Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua MPR RI dari Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mendukung komitmen pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Syaratnya, dengan tetap memperhatikan keasrian ekosistem lingkungan hidup sebab pembangunan IKN bukan sesuatu yang instan.
“Kita harus sabar, proses pembangunan memerlukan waktu, anggaran yang besar dan apalagi membangun kehidupan berikut pirantinya di IKN,” kata Ibas saat Kunjungan Kerja Delegasi Pimpinan MPR RI ke Kawasan Ibu Kota Nusantara, Jumat (24/1/25).
Baca Juga
Ibas mencatat, perlu ada mitigasi kebakaran hutan dan pembangunan infrastruktur saat pembangunan di kawasan penunjang. Sebab, Indonesia terkenal dengan keasrian, kebudayaan dan juga lingkungan bersih, sejuk, asri, dan baik.
Advertisement
“Kami berpesan jangan sampai kawasan nusantara yang asri ini justru menjadi kawasan tidak ekonomis, modern dan yang rusak ekosistem lingkungannya,” minta Ibas.
Ibas juga menyampaikan, pentingnya keamanan nasional, kelengkapan kawasan dan kenyamanan kehidupan termasuk antisipasi strategi mitigasi lingkungan, salah satunya kebakaran hutan.
“Kawasan IKN cukup dekat dengan perhutanan maupun perkebunan, jangan sampai tidak kita fikirkan bagaimana pengamanan dari sisi kebakaran, khususnya kebakaran hutan. Sehingga perlu dan penting untuk diantisipasi,” tegasnya.
Tak hanya lingkungan, Ibas berharap rencana pemindahan Ibu Kota juga memperhatikan efisiensi mobilitas pergerakan manusia, barang, dan jasa. Dimana diperlukan juga pembangunan infrastruktur di kawasan penunjang.
“Semoga perpindahan ke IKN ini semakin efisien dan terpadu. Karena tentu kita pikirkan banyak mobilitas yang akan terjadi,” harap Ibas.
Terakhir, Ibas berpesan, kepada siapapun termasuk generasi muda yang akan menjadi penghuni dari kawasan IKN ini di masa depan, agar terus membangun fasilitas-fasilitas penunjang, tidak hanya di kawasan pemerintahannya saja, tapi juga membangun penyangga-penyangga kota lainnya.
“Tidak hanya rumah sakit tapi juga sekolah, pasar, tempat usaha dan tempat jasa lainnya,” dia menandasi.
Sebagai informasi, pada kunjungannya ke IKN turut hadir pula Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, Eddy Soeparno, Akbar Supratman, dan Ketua OIKN Basuki Hadimulyono.
Kunjungi IKN, Ketua MPR Optimis Target Presiden Prabowo Berkantor 2028 Tercapai
Ketua MPR RI Ahmad Muzani bersama pimpinan dan anggota lainnya mengunjungi Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Jumat (24/1/2025).
Dalam kesempatan itu, Muzani terkesan atas progres pembangunan IKN yang hari ini sudah terlihat sebagai simbol negara.
"Hari ini kami MPR RI berkunjung ke IKN untuk melihat progres pembangunan dan letak gedung parlemen. Kami sungguh terkesan dengan progres pembangunan IKN yang saat ini sudah terlihat sebagai Ibu Kota yang akan jadi simbol negara kita," kata dia dalam keterangannya.
Menurut Muzani, saat ini Presiden Prabowo Subianto telah mengalokasikan anggaran pembangunan IKN sebesar Rp 48,8 triliun. Anggaran ini diharapkan cukup untuk membangun IKN yang akan mulai pindah dan beraktivitas pada 2028.
"Progres pembangunan yang dilakukan oleh otorita IKN untuk mengejar target sangat luar biasa. Saya kira cukup bagus karena itu Pak Basuki pagi siang sore malam terus menerus bekerja membangun IKN tanpa kenal lelah. Target presiden berkantor tahun 2028 di IKN Insya Allah tercapai," jelas dia.
"Itu sebabnya kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Basuki karena ini adalah pengalaman pertama kita bisa membangun sebuah ibu kota dari nol. Hampir tidak ada sebuah kota yang dibangun itu dari nol. Karena semuanya mayoritas pengembangan. Inilah pengalaman republik ini membangun kota dari nol dan akan menjadi 2028 akan jadi Ibu Kota Politik," imbuhnya.
Advertisement
Progres Pembangunan Sangat Baik
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengatakan, saat ini progres pembangunan IKN sudah sangat baik. Basuki optimis bisa mengejar target yang diberikan presiden agar bisa berkantor di IKN pada 2028.
"Setelah mendapat arahan dari presiden kemarin, kami langsung memaksimalkan progres pembangunan IKN agar arget yang presiden berikan bisa berkantor pada 2028 bisa kita penuhi," jelasnya.
Basuki menjelaskan, saat ini kantor-kantor kementerian sudah disiapkan seperti kantor Menteri Koordinator. Saat ini terdapat tujuh Kementerian Koordinator dan kantor untuk para Menko tersebut sudah disiapkan.
"Kita bisa lihat fisik untuk kantor Menko sudah siap. Terdapat 16 tower, dan 14 towernya kita siapkan untuk Menko-menko. Hunian untuk ASN juga beberapa sudah siap dan furnish, tinggal masuk," tutur Basuki.