Ibas Demokrat Dorong Regulasi Lingkungan untuk Ekosistem Hijau

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua MPR RI sekaligus Anggota Komisi XII DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menegaskan pentingnya pengelolaan sampah terpadu.

Dia meyakini, jika dikelola melalui sebuah regulasi dan sistem yang terstruktur, maka ekosistem hijau yang ramah lingkungan dapat menciptakan gerakan besar.

“Kolaborasi seluruh pihak untuk pelestarian alam, kesehatan, dan lingkungan Indonesia yang asri. Menjaga lingkungan adalah bagian dari strategi nasional untuk memperkuat posisi Indonesia di kancah global,” kata Ibas seperti dikutip dalam keterangan diterima, Kamis (6/2/2025).

Dalam pemaparannya, Ibas mengangkat dokumenter produksi Barack Obama berjudul 'Our Ocean' (Laut Kita) sebagai salah satu referensi penting tentang dampak lingkungan terhadap kehidupan manusia dan bagaimana dunia memandang suatu negara. Dia menjelaskan, dokumenter tersebut menyoroti upaya global dalam melestarikan laut sebagai ekosistem vital yang terancam oleh perubahan iklim, polusi, dan eksploitasi berlebihan.

“What we see, what we eat, where we live, (Apa yang kita lihat, apa yang kita makan, dimana kita tinggal) — secara keseluruhan, ketiga hal tersebut mencerminkan cara kita berinteraksi dengan dunia dan bagaimana hal-hal tersebut membentuk kehidupan sehari-hari kita,” ungkap Ibas.

“Wajah negara ini, salah satunya juga ditentukan oleh lingkungan dan kebersihannya. Asri, sejauh mana? Itu bisa menjadi impresi dunia,” imbuhnya.

Ibas menekankan, perhatian pada lingkungan tidak hanya untuk pengunjung yang hendak datang maupun yang tinggal dalam jangka pendek, apalagi jangka panjang. Harapannya, Indonesia menjadi rumah untuk kehidupan.

“Oleh karena itu, diperlukan mindset baru, edukasi, regulasi, dan sistem yang mendukung. Diperlukan gerakan besar bersama untuk masa depan lingkungan kita,” minta Ibas.

Ibas mendorong, perlunya keberpihakan fiskal serta alokasi anggaran yang sesuai, mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Sebab tantangannya adalah keterbatasan anggaran yang dihadapi Kementerian Lingkungan Hidup.

“Kalau di Amerika Serikat, di Uni Eropa, di Jerman, di Sweden, anggaran berkait dengan lingkungan itu sangat tinggi. Tapi kita tidak perlu kecil hati, Pak Menteri. Indonesia ini sangat luas. Indonesia ini juga padat penduduknya dan memang tidak semudah yang dibayangkan. Sehingga, tidak cukup hanya edukasi, tapi kita juga harus terus menyiapkan infrastruktur yang menuju pelestarian lingkungan yang lebih baik,” saran Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR ini.

Ibas optimistis, dengan pendekatan inovatif, hasil optimal tetap bisa dicapai.

“Kementerian Lingkungan Hidup punya tugas besar, tidak hanya memastikan pengelolaan hutan yang adil dan merata antara swasta dan masyarakat, tetapi juga menyelesaikan status kawasan hutan yang legal dan /legitimate/ untuk meminimalisir konflik,” dia menandasi.

Sebagai informasi, pernyataan terkait disampaikan Ibas dalam Rapat Kerja Komisi XII DPR RI bersama Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, Rabu (5/2/2025).

Dalam rapat itu, Ibas juga turut memahas sejumlah isu strategis, mulai dari evaluasi kinerja 2024, program kerja 2025, strategi perdagangan karbon, tindak lanjut hasil COP-29, hingga solusi terhadap permasalahan sampah.