Megawati Singgung Ada Sosok yang Mau Gantikan Dirinya Jadi Ketum PDIP

Liputan6.com, Jakarta - Sosok Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan (PDIP) sampai hari ini belum tergantikan. Meski sudah memasuki usia senja, Megawati tetap menjabat posisi tersebut, bahkan akan dipilih lagi dalam Kongres PDIP berikutnya sesuai hasil rapat kerja partai 2024.

Menurut wanita berusia 77 tahun tersebut, selama dirinya masih kuat dan sehat, maka tetap siap kembali meneruskan perjuangan partai sesuai amanat kader. Namun demikian, respons kader yang kurang semangat saat menanggapi dirinya berpidato politik membuat dirinya ragu.

“Ayo tepuk tangan yang hebat ngono loh! Gini katanya pada minta saya ketua umum lagi? ketua umum lagi, tapi anak buahku begini aja, ya emoh!,” kata Megawati saat menyampaikan pidato politik saat HUT ke-52 PDIP, di Sekolah Partai, Jalan Lenteng Agung Jakarta, Jumat (10/1/2025).

Namun saat dirinya enggan, Megawati tahu ada sosok yang belum diketahui wujudunya dikabarkan ingin mengambil posisinya. Dia pun menyinggung apakah ada kader partai yang mau dipimpin sosok selain dirinya.

“Wah terus ada yang kepingin? Haha gile! Mau enggak sama yang kepingin itu?,” tanya Megawati.

Mayoritas kader PDIP yang mendengarkan pidato politiknya pun kompak menolak.

“Enggak!!!,” jawab para kader.

Presiden ke-5 RI ini pun bercanda kalau ada yang tidak menolak, artinya ada pihak yang setuju dirinya tidak lagi menjabat sebagai ketua umum. 

“Tapi ada yang enggak ngomong (enggak), berarti dia mau?, ah gila deh!,” ucap Megawati Soekarnoputri berseloroh.

Sebelumnya diberitakan, mantan kader PDIP Effendi Simbolon kembali menjadi sorotan buntut pernyataannya yang meminta Megawati Soekarnoputri mundur dari jabatan ketua umum. Langkah berani ini dilatarbelakangi oleh kasus hukum yang menimpa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. 

Effendi menyebut bahwa skandal ini merupakan “petaka besar” yang mencederai kepercayaan publik terhadap partai berlambang banteng tersebut. Ia pun menilai sudah saatnya PDIP melakukan pembaruan total, termasuk di tingkat kepemimpinan tertinggi.

"Dia harus mengundurkan diri, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas, ini kan masalah serius masalah hukum, bukan masalah sebatas etika yang digembar-gemborkan ini hukum," kata Effendi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, Rabu (8/1/2024) dikutip dari merdeka.com.

Ia menyebut bahwa kasus ini seharusnya menjadi tanggung jawab semua kepemimpinan, termasuk ketua umum. Pembaruan yang disebut Effendi dianggapnya penting untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap PDIP. Menurut Effendi, pembaruan harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya mengganti sekretaris jenderal tetapi juga pemimpin partai.

"Ya, harus diperbaharui ya semuanya mungkin sampai ke ketua umumnya juga harus diperbaharui bukan hanya level sekjen ya, sudah waktunya lah sudah waktunya pembaharuan yang total ya," ucap Effendi.