Liputan6.com, Jakarta - Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI, Mayjen TNI Yusri Nuryanto, menyatakan bahwa terdapat ratusan pelanggaran yang terjadi sepanjang 2024. Jumlah ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, 2023.
"Di mana pada tahun 2023 itu ada 618 kasus pelanggaran, sedangkan pada tahun 2024 itu ada sekitar 416-an. Sehingga, ada penurunan sekitar 25,6 persen," ujar Yusri usai apel upacara Gelar Pasukan Operasi Penegakan Ketertiban (Gaktib) dan Yustisi 2025 di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (10/2/2025).
Ia tidak merinci jenis pelanggaran yang terjadi, namun memastikan bahwa semua pelanggaran yang dilakukan prajurit TNI telah ditindaklanjuti.
Advertisement
"Semuanya sudah kita tindaklanjuti, dari POM Angkatan. Dari POMAD, POMAL, maupun POMAU. Jadi para tersangka sudah ditahan, kemudian dilakukan penyidikan, kemudian berkas juga sudah kita limpahkan kepada Odmil maupun Dilmil untuk proses persidangan di peradilan militer," jelasnya.
Kemudian, terkait dengan Operasi Penegakan Ketertiban (Gaktib) dan Yustisi 2025. Kegiatan ini akan dilakukan sepanjang tahun dengan melibatkan aparat penegak hukum lainnya.
Â
Dilakukan Masif
Yusri menyebut, operasi ini akan dilakukan secara masif di seluruh Indonesia. Hal ini sebagai bentuk evaluasi dari terjadinya sederet pelanggaran di tahun sebelumnya.
"Dengan adanya evaluasi tadi, bahwa kegiatan ini akan selama tahun 2025 akan dilakukan secara masif, di mana kegiatannya akan dilakukan secara terpadu, jadi bisa mandiri dan juga bisa terpadu," pungkasnya.
Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memimpin apel upacara Gelar Pasukan Operasi Penegakan Ketertiban (Gaktib) dan Yustisi 2025. Kegiatan ini digelar di Lapangan Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur.
Â
Advertisement
Tegakkan Disiplin Hukum
Dalam amanatnya, Agus mengatakan, operasi ini digelar dalam rangka menegakkan disiplin hukum dan tata tertib kepada seluruh prajurit TNI. Karena, TNI merupakan garda terdepan bangsa dalam bidang pertahanan.
"Untuk itu operasi yang digelar hari ini merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menjaga amanat yang sudah diberikan negara kepada TNI, agar kekuatan yang dimilikinya tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar kepentingan tugas pertahanan negara," kata Agus dalam sambutannya, Senin (10/2).
Â
Reporter: Nur Habibie
Sumber: Merdeka.com
