Mensesneg Soal Demo "Indonesia Gelap": Pemerintah Terbuka terhadap Masukan

Liputan6.com, Jakarta - Aksi demonstrasi mahasiswa yang menggemakan tagar "Indonesia Gelap" pada 17 Februari 2025 di Jakarta menyoroti berbagai kebijakan pemerintah. Demo ini melibatkan ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia, melakukan long march dari Taman Ismail Marzuki menuju Patung Kuda, Medan Merdeka Barat.

Mereka menyuarakan keresahan atas kebijakan efisiensi anggaran dan beberapa kebijakan lainnya yang dianggap merugikan rakyat. Pemerintah, melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, memberikan tanggapan resmi terkait demonstrasi tersebut.

Pemahaman atas demonstrasi "Indonesia Gelap" 2025 sangat penting bagi seluruh elemen masyarakat, terutama mahasiswa, akademisi, dan pengamat politik. Aksi ini bukan sekadar unjuk rasa biasa, melainkan cerminan kegelisahan atas arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang baru berjalan 100 hari.

Demo "Indonesia Gelap" menjadi sorotan publik karena menyuarakan keresahan yang cukup luas di tengah masyarakat. Tagar #IndonesiaGelap pun viral di media sosial, memicu perdebatan dan analisis dari berbagai pihak. Berikut Liputan6.com ulas lengkapnya, Rabu (19/2/2025).

Seratus hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diwarnai demonstrasi besar-besaran yang bertajuk "Indonesia Gelap." Aksi ini dilakukan oleh ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia pada Senin, 17 Februari 2025, di Jakarta dan beberapa kota lainnya.

Melansir dari Antara News, demonstrasi ini dipicu oleh kebijakan efisiensi anggaran pemerintah yang dianggap merugikan rakyat, khususnya di sektor pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Mahasiswa menilai kebijakan tersebut tidak transparan dan berpotensi memperparah kondisi ekonomi rakyat.

Mensesneg Prasetyo Hadi, dalam keterangannya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/2/2025), mengakui aksi tersebut sebagai bentuk kebebasan berekspresi.

"Bahwa itu belum bisa menyenangkan semua pihak, mungkin ada yang belum menerima. Bagi kami pemerintah, itu biasa," ujarnya seperti dikutip dari Antara News.

Namun, ia juga mengingatkan pentingnya menyampaikan kritik dengan bijak dan tidak memutarbalikkan fakta. Ia menekankan bahwa pemerintah tetap terbuka terhadap kritik dan masukan konstruktif dari masyarakat.

Pemerintahan Prabowo-Gibran memang menghadapi berbagai tantangan sejak awal. Selain demonstrasi "Indonesia Gelap", pemerintah juga menghadapi tekanan untuk mengatasi berbagai permasalahan ekonomi dan sosial. Meskipun demikian, Mensesneg Prasetyo Hadi menegaskan komitmen pemerintah untuk terus berupaya menemukan solusi atas permasalahan yang ada.

"Kita akan menyongsong Indonesia bangkit. Kita sebagai bangsa harus optimis," tegasnya.

Aksi serupa digelar di Sumatera Barat, di mana ratusan mahasiswa berunjuk rasa di depan Gedung DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Selasa, 18 Februari 2025. Mereka juga menyuarakan tuntutan yang sama, menganggap kebijakan efisiensi pemerintah merugikan rakyat.

Demonstrasi "Indonesia Gelap" 2025 di Jakarta dan berbagai daerah di Indonesia menyuarakan 13 tuntutan utama. Ini menunjukkan keresahan mahasiswa terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan rakyat dan mengancam demokrasi.

1. Pendidikan Gratis, Ilmiah, dan Demokratis: Mahasiswa menuntut pendidikan yang berkualitas, terjangkau, dan bebas dari intervensi politik. Pemangkasan anggaran pendidikan harus dibatalkan dan dialokasikan secara transparan dan akuntabel.
2. Reforma Agraria Sejati: Proyek Strategis Nasional (PSN) yang merampas tanah rakyat harus dicabut. Reforma agraria yang adil dan berpihak pada rakyat kecil harus diwujudkan untuk memastikan keadilan sosial.
3. Tolak Revisi UU Minerba: Revisi UU Minerba dinilai sebagai alat pembungkaman kritik akademis. Mahasiswa menuntut agar revisi tersebut dibatalkan dan dikaji ulang untuk melindungi lingkungan dan hak-hak masyarakat.
4. Hapus Dwifungsi ABRI: Keterlibatan militer dalam sektor sipil berpotensi menciptakan represi dan menghambat demokrasi. Mahasiswa menuntut penghapusan dwifungsi ABRI untuk menjaga netralitas militer.
5. Sahkan RUU Masyarakat Adat: Perlindungan hukum atas tanah dan budaya masyarakat adat harus dijamin melalui pengesahan RUU Masyarakat Adat. Hal ini penting untuk menghormati hak-hak masyarakat adat.
6. Cabut Inpres Nomor 1 Tahun 2025: Inpres ini dianggap merugikan rakyat, khususnya dalam sektor pendidikan dan kesehatan. Mahasiswa menuntut pencabutan Inpres tersebut dan pengkajian ulang kebijakan efisiensi.
7. Evaluasi Total Program MBG: Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus dievaluasi secara menyeluruh agar tepat sasaran dan tidak menjadi alat politik. Transparansi dan akuntabilitas program ini harus ditingkatkan.
8. Realisasikan Anggaran Tunjangan Kinerja Dosen: Kesejahteraan dosen harus diperhatikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi. Anggaran tunjangan kinerja dosen harus direalisasikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Perampasan Aset: Mahasiswa mendesak pemerintah untuk mengeluarkan Perppu Perampasan Aset untuk memberantas korupsi. Langkah tegas diperlukan untuk memberantas korupsi.
10. Tolak Revisi UU TNI, Polri, dan Kejaksaan: Revisi UU ini berpotensi menguatkan impunitas aparat dan memperlemah pengawasan. Mahasiswa menuntut agar revisi ini dibatalkan dan dikaji ulang.
11. Efisiensi dan Rombak Kabinet: Borosnya pejabat negara harus diatasi dengan efisiensi anggaran dan perombakan kabinet. Transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran negara harus ditingkatkan.
12. Tolak Revisi Tata Tertib DPR: Revisi tata tertib DPR dinilai bermasalah dan berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan. Mahasiswa menuntut agar revisi ini dibatalkan dan dikaji ulang.
13. Reformasi Kepolisian: Kepolisian harus direformasi untuk menghilangkan budaya represif dan meningkatkan profesionalisme. Reformasi kepolisian penting untuk menegakkan hukum dan melindungi hak asasi manusia.

Bagas Wisnu, Jendral Lapangan Aksi Indonesia Gelap, menyatakan bahwa aksi ini merupakan panggilan kepada seluruh elemen masyarakat untuk mengawal jalannya pemerintahan demi terciptanya keadilan sosial. Tuntutan-tuntutan tersebut mencerminkan keprihatinan mahasiswa terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan rakyat dan mengancam demokrasi.

Pemerintah, melalui Mensesneg Prasetyo Hadi, menanggapi demonstrasi "Indonesia Gelap" dengan menyatakan bahwa pemerintah terbuka terhadap kritik dan masukan.

"Menyampaikan pendapat tidak ada masalah, kami pemerintah akan terus menerima masukan. Karena bagi kami masukan-masukan itu adalah koreksi juga kepada kami," kata Prasetyo Hadi seperti dikutip dari Antara News.

Prasetyo Hadi menekankan pentingnya menyampaikan kritik secara bijak dan tidak menyesatkan. Ia meminta agar narasi "Indonesia Gelap" tidak diputarbalikkan, mengingat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto baru berjalan sekitar 100 hari dan masih dalam proses menunjukkan kinerja.

"Namanya kebebasan berekspresi, tapi tolong sekali lagi, ya jangan membelokkan apa yang sebenarnya tidak seperti itu. Mana? Enggak ada Indonesia gelap gitu loh," tegasnya.

Pemerintah juga menjelaskan bahwa efisiensi anggaran yang menjadi salah satu sorotan demonstrasi tidak berdampak pada sektor pendidikan. Program beasiswa seperti KIP, IPI, dan LPDP tetap berjalan. Efisiensi anggaran, menurut pemerintah, dilakukan untuk memangkas anggaran-anggaran yang kurang produktif, seperti seminar dan acara-acara seremonial.