Istana: Jangan Diframing Efisiensi Anggaran Seolah Memberatkan Masyarakat

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan, efisiensi anggaran diterapkan bukan untuk membertakan masyarakat, melainkan hanya untuk mengurangi hal-hal yang kurang produktif.

"Sudah kita jelaskan, semangat efisiensi ini untuk hal yang sekiranya kurang produktif, tidak menumbuhkan produktivitas, hal-hal yang bersifat seremonial, seminar, FGD," kata Prasetyo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2025).

Pernyataan Prasetyo itu untuk menanggapi soal demo mahasiswa menolak efisiensi anggaran. Ia meminta semua pihak tidak memframing seolah pemangkasan anggaran untuk menyiksa rakyat.

"Jadi jangan digeser efisiensi ini seolah-olah akan mengganggu kinerja, seolah memberatkan masyarakat, tidak begitu semangatnya," kata dia. 

Prasetyo mencontohkan, efisiensi anggaran untuk penyewaan jasa konsultan. Sebab, menurutnya, banyak orang hebat seperti profesor di Indonesia sehingga jasa konsultan tak lagi wajib dianggarkan.

"Item apa saja yang dikurangi, misalnya konsultan, konsultan apalagi? Kita ini kan bukan kekurangan orang-orang hebat gitu kan, profesor-profesor, univessitas universitas kita luar biasa, konsultan apalagi?" pungkas dia.

Efisiensi anggaran seringkali dianggap sebagai langkah positif dalam mengoptimalkan pengelolaan keuangan negara. Namun, dalam konteks transportasi publik, efisiensi anggaran justru dapat menimbulkan dampak negatif yang merugikan, terutama bagi masyarakat di daerah-daerah terpencil.

Pengamat transportasi Darmaningtyas menyoroti, bahwa nasib transportasi publik semakin mengkhawatirkan, terlepas dari upaya efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah.

Kata Darmaningrtyas, dalam 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, ada sejumlah peristiwa yang memperlihatkan masalah serius yang terjadi di sektor transportasi publik.

Beberapa angkutan umum seperti Trans Metro Dewata, Trans Pakuan Bogor, dan Teman Bus Yogya terpaksa berhenti beroperasi.

"Hal ini bisa dilihat dari kinerja 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang diwarnai dengan berhentinya operasional angkutan umum seperti Trans Metro Dewata, Trans Pakuan Bogor, dan Teman Bus Yogya," kata Darmaningtyas, dikutip Liputan6.com, Senin (17/2/2025).

Angkutan Perintis Terancam

Bahkan, angkutan perintis yang selama ini dioperasikan oleh DAMRI, yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat di daerah-daerah seperti NTT, Maluku, Maluku Utara, dan Papua, juga terancam dihentikan.

Hal ini menjadi masalah besar, mengingat angkutan perintis adalah satu-satunya akses transportasi umum bagi masyarakat di luar Jawa.

"Padahal, keberadaan angkutan perintis yang selama ini dioperasikan oleh DAMRI itu amat diperlukan oleh saudara-saudara yang ada di NTT, Maluku, Maluku Utara, dan masyarakat di seluruh Pulau Papua," katanya.

Menurutnya, jika layanan angkutan perintis dihentikan, bagaimana masyarakat di daerah-daerah tersebut dapat melakukan mobilitas. Artinya, transportasi publik sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama di wilayah-wilayah yang terisolasi.

Ia juga menyoroti, terkait keputusan untuk memangkas layanan tanpa memperhatikan keberlangsungan pelayanan publik dapat memperburuk ketimpangan antara daerah Jawa dan luar Jawa.

Merosotnya layanan transportasi publik ini juga merupakan dampak dari kebijakan Menteri Perhubungan, Dudi Purwagandhi, yang dinilai tidak jelas dalam keberpihakannya terhadap layanan publik di daerah-daerah.

Kebijakan efisiensi anggaran yang hanya berfokus pada pemangkasan, tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas, semakin menunjukkan kurangnya perhatian terhadap keberlangsungan transportasi publik di seluruh wilayah Indonesia.

"Sikap Menhub Dudy Purwagandhi yang tidak jelas keberpihakannya terhadap layanan public di daerah-daerah, sehingga ketika ada efisiensi hanya main potong saja tidak memperhatikan keberlangsungan pelayanan publik di seluruh wilayah Indonesia," ujarnya.