Bertemu Menteri UEA, Prabowo Bahas Kerja Sama Energi hingga Perumahan

Liputan6.com, Jakarta Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Energi dan Infrastruktur Uni Emirat Arab (UEA), Suhail Mohamed Al Mazrouei di Kertanegara, Jakarta, Kamis (30/1/2025). Pertemuan ini menjadi langkah strategis dalam mempererat kemitraan antara Indonesia dan PEA.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono mengatakan pertemuan tersebut dalam rangka menindaklanjuti berbagai kesepakatan kerja sama yang telah memiliki payung hukum antara Indonesia-UEA. Selain itu, pertemuan ini untuk memastikan implementasi kerja sama berjalan sesuai kesepakatan yang telah dilakukan.

"Jadi beliau datang kemari untuk mem-follow up kesepakatan-kesepakatan tersebut dan mengikuti detail-detail perkembangan," kata Sugiono dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden, Kamis (30/1/2025).

Adapun kerja sama yang dibahas Prabowo dan Menteri Suhail meliputi sejumlah sektor strategis. Termasuk, energi dan perumahan, serta sektor lainnya yang bersifat menyeluruh. "Ada banyak. Ada energi, ada perumahan, menyeluruh," ujar Sugiono.

Menlu Sugiono menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak memberikan instruksi secara khusus untuk jajarannya. Namun, Prabowo menekankan pentingnya menjalankan seluruh kesepakatan dengan optimal dan mencari solusi segera jika terdapat kendala dalam pelaksanaannya.

"Tidak ada yang khusus, tapi beliau meminta agar kita melaksanakan semua kesepakatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Kemudian kalau ada masalah-masalah dicari penyelesaiannya secepat mungkin," jelas Sugiono.

Dalam pertemuan ini, Prabowo didampingi Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Hashim Djojohadikusumo.

Sementara itu, delegasi UEA yang turut hadir bersama Menteri Suhail yaitu Duta Besar PEA untuk Indonesia Abdulla Salem Al Dhaheri.

Baca juga Polemik Pagar Laut Dinilai Jadi Ujian Pemerintahan Prabowo

Presiden Prabowo Subianto meminta agar lahan-lahan yang disita oleh negara dipergunakan untuk membangun untuk membangun perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Misalnya, lahan-lahan hasil korupsi, aset BLBI, hingga Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak diperpanjang.

"Mengenai lahan, kami mendapatkan arahan yang sangat jelas bahwa memang lahan-lahan yang ada misalnya dari kejaksaan agung, dari tanah-tanah hasil korupsi yang disita, kemudian juga dari BLBI, kemudian juga dari yang HGU-nya sudah tidak diperpanjang, dan berbagai jenis lainnya, itu akan masuk kepada Dirjen Kekayaan Negara, kemudian ke Bank Tanah," kata Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait kepada wartawai usai bertemu Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (7/1/2025).

"Kemudian akan diproses lebih lanjut bagaimana kita akan membuat skema yang legal, yang ada kepastian hukumnya, dan juga yang berkeadilan," sambung Maruarar.

Maruarar mengeklaim bahwa pemerintah telah membangun 40 ribu rumah murah untuk rakyat per Oktober 2024. Pembangunan rumah ini akan terus dilanjutkan hingga mencapai target Presiden Prabowo Subianto sebanyak 3 juta.

"Jadi kami melaporkan sampai saat ini ada sekitar 40 ribu rumah yang sudah kita bangun per 20 Oktober ya. Dan itu juga akan terus bertambah," jelasnya.

Maruarar menyampaikan, rumah tersebut ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah yakni, sekitar Rp8 juta ke bawah. Dia menuturkan pembiayaan rumah untuk masyarakat yang tak memiliki gaji bulanan semisal pedagang.

"Seperti bapak penjual baso, bapak penjual sayur, dan sebagainya, itu tidak punya gaji, tapi punya kegiatan usaha. Kita membuat scheme, cara, sehingga rakyat juga bisa memiliki rumah dengan yang memiliki penghasilan tadi. Ya, dengan cara-cara mensupervisi, mendampingi, melihat kepada tempat jualannya, dan sebagainya," tutur Maruarar.

Menurut Maruarar, Prabowo memiliki perhatian khusus terhadap program ini dan ingin keadilan untuk semua masyarakat Indonesia.

"Itu menjadi perhatian Bapak Presiden. Artinya, keadilan itu harus dijalankan, bukan hanya kepada yang punya gaji, tetapi juga yang tidak punya gaji, tidak bersifat pegawai, tetapi yang bergerak di sektor informal. Itu menjadi perhatian beliau," pungkas Maruarar.