Ketua Banggar DPR RI Nilai Rencana Pertemuan Megawati dan Prabowo Jadi Wujud Politik Tanpa Konsesi

Liputan6.com, Jakarta Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah memberikan pernyataan terkait rencana pertemuan Megawati dan Presiden RI, Prabowo Subianto. "Ibu Mega sudah menegaskan sendiri pada saat pidato beliau di HUT 52 Tahun PDI Perjuangan, 10 Januari 2025 lalu bahwa hubungan beliau dengan Presiden Prabowo masih dan terus terjalin dengan baik. Penegasan timbal balik juga disampaikan oleh Pak Dasco, Ketua Harian DPP , dan Pak Muzani Sekjen  DPP Partai Gerindra, bahwa hubungn Ibu Mega dan Presiden Prabowo sangat baik," ungkapnya.

Said Abdullah menambahkan, "Perlu saya tegaskan bahwa hubungan baik kedua tokoh jangan disimpulkan bahwa hal itu sebagai sinyal untuk membarter status hukum yang saat ini disangkakan kepada Mas Hasto. Kita perlu jernih dan jangan membuat kesimpulan secara jumping. Ibu Mega memang memberi perhatian kepada terhadap hal dialami oleh Mas Hasto sebagai Sekjen DPP PDI Perjuangan. Penegasan itu beliau ungkapkan agar hukum  tegak menjadi panglima. Letakkan hukum dalam koridor hukum. Jadi jangan dimaknai pernyataan beliau sebagai bentuk barter dengan apa yang sekarang dialami Mas Hasto. Hal itu tidak ada kaitannya, dan bukan karakter Ibu Mega memperdagangkan hukum."

Menurut Said, pernyataan Megawati merupakan bentuk harapan kepada Presiden Prabowo sebagai pemimpin nasional, agar bisa menjadi pelopor pembangunan hukum. "Dengan begitu, arah politik hukum kita memberikan sumbangsih bagi tumbuh berkembangnya perekonomian nasional. Harapan ini tentu sesuai dengan harapan kita semua. Ungkapan makna bahwa Ibu Mega bersahabat baik dengan Presiden Prabowo karena faktanya memang tidak ada hal yang menyebabkan hubungan kedua beliau retak, dan memang telah bersahabat sejak lama," jelasnya.

Said pun memohon doa kepada masyarakat agar kedua tokoh bangsa ini bisa segera bertemu secara fisik, meskipun ia yakin hubungan batin kedua beliau tetap erat. Pertemuan keduanya diyakini Said tentu baik bagi kehidupan politik nasional, setidaknya meredakan kegaduhan yang tidak proporsional, terutama dari kalangan pendegung. Said berharap pertemuan keduanya bisa terlaksana setidaknya sebelum PDI Perjuangan melaksanakan Kongres.

"Seperti yang kami tegaskan sebelumnya, bahwa rencananya dalam Kongres PDI Perjuangan, DPP PDI Perjuangan akan mengundang Presiden Prabowo. Sebagai tamu kehormatan pada kongres nanti, tentu sudah sewajarnya didahulu pertemuan Ibu Mega dengan Presiden Prabowo," imbuhnya.

Selain itu, Said juga memohon agar hubungan baik kedua tokoh tidak diartikan dagang sapi politik, di mana PDI Perjuangan masuk ke dalam pemerintahan. Karakter kedua tokoh tersebut tidak demikian. Jika momentum pertemuan keduanya terlaksana, Said meyakini Megawati akan bicara tentang politik negara, bagaimana membaca jalan menuju cita-cita Indonesia Raya, bagaimana memperbaiki hukum dan mematuhui konstitusi, bicara tentang geopolitik global, dan masalah masalah strategis negara seperti politik pangan dan energi.

"Perlu saya tegaskan juga bahwa tidak masuknya PDI Perjuangan ke dalam pemerintahan juga tidak berarti kita maknai sebagai Partai Oposisi. Seperti yang ditegaskan Ibu Mega kepada kami, sistem politik kita tidak mengenal oposisi atau koalisi. Jadi posisi PDI Perjuangan akan tetap berada di luar pemerintahan, dan akan menjadi sahabat yang konstruktif bagi pemerintahan Presiden Prabowo. Dan saya kira pilihan posisi seperti ini akan cenderung lebih bisa menjadi sahabat yang tulus. Persahabatan tanpa konsesi," pungkasnya.