Survei: Bisnis Hotel Berisiko Tutup Gara-Gara Efisiensi Anggaran Pemerintah

Liputan6.com, Jakarta - Kebijakan efisiensi anggaran pemerintahan Presiden Prabowo Subianto disebut berdampak signifikan pada sektor perhotelan. Menurut survei Industri Hotel Indonesia oleh Horwath HTL, permintaan kamar dari pemerintah di hotel-hotel Indonesia berkisar antara sekitar 5─7 persen dari total bisnis hotel.

Sementara itu, permintaan terkait MICE berkisar antara 6─21 persen. Angka-angka ini bervariasi, tergantung pada karakteristik pasar, hotel positioning, dan lokasi geografis. Ketergantungan pada pengeluaran pemerintah dan permintaan terkait MICE dominan di segmen hotel bintang 3, bintang 4, dan bintang 5.

Ketua Bidang Litbang dan IT Badan Pimpinan Pusat Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (BPP PHRI), Christy Megawati, mengatakan bahwa survei tersebut melibatkan 726 pelaku industri perhotelan dari 30 provinsi. "Hasilnya menunjukkan kekhawatiran yang mendalam," katanya saat jumpa pers secara hybrid, Sabtu (22/3/2025).

Ia menyambung, "Sejak kebijakan penghematan anggaran pemerintah diterapkan pada November 2024, kami melihat penurunan signifikan dalam kinerja pasar." Pada November 2024, kata dia, pebinsis masih optimis bahwa kinerja pasar 2024 terbilang positif daripada tahun sebelumnya."

"Tapi pada Desember (2024), sejak ada pengumuman efisiensi anggaran, market mulai shifting, dan pada Januari 2025, mereka mulai pesimis karena memang market secara kinerja pasar mengalami penurunan," bebernya.

Merujuk survei, responden mengungkap sejumlah potensi dampak efisiensi anggaran. Dampak dalam lingkup kendali hotel, yaitu 88 persen responden memprediksi mereka akan perlu membuat keputusan sulit melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) guna mengurangi biaya pengupahan.

Kemudian, 58 persen responden mengantisipasi potensi gagal bayar pinjaman pada bank. Sementara itu, 48 persennya memproyeksikan, jika situasi ini berlanjut, penutupan hotel akan terjadi karena defisit operasional.

Dampak di luar lingkup pengaruh hotel, yakni 78 persen responden memprediksi bahwa target pajak hotel tidak akan tercapai. Lalu, 71 persennya yakin, kerugian pendapatan hotel akan menyebabkan gangguan rantai pasokan.

Terkait efek domino, 83 persen responden memprediksi bahwa jika situasi saat ini tidak berubah, akan terjadi penurunan sektor pariwisata, yang akan berdampak pada ekonomi daerah yang sangat bergantung pada pariwisata.

Awal tahun 2025, sebut Christy, 83 responden melaporkan bisnis mereka kurang menguntungkan. Penurunan drastis tercatat terkait permintaan dari sektor pemerintah. "Ini menunjukkan bahwa pengurangan anggaran perjalanan dinas pemerintah dan melemahnya aktivitas MICE telah mengganggu dinamika pasar secara keseluruhan."

"Dampaknya dirasakan hotel kelas menengah ke atas dan wilayah yang bergantung pada permintaan dari sektor pemerintahan," imbuhnya. "Lebih dari 30 responden melaporkan penurunan pendapatan lebih dari 40 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Penurunan permintaan MICE, kata Christy, akan jadi tantangan utama bagi industri perhotelan, yang memicu penurunan tarif kamar dan persaingan harga yang ketat. "Ini menciptakan ketidakstabilan pasar dalam jangka panjang," ucapnya.

Christy menegaskan, "Kami di sini mendesak pemerintah untuk segera mengintervensi, termasuk (memberi) insentif pajak, bantuan finansial, dan peningkatan promosi pariwisata. Intervensi ini sangat penting untuk menstabilkan sektor perhotelan dan menjaga prospek pariwisata Indonesia secara jangka panjang."

Di kesempatan yang sama, Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI), Hariyadi BS Sukamdani, menambahkan bahwa yang terpenting sekarang, pemerintah segera "menjalankan anggarannya." "Pemerintah sudah menyampaikan pemotongan anggaran perjalanan dinas sebesar 50 persen," ujarnya.

"Nah, 50 persen (sisa anggaran perjalanan dinas setelah efisiensi) itu dijalankan saja," Hari menyambung. "Karena per hari ini, yang terjadi adalah 100 persen tidak ada yang jalan. Kalau pun ada, kecil sekali."

"Pemerintah perlu banyak kegiatan. Mereka harus sosialisasi, seminar, mengadakan pertemuan, koordinasi, dan sebagainya. (Penurunan permintaan dari sektor pemerintah) tidak hanya (berdampak) di sektor hotel, tapi juga yang lain. Misalnya, di sektor penerbangan, angkutan darat, dan sebagainya," bebernya.

Ditanya terkait okupansi hotel menjelang libur Lebaran di tengah penurunan permintaan akibat efisiensi anggaran, Hari mengatakan, hingga H-14, sektor perhotelan menunjukkan perlambatan sekitar 30 persen dibandingkan tahun lalu. 

"Pertanyaannya adalah, 'Apakah tren ini akan berlanjut sampai waktu (libur) Hari Raya Idulfitri, terus turun lebih rendah dari tahun lalu?' Kami terus terang belum bisa mengonfirmasi itu karena kami hanya bisa membandingkannya dengan tahun lalu."

Namun, khusus destinasi mudik Lebaran, seperti Yogyakarta, Solo, dan Malang, okupansi hotel bisa mencapai 80─100 persen. "Tergantung lokasi hotelnya," sebut Hari. Namun demikian, pihaknya belum bisa memastikan apakah tren okupansi cukup tinggi itu akan berlangsung selama libur Idulfitri yang lebih lama dari tahun lalu.

"Kemungkinan orang memperpendek liburannya. Yang kami khawatirkan memang dari daya beli, makin lama liburan, ongkosnya makin banyak. Bawa anak-anak, anak-anak jajannya makin banyak (selama liburan). Itu yang mungkin membuat orangtuanya tidak mau lama-lama," ia memprediksi.