6 Fakta Terkait Mencuatnya Raja Kecil di Efisiensi Anggaran, Respons Pengamat hingga Parpol

Liputan6.com, Jakarta - Belum lama ini, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan ada pihak yang ingin melawannya memberlakukan kebijakan penghematan atau efisiensi anggaran. Dia menyebut orang tersebut merasa sudah kebal hukum dan menjadi raja kecil.

"Ada yang melawan saya ada, dalam birokrasi. Merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil, ada," kata Presiden Prabowo saat menghadiri Pembukaan Kongres Ke-XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) diJatim International Expo (JIExpo), Surabaya, Senin 10 Februari 2025.

Dia ingin kementerian/lembaga berhemat untuk pengeluaran-pengeluaran yang tidak penting dan mubazir. Prabowo menyampaikan uang hasil efisiensi anggaran akan dipergunakan untuk memberi makan kepada anak-anak dan memperbaiki sekolah.

"Saya mau menghemat uang uang itu untuk rakyat untuk memberi makan untuk anak-anak rakyat. Saya ingin memperbaiki semua sekolah Indonesia," ucap Prabowo.

Pernyataan Prabowo itu pun menuai beragam respons. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai, kebijakan efisiensi anggaran adalah langkah positif di tengah keterbatasan APBN.

"Saya melihatnya adalah sesuatu yang positif di tengah anggaran negara yang lagi defisit dan terbatas, sementara Prabowo sebagai presiden terpilih memiliki program prioritas dan unggulan yang harus dilaksanakan sebagai pertanggungjawaban janji politik pada saat kampanye kemarin," ucap Iwan.

Ia berpendapat, penghematan anggaran juga dapat mengurangi beban utang negara dan menghilangkan kebiasaan pemborosan anggaran hanya untuk kegiatan yang kurang penting yang sifatnya seremoni.

Iwan juga menyoroti perkataan Prabowo yang menyebut bahwa pihak-pihak yang melawan kebijakan efisiensi anggaran adalah raja kecil. Menurut Iwan, yang disebut Prabowo sebagai raja kecil adalah oknum ASN bahkan penjabat yang selama ini kerap menyelewengkan anggaran untuk kegiatan yang tidak jelas.

Sejumlah partai politik (parpol) pun angkat bicara. Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Dahnil Anzar Simanjuntak mengaku turut merasakan keberadaan raja-raja kecil yang disinggung Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, raja-raja-kecil itu turut menjegal kebijakan Prabowo.

"Upaya menjegal kebijakan Presiden @prabowo oleh ‘raja-raja kecil’ seperti yang disampaikan Presiden, memang terasa," kata Dahnil di akun X, @Dahnilanzar, Selasa 11 Februari 2025.

Selain itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menekankan bahwa efisiensi anggaran bukanlah kebijakan baru yang diambil pemerintah. Dia menyebut, pemerintahan sebelumnya, seperti di era Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri juga pernah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran.

Berikut sederet fakta dan sejumlah respons sejumlah pihak terkait munculnya raja kecil di saat efisiensi anggaran dihimpun Tim News Liputan6.com:

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa ada pihak yang ingin melawannya memberlakukan kebijakan penghematan atau efisiensi anggaran. Dia menyebut orang tersebut merasa sudah kebal hukum dan menjadi raja kecil.

"Ada yang melawan saya ada, dalam birokrasi. Merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil, ada," kata Prabowo saat menghadiri Pembukaan Kongres Ke-XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) diJatim International Expo (JIExpo), Surabaya, Senin 10 Februari 2025.

Dia ingin kementerian/lembaga berhemat untuk pengeluaran-pengeluaran yang tidak penting dan mubazir. Prabowo menyampaikan uang hasil efisiensi anggaran akan dipergunakan untuk memberi makan kepada anak-anak dan memperbaiki sekolah.

"Saya mau menghemat uang uang itu untuk rakyat untuk memberi makan untuk anak-anak rakyat. Saya ingin memperbaiki semua sekolah Indonesia," ucap dia.

Prabowo menyampaikan saat ini ada 330.000 sekolah di Indonesia yang harus diperbaiki. Namun, kata dia, anggaran saat ini hanya cukup untuk memperbaiki 20.000 sekolah saja.

Oleh sebab itu, Prabowo memangkas anggaran kementerian/lembaga. Khususnya, anggaran kementerian/lembaga untuk biaya perjalanan dinas ke luar negeri.

"Anggaran untuk perbaikan sekolahnya cukup untuk memperbaiki mungkin 20.000 sekolah. Berapa tahun kita mau selesaikan 330.000 sekolah? Karena itu perjalanan dinas perjalanan ke luar negeri dikurangi," tutup Prabowo.

Kebijakan efisiensi anggaran terhadap kementerian dan lembaga dinilai sebagai momentum untuk membersihkan perilaku oknum ‘raja kecil’ di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Presiden RI Prabowo Subianto sebelumnya mengungkap ada pihak-pihak yang melawan dan resah dengan kebijakan tersebut.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai, kebijakan efisiensi anggaran adalah langkah positif di tengah keterbatasan APBN.

"Saya melihatnya adalah sesuatu yang positif di tengah anggaran negara yang lagi defisit dan terbatas, sementara Prabowo sebagai presiden terpilih memiliki program prioritas dan unggulan yang harus dilaksanakan sebagai pertanggungjawaban janji politik pada saat kampanye kemarin," ucap Iwan.

Ia berpendapat, penghematan anggaran juga dapat mengurangi beban utang negara dan menghilangkan kebiasaan pemborosan anggaran hanya untuk kegiatan yang kurang penting yang sifatnya seremoni.

Iwan juga menyoroti perkataan Prabowo yang menyebut bahwa pihak-pihak yang melawan kebijakan efisiensi anggaran adalah ‘raja kecil’. Menurut Iwan, yang disebut Prabowo sebagai raja kecil adalah oknum ASN bahkan penjabat yang selama ini kerap menyelewengkan anggaran untuk kegiatan yang tidak jelas.

"Kalau kita memperhatikan penjelasan Presiden, yang dimaksud sebagai raja kecil itu adalah pihak atau oknum birokrat bahkan penjabat yang selama ini sudah nyaman dan punya mainan/project tertentu dari yang diefisiensi itu. Contohnya proyek pengadaan yang mungkin sebenarnya tidak perlu-perlu banget, cuma karena harus diserap anggarannya jadi bisa dimanfaatkan untuk pemasukan tambahan," ucap Iwan.

"Salain itu juga mungkin perjalanan dinas luar negeri dan studi-studi banding bahkan FGD yang harusnya tidak perlu yang dijadikan agenda rutin, juga akan mendatangkan keuntungan bagi mereka. Itu yang dimaksud Presiden," tambah dia.

Menurutnya, penghematan anggaran ini menjadi momentum yang tepat untuk melakukan seleksi dan membersihkan oknum-oknum raja kecil itu.

Selain itu, ia mendukung penghematan anggaran menyasar kepada biaya belanja seremonial, perjalanan dinas dalam atau luar negeri, biaya studi kajian atau FGD, studi banding, percetakan, publikasi, dan seminar.

Namun, perlu juga diperhatikan dan dipertimbangkan agar penghematan tidak berdampak negatif pada sektor-sektor tertentu, seperti perhotelan, infrastruktur, dan ekonomi daerah.

"Kemudian, memastikan penghematan tidak berdampak negatif pada masyarakat yang selama ini mendapat manfaat dari penyelenggaraan acara, seminar, dan rapat pemerintah. Selain itu, harus dipastikan juga penghematan dapat mencukupi kebutuhan pendanaan program unggulan pemerintah, agar target pertumbuhan ekonomi juga tetap on the track," kata Iwan.

Oleh karena itu, Iwan mengapresiasi langkah berani Prabowo dalam mengambil kebijakan efisiensi anggaran. Sebab efisiensi ini dapat membantu menekan inflasi secara efektif.

"Efisiensi anggaran merupakan bentuk political will yang cukup berani dari seorang kepala negara. Efisiensi anggaran ini juga dapat dengan efektif membantu menekan inflasi. Pemerintah dapat mengalokasikan anggaran untuk sektor-sektor yang memiliki dampak inflasi rendah, seperti pendidikan dan kesehatan," jelas Iwan.

Pengamat Politik Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya menanggapi isu terkait adanya sosok yang diduga berupaya memecah belah hubungan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Tak hanya itu, Prabowo juga sempat menyinggung soal adanya pihak yang merasa seperti 'raja kecil' menentang kebijakannya terkait efisiensi anggaran.

"Beberapa hari terakhir, pidato-pidato pak Prabowo memang cenderung berani dan eksplisit," ujar Yunarto Wijaya, yang akrab disapa Mas Toto, dalam wawancara eksklusif Liputan6 Talks pada Selasa, 11 Februari 2025.

Meski demikian, Yunarto menilai bahwa Prabowo seharusnya tidak menganggap hal tersebut sebagai ancaman terhadap stabilitas politik.

"Saya pikir Pak Prabowo menganggap harusnya itu tidak mengganggu stabilitas politik dan proses pembangunan yang sedang dilakukan," tambahnya.

Dalam salah satu pernyataannya, Prabowo juga menyinggung istilah "raja kecil" yang berusaha melawan kebijakan efisiensi anggaran. Pernyataan ini kemudian memicu berbagai spekulasi terkait siapa yang dimaksud dalam sentilan tersebut.

Lebih lanjut, ia menyoroti kritik-kritik personal yang pernah dialamatkan kepadanya, seperti sebutan yang kurang pantas, yang tidak produktif dalam membangun demokrasi yang sehat.

"Pak Prabowo kemarin juga baru menyentil, selain yang ingin memisahkan dia dengan Jokowi, menyentil juga misalnya istilah 'raja kecil' yang mencoba untuk melawan proses efisiensi, misalnya. Ini kan juga sebuah sentilan kepada pihak tertentu atau yang sifatnya lebih personal," ucap Mas Toto.

Menurut dia, setelah terpilih menjadi pemimpin negara, Prabowo berusaha merangkul semua pihak dan menegaskan bahwa kritik terhadap dirinya seharusnya tidak berlandaskan hubungan pribadinya dengan mantan presiden maupun kebijakan yang bertujuan meningkatkan efisiensi negara.

"Saya pikir poinnya adalah Pak Prabowo kan kita tahu ya, dalam konteks ketika kemudian sudah terpilih berusaha untuk merangkul semuanya. Jadi memang sepertinya beliau sekedar menegaskan sebuah questioning," ungkap Toto.

"Jangan coba-coba kemudian kritik saya dari sisi misalnya hubungan saya pribadi dengan mantan presiden, jangan kritik saya dalam konteks, kemudian dengan bahasa yang kasar jangan melawan kebijakan saya yang tujuannya adalah efisiensi negara," katanya memungkasi.

Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Dahnil Anzar Simanjuntak mengaku turut merasakan keberadaan raja-raja kecil yang disinggung Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, raja-raja-kecil itu turut menjegal kebijakan Prabowo.

"Upaya menjegal kebijakan Presiden @prabowo oleh ‘raja-raja kecil’ seperti yang disampaikan Presiden, memang terasa," kata Dahnil di akun X, @Dahnilanzar, Selasa 11 Februari 2025.

Dahnil mengungkapkan, kebijakan efisiensi Prabowo banyak mendapat perlawanan secara halus dan diganggu demi mereka mendapat keuntungan.

"Kebijakan institusionalisasi baru demi efisiensi dan efektivitas program Presiden pun secara halus banyak dijegal dan dipreteli oleh mereka yang merasa kehilangan potensi rente, diganggu agar gagal dan lain-lain," kata Dahnil Anzar.

Meski kebijakan ini tidak mudah, Dahnil meyakini masih banyak pejabat yang ingin melakukan perbaikan.

"Memang jalan menuju perbaikan dan perubahan tidak mudah, namun saya yakin masih banyak birokrat yang ingin perbaikan," ucap Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji itu memungkasi.

Sosok 'Raja kecil' yang diungkap Presiden Prabowo Subianto terkait penentangan kebijakan efisiensi anggaran terus bergulir.

"Presiden aja harusnya tidak, apa namanya, langsung sebut saja kalau menurut saya raja kecil itu," ujar Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa 12 Februari 2025.

Deddy berpendapat, jika enggan menyebutkan nama, Prabowo setidaknya bisa menjelaskan tindakan 'raja kecil' tersebut.

"Enggak usah pun nama orang, tapi kira-kira tindakannya apa, implikasinya apa, kenapa perlu Presiden harus secara publik menyampaikan itu. Kan harusnya problem begitu diselesaikan, bukan disampaikan ke publik, kan seperti itu kalau saya sih," jelas Deddy.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto turut merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengungkap ada 'raja kecil' yang ingin menjegal kebijakan penghematan atau efisiensi anggaran.

Terkait hal ini, Hasto menekankan bahwa efisiensi anggaran bukanlah kebijakan baru yang diambil pemerintah. Dia menyebut, pemerintahan sebelumnya, seperti di era Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri juga pernah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran.

"Efisiensi kan dulu juga dilakukan rasionalisasi. Ketika kita menghadapi masa krisis Bu Mega bahkan kebijakan defisit itu juga kemudian pada masa krisis itu diperlonggar, tapi kemudian kita melakukan langkah-langkah konsolidasi fiskal mendorong pergerakan ekonomi rakyat," kata Hasto kepada wartawan di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (12/2/2025).

Dia menuturkan, keterbatasan anggaran, bukanlah halangan pemerintah menjalankan program-programnya. Menurut dia, justru di sini dibutuhkan inovasi dari kepala daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.

Hasto dalam hal ini mencontohkan keberhasilan kadernya Abdullah Azwar Anas saat memimpin Kabupaten Banyuwangi. Dengan keterbatasan anggaran, dia mampu berkembang berkat inovasi dan kebijakan yang berpihak pada rakyat.

"Dari pengalaman best practices dari Pak Azwar Anas, tadi kan Banyuwangi itu maju karena juga dalam keterbatasan anggaran," ujarnya.

Hasto menekankan, efisiensi anggaran seharusnya diarahkan untuk memperkuat sektor-sektor produktif, bukan justru menjadi hambatan bagi pembangunan daerah.

"Di situ justru menantang suatu inovasi dari kita tetapi yang sektor-sektor produktif untuk rakyat itu justru harus ditumbuhkembangkan di dalam alokasi anggaran itu," kata Sekjen PDIP.