksikan akan terus bertambah.

Ribuan UMKM, koperasi, dan BUMDes lainnya telah mendaftar dan tengah melalui proses evaluasi. Pemerintah memastikan bahwa tidak ada pungutan biaya dalam proses pendaftaran mitra kerja.

Informasi lengkap mengenai persyaratan kerja sama dan registrasi dapat diakses melalui sistem pendaftaran satu pintu di situs resmi bgn.go.id.

Reporter: Nur Habibie/Merdeka.com