Pemprov Jakarta Batasi Layanan Pemeriksaan Kesehatan Gratis untuk 30 Orang Perhari

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Khusus Jakarta membatasi layanan pemeriksaan kesehatan gratis untuk 30 orang per hari sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) guna menghindari antrean membludak.

"Tahap awal, Kementerian Kesehatan sudah menentukan kuota 30 orang, kami akan membatasi kuota sampai 30," ujar Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta Ani Ruspitawati di Jakarta, melansir Antara, Minggu (9/2/2025).

Meski begitu, lanjut dia, Pemprov Jakarta tak menutup kemungkinan untuk menerima jumlah pasien pemeriksaan kesehatan gratis lebih dari kuota yang disediakan.

"Kalau kami mampu melayani lebih dari itu kami akan buka kuota lebih dari itu," ucap Ani.

Dia menjelaskan, pemeriksaan kesehatan gratis merupakan langkah untuk mengurangi risiko kesehatan, mendeteksi dini berbagai penyakit, serta mencegah kematian yang tidak perlu dan dapat dicegah.

"Pada tahap awal, sebanyak 44 Puskesmas di kecamatan se-Jakarta telah siap untuk melayani warga yang akan menjalani cek kesehatan gratis. Begitu juga dengan tenaga kesehatan maupun sarana dan prasarana," terang Ani.

Pemprov Jakarta, menurut dia, menyiagakan petugas kesehatan yang saat ini tersedia sehingga tak ada penambahan jumlah personel.

"Kami sudah melakukan simulasi, sudah menghitung dan sejauh ini kami berkesimpulan sudah bisa dilakukan dengan sumber daya yang ada," terang Ani.

Dia menyebut, masyarakat yang ingin memanfaatkan cek kesehatan gratis dapat mengunduh aplikasi Satu Sehat Mobile (SSM).

Setelah itu, lanjut dia, mengisi data profil secara lengkap, dan memilih tempat pemeriksaan seperti di puskesmas atau klinik yang terdaftar di SSM.

"Langkah berikutnya memilih tanggal pemeriksaan yang dapat dipilih saat hari H ulang tahun sampai 30 hari setelah hari ulang tahun (H+30). Masyarakat wajib mengisi formulir skrining mandiri setelah mendapatkan notifikasi di aplikasi SSM pada H-7," papar Ani.

Selanjutnya, sambung Ani, masyarakat bisa datang ke Puskesmas atau klinik sesuai tempat dan tanggal yang telah dipilih di aplikasi tersebut.

Dalam pelaksanaan, masyarakat akan langsung diarahkan pada ruang layanan sesuai kategori usia.

"Di Puskesmas itu ruang layanannya sudah dibagi per lantai sesuai klaster. Kalau anak-anak dibawa ke lantai anak-anak. Kalau dewasa ke lantai dewasa. Itu untuk memecah antrean juga," kata Ani.

Setelah diperiksa dan ditemukan risiko penyakit tertentu, masyarakat akan dianjurkan melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

"Kalau sakit, sakitnya bisa diobati di Puskesmas, kami langsung lakukan pengobatan di Puskesmas. Kalau harus akses RSUD, ya ke RSUD melalui skema JKN," tutup Ani.

Sebelumnya, Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) akan dimulai pada 10 Februari 2025. Kamar Dagang Indonesia (Kadin) pun siap bergandengan tangan dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk mensukseskan program ini.

Untuk menjamin kelancaran program, Kemenkes telah melakukan koordinasi dengan Bupati, Wali Kota, hingga Gubernur dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

"Jadi kita akan jalankan tanggal 10 dan Kadin, karena juga pegawainya kan banyak banget nih di Kadin, jutaan orang saya rasa ya Pak Anin ya aku rasa, nah itu bisa bantu agar semua karyawan, karyawati, dan keluarganya juga bisa menjalankan pemeriksaan kesehatan gratis ini," jelas Menkes Budi Gunadi.

"Dan sebagian kalau bisa, jadi enggak usah menunggunin puskesmas, gitu bisa di tempatnya Kadin sendiri, nanti kita bentuk kerjasamanya kita bicara nanti," sambungnya.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie menilai program PKG ini sangat sejalan dengan peran Kadin.

"Tadi kita belajar banyak kita datang memang dengan niat untuk bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan dan kita melihat program pemeriksaan kesehatan gratis ini memang benar itu yang terluas atau terbesar skala untuk Pak Presiden Prabowo, karena 295 juta orang kan," ujar Anindya.

"Jadi kita melihat gabungan dari PKG, tadi bicara Pak Menteri tuberculosis sampai kepada investasi di bidang kesehatan itu luar biasa sangat cocok dengan peran Kadin," sambungnya.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia David Lutama menambahkan bahwa di kantor Kadin sudah ada kegiatan Medical Check Up (MCU) rutin. PKG diharapkan dapat terintegrasi ke dalam program MCU yang sudah ada.

"Tapi yang diselaraskan dulu karena PKG itu kan setiap kantor melakukan MCU karyawan, kita akan menggunakan PKG ini, jadi enggak langsung ada pemeriksaan tapi sudah. Jadi menambahkan, kalau di kantor melakukan pemeriksaan seperti PKG belum," ungkap David.

"Tapi kan setiap pegawai kantor itu melakukan MCU di dalam check up ya medical check up, nah di dalam MCU itu kita harapkan PKG itu ada di dalamnya sehingga enggak duplikasi," pungkasnya.

Dinas Kesehatan Kota Depok sedang mempersiapkan pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG). PKG merupakan salah satu program Presiden Prabowo Subianto yang memberikan pemeriksaan kesehatan kepada masyarakat yang berulang tahun.

"Kami terus persiapan, sambil menunggu launching kementerian," ujar Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit pada Dinas Kesehatan Kota Depok, Umi Zakiati saat dihubungi Liputan6.com, Kamis 6 Februari 2025.

Dinas Kesehatan Kota Depok sebelumnya sudah melakukan uji coba PKG di Puskesmas Beji. Pada uji coba tersebut, terdapat beberapa evaluasi dan sejumlah kegiatan yang perlu dimaksimalkan dan tepat penanganan.

"Kami sedang susun mapping sasaran, penyediaan logistik yang sudah ada, SOP," jelas Umi.

Dinas Kesehatan Kota Depok berusaha melakukan kompilasi pencatatan pelaporan pada PKG. Hal itu dikarenakan sistem dari Kementerian Kesehatan masih pengembangan.

"Setelah itu segera kami sosialisasikan ke Puskesmas, supaya mempunyai standar layanan yang sama," terang Umi.

Nantinya, pelaksanaan PKG akan dilaksanakan secara serentak di seluruh Puskesmas di Kota Depok. Untuk itu, Dinas Kesehatan Kota Depok sedang melakukan pendataan barang habis pakai yang akan digunakan pada PKG.

"Ya, sedang di data (barang habis pakai)," kata Umi.