Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah meminta masyarakat langsung melaporkan bila menemukan adanya oknum yang mengatasnamakan Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memperoleh keuntungan hingga melakukan penipuan.
"Kami mendapat laporan dari lapangan, ada oknum yang mencari keuntungan, bahkan ada yang penyelenggaraan fiktif mengatasnamakan Makan Bergizi Gratis, mereka menemui UMKM atau masyarakat dengan usaha cathering," ujar Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office/PCO, Adita Irawati, Senin (13/1/2025).
Baca Juga
Adita meminta masyarakat segera melapor bila menemukan praktik tersebut. Pemerintah pusat, kata dia, sudah membentuk wadah khusus laporan masyarakat yang menemukan indikasi tersebut di lapangan, terhubung langsung dengan Badan Gizi Nasional (BGN).
Advertisement
"Jadi, bila menemukan atau melihat kondisi, mengetahui adanya hal tersebut, laporkan saja. Sekarang BMG sudah ada platform pelaporan, yakni https://bgn.lapor.go.id/," ujar Adita.
Dia mengatakan, bila ada masyarakat yang menemukan indikasi penipuan dan hal mencurigakan lainnya, selain bisa melapor via situs resmi BGN, juga bisa melaporkan langsung ke pihak berwajib setempat.
"Atau kalau menemukan indikasi ke arah pelanggaran itu, bisa melaporkan ke aparat hukum terkait," kata Adita.
Sementara itu, pemerintah juga akan melakukan evaluasi secara berkala untuk pelaksanaan makan bergizi gratis ini. Langkah tersebut akan dilakukan secara berkala, dua hingga tiga bulan ke depan.
"Pasti akan ada evaluasi, dari beberapa uji coba yang kami lakukan, karena MBG ini sudah diujicobakan 10 hingga 11 bulan yang lalu di beberapa sekolah, monitor lagi mungkin dalam 1 hingga 2 bulan ini," ujar Adita.
Jubir PCO soal Menu MBG Tuai Kritikan: Referensinya AKG
Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office/PCO, Adita Irawati angkat bicara soal menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berbeda-beda dan dinilai sangat sederhana oleh sejumlah publik.
"Kami memang menerima banyak masukan, salah satunya menu. Sekali lagi kami tegaskan, referensinya adalah Angka Kecukupan Gizi (AKG). Bagaimana AKG itu terpenuhi dengan komposisi nutrisi seimbang, BGN (Badan Gizi Nasional) sudah menetapkan AKG tersebut, itu refensinya sudah ada," kata dia di SDN Lekong Gudang, Tangerang Selatan, Senin (13/1/2025).
Karena itu, Adita menuturkan, hal ini wajar jika menu MBG akan berbeda-beda dari satu daerah dan daerah lainnya. Dan ini akan tergantung dengan kondisi daerah masing-masing.
"Tadi soal menu, lalu ada masukan lain terkait adanya hal-hal teknis mengenai distribusi, jam distribusi. Ini sudah kami evaluasi, distribusi disesuaikan dengan waktu jam belajar mengajar, makanya tiap sekolah akan berbeda," ujar Adita.
Juga adanya jam belajar sekolah pagi dan siang, itupun akan mempengaruhi jam distribusi yang berbeda.
Serta adanya masukan mengenai pemberdayaan ekonomi, sehingga diharapkan yang menyediakan atau memasaknmenu MBG dilakukan oleh masyarakat sekitar, UMKM yang berada di sekitar lokasi sekolah penerima manfaat tersebut.
"Semua masih harus kita sempurnakan lagi, dan ini sudah kami bahas bersama BGN, sebagai penanggungjawab utama, bersama kementerian dan lembaga terkait. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih atas masukannya, itu menjadi rujukan untuk lebih baik lagi," jelasnya.
Advertisement