Rapat Kabinet Pertama, Donald Trump dan Elon Musk Bela Kebijakan AS Soal Efisiensi Anggaran

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali menegaskan komitmennya untuk mengurangi pemborosan dan menyeimbangkan anggaran negara, meskipun kebijakannya menuai kritik dari Partai Demokrat dan pekerja federal yang terdampak.

Dalam rapat kabinet pertamanya di periode kedua, Trump menyatakan bahwa pemotongan anggaran yang dilakukan adalah bagian dari mandat yang diterimanya dari pemilih.

"Saya dipilih berdasarkan isu perpajakan, perbatasan, serta keseimbangan anggaran. Ini adalah langkah penting untuk mengembalikan kejayaan negara kita," kata Trump dalam pertemuan tersebut, seperti dikutip dari laman VOA Indonesia, Selasa (4/3/2025).

Dalam rapat tersebut, Elon Musk, yang kini memimpin Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE), mendukung langkah cepat pemerintah dalam memangkas pemborosan.

"Negara harus menghemat USD 4 miliar per hari hingga akhir September. Kami mungkin akan membuat kesalahan, tapi kami akan segera memperbaikinya," ujar Musk. Langkah agresif ini bertujuan untuk mengurangi defisit triliunan dolar pada tahun fiskal 2026.

Pemangkasan besar-besaran ini mendapat tentangan dari anggota Partai Demokrat dan serikat pekerja, yang menilai kebijakan tersebut tidak hanya menghilangkan pemborosan, tetapi juga memangkas layanan publik yang penting.

Pemimpin Minoritas Demokrat di Senat AS, Chuck Schumer, mengkritik pendekatan yang dinilainya serampangan.

"Anda tidak bisa asal memotong semua hal, baik yang bermanfaat maupun yang tidak. Seorang pengusaha cerdas tidak akan melakukan ini. Kebijakan ini menyakiti masyarakat," tegasnya.

Sementara itu, beberapa pegawai federal yang baru saja dipecat berbagi kisah mereka dalam diskusi online yang dipimpin oleh anggota DPR Demokrat, Ro Khanna.

Salah satunya, Michael Graugnard, seorang pengacara yang dua kali memilih Trump, namun kini dipecat dari Departemen Pertanian.

"Saya bekerja memastikan program berjalan sesuai hukum. Ironisnya, ini justru sejalan dengan tujuan efisiensi dan pengurangan pemborosan yang mereka inginkan," katanya.

Graugnard, yang sedang menantikan kelahiran anaknya, juga mengkhawatirkan kehilangan asuransi kesehatan akibat PHK ini.

Selain pegawai federal, para ilmuwan juga melakukan aksi protes terhadap pemangkasan anggaran penelitian medis dan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Jonathan Hanson, ilmuwan politik dari University of Michigan, menilai kebijakan ini sebagai tindakan drastis yang tidak akan memberikan dampak signifikan dalam jangka pendek.

"Pemotongan ini bisa melemahkan kapasitas pemerintah dalam jangka panjang," ujarnya.

Sejauh ini, pemangkasan anggaran dan PHK massal belum memberikan dampak signifikan terhadap popularitas Trump.

Kyle Kondik, analis politik dari University of Virginia, menilai bahwa reaksi masyarakat terhadap pemotongan anggaran masih beragam.

"Dukungan terhadap Trump masih stabil. Banyak orang mendukung pemangkasan anggaran dalam konsep abstrak, tapi pertanyaannya adalah bagaimana mereka akan bereaksi saat layanan pemerintah yang mereka nikmati mulai terganggu," kata Kondik.

Dalam beberapa bulan ke depan, kebijakan ini akan diuji lebih lanjut, terutama jika masyarakat mulai merasakan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari.