Prabowo Pastikan THR ASN dan Swasta Cair Maret 2025

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto memastikan tunjangan hari raya (THR) untuk aparatur sipil negara (ASN) dan pekerja swata cair pada Maret 2025. Hal ini disampaikan Prabowo saat mengumumkan sejumlah kebijakan kuartal I tahun 2025 yang mendorong pertumbuhan ekonomi.

Salah satunya yakni, pencairan THR bagi ASN dan pegawai swasta pada tahun 2025. Selain itu, ada kebijakan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) Tahun 2024 serta optimalisasi penyaluran bansos (PKH, Kartu Sembako, PIP, KIP, BLT-DD) di bulan Februari dan Maret 2025.

"Pencairan THR bagi ASN dan pekerja Swasta di bulan Maret 2025," kata Prabowo dalam konferensi pers di Istana Merdeka Jakarta, Senin (17/2/2025).

Berikut sejumlah kebijakan yang disebut Prabowo untuk mendorong pertumbuhan ekonomi:

1. Hasil kebijakan kenaikan UMP Tahun 2024

2. Optimalisasi penyaluran bansos (PKH, Kartu Sembako, PIP, KIP, BLT-DD) di bulan Februari dan Maret 2025

3. Pencairan THR bagi ASN dan pekerja Swasta di bulan Maret 20254. Stimulus HBKN Ramadhan Lebaran:

a. Diskon Harga Tiket Pesawat

b. Diskon Tarif Tol

c. Program Diskon Belanja seperti Harbolnas 2025, program EPIC Sales 2025, dan BINA Diskon 2025

d. Program Pariwisata Mudik Lebaran (Kementerian Pariwisata dan BUMN terkait)

e. Stabilisasi Harga Pangan

5. Paket Stimulus Ekonomi:

a. Diskon Tarif Listrik

b. PPN DTP Pembelian Properti dan Otomotif (EV)

c. PPnBM DTP Otomotif (Electronic Vehicle dan Hybrid)

d. Subsidi/Pajak DTP Motor Listrik

e. PPh DTP Sektor Padat Karya

6. Optimalisasi Program Makan Bergizi Gratis

7. Optimalisasi Penyaluran KUR

8. Panen Padi terealisasi secara optimal

Selain itu, Prabowo membeberkan sejumlah kebijakan mendorong daya saing untuk transformasi ekonomi.

Berikut daftarnya:

1. Program makan bergizi gratis

2. Program ketahanan pangan dan energi

3. Optimalisasi pengelolaan BUMN kita melalui Danantara

4. Kebijakan FLPP untuk melaksanakan program 3 juta rumah, pengendalian inflasi agar sesuai target sasaran

5. Pembangunan kawasan industri dan KEK,

6. Kredit investasi untuk industri padat karya.

7. Revisi PP5 Tahun 2021 untuk kemudahan berusaha.

8. Keberlanjutan Tax Holiday dan Tax Allowance untuk menjaga iklim investasi.

9. Perpanjangan penyimpanan DHE SDA di dalam negeri

10. Realisasi pendirian usaha bullion

11. Penghapusan buku tagih utang macet bagi UMKM

12. Kebijakan internasional, di antaranya:

a. Indonesia bergabung ke BRICS

b. Penyelesaian Indonesia-Canada CEPA

c. Aksesi Indonesia dan OECD

d. Penyelesaian kerjasama Indonesia-UE CEPA