Citra Positif KPK Melesat di Survei, Pengamat: Kejaksaan Sebenarnya Lebih Terlihat

Liputan6.com, Jakarta - Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti juga mempertanyakan temuan survei yang menempatkan citra positif KPK di atas lembaga penegak hukum lain. 

KPK, menurut Ray, bahkan lebih tampak pada kegiatan politik, alih-alih pengungkapan kasus hukum. Ini karena yang kasus dikejar oleh KPK lebih bernuansa politik, seperti kasus Hasto Kristiyanto. 

"Jadi kalau tiba-tiba meningkat kepercayaan kepada KPK, saya juga angkat tangan. Saya tidak paham bagaimana menjelaskannya,” kata Ray kepada media. 

Seperti diketahui, dalam temuan Litbang Kompas yang dipublikasikan 24 Januari lalu, citra positif KPK mengalami kenaikan, semula 60,9 persen pada September 2024 menjadi 72,6 persen di Januari 2025. 

Di antara lembaga-lembaga penegak hukum, dalam survei Kompas, KPK menjadi yang paling tinggi dibandingkan Kejaksaan (70 persen), Mahkamah Konstituti (69,1), Mahkamah Agung (69 persen), juga Polri (65,7 persen). 

Padahal, menurut Ray, jika dilihat dari rekam penegakan hukum dan penanganan perkara, Kejaksaan jauh lebih terlihat ketimbang KPK. 

“Kejaksaan jauh lebih terlihat dibandingkan KPK, tapi kok penghargaannya ke KPK, bukan Kejaksaan? Mana ada kasus di atas Rp 10 miliar yang ditangani KPK sekarang?” kata Ray.

Litbang Kompas menemukan citra baik KPK naik signifikan dari 60,9 persen pada September 2024 menjadi 72,6 persen di Januari 2025.

Tren kenaikan persepsi baik publik terhadap KPK ini, bahkan lebih tinggi jika dibandingkan dengan sembilan lembaga lainnya, yaitu TNI, Polri, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Peneliti Litbang Kompas, Yohan Wahyu, menyebut naiknya citra baik KPK tidak lepas dari kontribusi kepemimpinan baru. Selain itu, kata dia, persepsi baik publik terhadap KPK juga diberikan atas dasar kasus-kasus yang ditangani dalam tiga bulan terakhir.

"Pada saat tiga bulan terakhir ini pengungkapan kasus-kasus yang cukup menyita perhatian publik, Harun Masiku misalnya, bahkan kemarin Bupati Situbondo ditetapkan tersangka oleh KPK. Saya pikir itu menjadi referensi dan pertimbangan responden ketika menjawab tentang KPK ya,” ujarnya.

"Ini kan ada kenaikan ya dari 65,9 persen, 60,9 persen, 72,4 persen. 56,9 persen menurut saya memang rendah untuk KPK ketika pascarevisi Undang-Undang KPK 2019. KPK memang turun drastis tingkat keyakinan publik dan tingkat citranya di hadapan publik ya,” lanjutnya.