Soal Demo Mahasiswa, Istana: Tak Ada Indonesia Gelap, Kita Songsong Indonesia Bangkit

Liputan6.com, Jakarta - Istana melalui Mensesneg Prasetyo Hadi angkat bicara terkait demo mahasiswa pada Senin (17/2/225) di berbagai daerah yang memviralkan tagar Indonesia Gelap. Prasetyo menegaskan Indonesia tidak gelap dan ia meminta mahasiswa tidak membelokkan fakta.

"Namanya kebebasan berekspresi, tapi tolong sekali lagi, ya jangan membelokkan apa yang sebenarnya tidak seperti itu. Mana? Enggak ada Indonesia gelap gitu loh," kata Prasetyo Hadi di Kompleks Parleme Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2025).

Prasetyo menyebut justru Indonesia kini sedang bangkit, ia minta mahasiswa menjadi manusia yang optimis.

"Kita akan menyongsong Indonesia bangkit. Kita sebagai bangsa harus optimis, harus optimis, kita dalam satu perahu yang sama, dalam satu kapal yang sama kan gitu," kata dia.

Ia meminta pemerintah diberi waktu panjang dan jangan dinilai saat baru 100 hari kerja.

"Jadi berilah kesempatan juga, pemerintahan yang dipimpin Pak Prabowo juga baru 100 hari, baru sekian bulan, banyak sekali masalah, tapi Anda perhatikan bahwa kita terus-menerus mencari cara, mencari solusi," kata dia.

"Bahwa itu belum bisa menyenangkan sebuah pihak, mungkin ada pihak pihak yang masih belum bisa menerima. Bagi kami pemerintah itu biasa," pungkasnya.

Jakarta kembali menjadi pusat aksi demonstrasi besar-besaran setelah ribuan mahasiswa turun ke jalan dalam aksi bertajuk Indonesia Gelap pada Senin, 17 Februari 2025. Dalam unjuk rasa ini Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) melakukan protes terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.

Jenderal Lapangan Aksi, Bagas Wisnu, menyatakan bahwa kebijakan pemerintah belakangan ini semakin menjauh dari prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Ia menyoroti berbagai persoalan yang mengancam hak-hak rakyat, mulai dari pendidikan hingga kebijakan ekonomi dan politik.

Dia mengatakan, demonstrasi ini adalah panggilan bagi setiap masyarakat untuk mengawal pemerintahan. Massa aksi menyampaikan 13 tuntutan utama, termasuk penolakan terhadap revisi berbagai undang-undang dan evaluasi program pemerintah yang dinilai tidak efektif.

Tuntutan pertama yang disuarakan mahasiswa adalah pencabutan Inpres No. 1 tahun 2025 karena dinilai menetapkan pemangkasan anggaran yang tidak berpihak pada rakyat. BEM UI melihat kebijakan ini sebagai langkah yang berpotensi merugikan berbagai sektor vital dalam kehidupan masyarakat.

Para aktivis mahasiswa menilai bahwa efisiensi anggaran seharusnya tidak mengorbankan sektor-sektor strategis yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan rakyat. Mereka menuntut adanya kajian ulang terhadap kebijakan pemangkasan anggaran dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat luas.

Dalam pandangan mahasiswa, transparansi dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan anggaran juga menjadi hal yang crucial. Mereka menuntut pemerintah untuk lebih terbuka dalam menjelaskan dasar pertimbangan dan dampak dari kebijakan pemangkasan anggaran ini.

Para demonstran menekankan bahwa kebijakan pemangkasan anggaran harus mempertimbangkan aspek keadilan sosial dan tidak memberatkan masyarakat, terutama kelompok yang rentan secara ekonomi.