Pelantikan 481 Pasangan Kepala Daerah Terpilih, Siap Kerja Ngebut?

Liputan6.com, Jakarta - Presiden RI Prabowo Subianto akan melantik ratusan kepala daerah pada Kamis 20 Februari 2025. Pelantikan akan berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menjelaskan, dalam data base Kementerian Dalam Negeri, total ada 481 pasangan kepala daerah yang akan dilantik oleh Presiden Prabowo. Totalnya ada 961 kepala daerah, termasuk wakilnya, yang dilantik.

Pelantikan kepala daerah akan dimulai pada pukul 10.00 WIB. Setelah menjalani pengarahan dan pelantikan, para kepala daerah akan mengikuti pembekalan di Akmil pada 21-28 Februari 2025.

Bima menyebut bahwa sebanyak 503 pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 akan menjalani pembekalan atau retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

“Jumlahnya ikut di Magelang itu 503, lebih banyak dari yang dilantik karena sisanya dari Aceh, sudah dilantik duluan,” beber Bima Arya.

Bima memastikan, bagi sebagian calon kepala daerah yang masih bersengketa ke Mahkamah Konstitusi (MK) dipastikan akan ada pembekalan atau retret lagi. Namun kapan dan berapa jumlah pastinya, Kemendagri masih menunggu proses persidangan di MK.

“Kita belum dapat informasi dari MK, kita masih menunggu. Tentu jumlahnya nantinya menentukan metodenya dan juga lokasinya,” Bima menandasi.

Kerja Ngebut untuk Masyarakat

Pengamat Politik Citra Institute, Efriza, mengatakan harapan utama masyarakat kepada para Kepala Daerah yang akan dilantik adalah kesejahteraan.

Umumnya di setiap daerah, kata dia, harapan masyarakat terhadap kepala daerahnya adalah empat hal yakni kondisi ekonomi masyarakat menjadi lebih baik, infrastruktur berupa akses jalan dan perbaikan jalan banyak diwujudkan, berikutnya kesehatan membantu biaya masyarakat saat sakit karena kian mahal dan tak semuanya tercover BPJS, dan terakhir, biaya pendidikan yang murah.

Keempat hal ini, lanjutnya, juga menjadi visi misi yang disampaikan oleh semua kepala daerah, yang nantinya mesti diwujudkan dalam program kerjanya.

"Jadi, kepala daerah yang sudah terpilih dan akan dilantik mesti mewujudkan dengan cepat visi-misinya menjadi program kerja, agar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, sehingga kepuasan masyarakat tinggi terhadap dirinya," kata Efriza kepada Liputan6.com, Selasa (18/2/2025).

Ia menambahkan, masyarakat juga berharap kepala daerah itu turut mensukseskan kepentingan pusat berupa program prioritas dari pemerintah pusat, dan terakhir, masyarakat di semua daerah tak ingin melihat kepala daerahnya masuk 'hotel prodeo' karena kasus korupsi.

Efriza meyakini, Kepala Daerah terpilih saat ini tak ingin resistensi dalam hubungan pusat dengan daerah. Oleh sebab itu, program prioritas dari pusat, utamanya yang didorong oleh Presiden Prabowo akan dilakukan oleh kepala daerah, seperti program makan bergizi gratis.

"Upaya mencegah resistensi juga dilakukan oleh pemerintah pusat dengan mengupayakan adanya retreat terhadap seluruh kepala daerah. Ini menunjukan Prabowo memahami kerja dari sistem ketatanegaraan sebagai negara Kesatuan. Sehingga diyakini meski berbeda partai karena tidak diusung oleh Gerindra, tetapi kepala daerah tidak akan melakukan tindakan pembangkangan terhadap pusat."

"Hanya memungkinkan program efisiensi anggaran saja sedikit berpolemik antar kepala daerah dengan pemerintah pusat, tetapi secara keseluruhan tidak akan menimbulkan kegaduhan politik yang berkepanjangan sebab KIM Plus banyak memenangkan Pilkada kemarin di seluruh daerah. Di samping itu, kepala daerah juga memahami bahwa mereka akan lebih mengedepankan untuk bisa segera mewujudkan program kerja dan bersinergi dengan pemerintah pusat."

Tantangannya, kata dia, adalah kepala daerah itu ketika sudah dilantik, mereka baru memahami antara apa yang disampaikan pasangan itu sebagai visi-misi dengan kenyataan di lapangannya yang berbeda jauh.

"Bisa jadi mereka menghadapi dilema untuk mewujudkan program kerjanya dengan cepat, berhadapan dengan kondisi keuangan daerahnya yang bisa jadi tidak sesuai perkiraannya."

Tantangan kedua adalah akselerasi kerja. kepala daerah ini harus mengomandoi dengan cepat proses adaptasi, berikutnya pemahaman akan visi-misinya yang diturunkan dalam program kerja terhadap para pembantunya. ini menunjukkan keselarasan dan kecepatan menjalankan program kerja menjadi tantangannya.

Ketiga, tantangan kepala daerah secara internal adalah ia menghadapi fakta akan memberikan kompensasi berupa posisi jabatan kepada tim suksesnya, ini akan menghadirkan fakta bagaimana kepala daerah meramu penempatan tim suksesnya tanpa terjadi polemik di masyarakat.

"Keempat, tantangannya adalah menjalankan program kerja dan menaikkan pendapatan di daerahnya, plus karakter kepemimpinan dan kerjasamanya bersama wakil kepala daerah seperti terlihat bisa bekerjasama atau malah menghadirkan konflik," ucapnya.

Peneliti Senior Populi Center Usep Saepul Ahyar mengatakan para kepala daerah perlu memahami persoalan di daerah masing-masing, lalu kemudian mengerjakan kepentingan rakyat. Jadi harus paham problematika yang ada. Dengan keterbatasan-keterbatasan itu lalu kemudian dia harus menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Dan yang harus dibangun adalah leadership.

"Jangan hanya jadi pemimpin saja, pejabat menjabat, tapi tidak punya karakteristik leadership. Leadership itu menurut saya bukan hanya sekedar dia menjabat lalu mengerjakan apa. Tapi harus paham masalah lalu kemudian merencanakan dengan baik, melakukan dengan baik. Nah apalagi tantangannya besar di tengah keterbatasan-keterbatasan karena anggaran ke daerah juga dipotong. Menurut saya di samping harus mengerjakan keinginan rakyat, problematika di daerahnya lalu kemudian juga harus mencari sumber pendapatan lain, selain dari transfer daerah ke daerah itu," kata Usep kepada Liputan6.com, Selasa (18/2/2025).

Ia menambahkan, tantangan utama kepala daerah adalah mengimplementasikan program pemerintah pusat. Di sisi lain, masing-masing daerah punya problematika khusus.

"Makanya kepala daerah harus pintar-pintar melihat progam nasional sebagai stimulus untuk menyelesaikan program di daerah. Misalnya kayak program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG), bisa jadi sebagai stimulus misalnya persoalan pangan di daerah itu. Itu menyelesaikan masalah pangan juga, pengangguran."

Jadi tantangannya, lanjut dia, bagaimana menghubungkan antara program program prioritas Prabowo dengan penyelesaian persoalan khusus di daerah itu.

"Tapi kalau tidak bisa menghubungkan dengan persoalan di daerah saya kira agak susah juga, agak kesulitan juga nanti terpisah. Ini hanya sekedar menjalankan atau menyelesaikan implementasi besar, tapi tidak dalam konteks kedaerahan," ucapnya.

Percepat Sinkronisasi Kebijakan Pusat-Pemerintah

Pengamat politik dan kebijakan Universitas Brawijaya Andhyka Muttaqin menilai pelantikan serentak kepala daerah terpilih yang tak bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) oleh presiden menjadi bagian percepatan sinkronisasi kebijakan.

"Pelantikan serentak ini juga dapat dilihat sebagai bagian dari upaya untuk mempercepat sinkronisasi program antara pemerintah pusat dan daerah," kata Andhyka seperti dilansir Antara.

Menurut dia, melalui langkah itu para kepala daerah, dalam hal ini gubernur ataupun bupati dan wali kota bisa mendapatkan langsung arahan dari presiden mengenai upaya yang harus dilakukan, sehingga program pemerintah pusat bisa terimplementasikan secara efektif di masing-masing wilayah.

"Hal ini penting agar kebijakan yang ditetapkan di tingkat pusat dapat diimplementasikan dengan efektif di tingkat daerah," ujarnya.

Dia juga berharap saat pelantikan itu nantinya pemerintah pusat juga memberikan pelatihan dan sosialisasi secara khusus kepada para kepala daerah terpilih, sehingga bisa memahami dengan baik mengenai teknis pelaksanaan kebijakan.

"Tantangan tetap ada, terutama jika kepala daerah yang terpilih belum sepenuhnya memahami program-program yang ada," ucapnya.

Selain itu, pelantikan serentak ini juga akan menunjukkan legitimasi dan kontrol presiden kepada pemerintah daerah atau dalam artian, kepala negara memperkuat otoritasnya di dalam proses politik dan pemerintahan.

"Dalam konteks demokrasi, penting untuk menjaga keseimbangan antara kekuasaan pusat dan daerah," ucap dia.

Ratusan kepala daerah terpilih Pilkada 2024 menjalani gladi kotor pelantikan di Jalan Silang Monas Barat Laut, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa pagi (18/2/2025).

Pantauan di lokasi, gladi kotor yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) digelar dengan bekerja sama dengan aparat kepolisian.

Para kepala daerah terpilih tersebut dilatih untuk baris-berbaris, mulai berdiri sikap sempurna, jalan di tempat, hingga jalan dengan tangan mengepal. Mereka kompak mengenakan baju olahraga berwarna putih dan celana hitam.

Sejumlah kepala daerah tampak tidak terbiasa mengikuti baris-berbaris. Sehingga, polisi yang bertugas melatih beberapa kali mengulang instruksi sembari memberikan contoh.

Selain itu, polisi juga menyampaikan arahan bagaimana cara berdiri yang ideal agar mereka kuat saat mengikuti proses upacara pelantikan kepala daerah.

Kepala daerah yang tampak hadir mengikuti latihan baris-berbaris ini di antaranya, Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar dan Emil Dardak. Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Lampung, Rahmat Mirzani Djausal dan Jihan Nurlela. Hingga, Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, Banten Andra Soni dan Dimyati.

Ragam Komentar Kepala Daerah Terpilih Usai Ikuti Gladi Kotor Pelantikan

Sebanyak 481 kepala daerah terpilih merampungkan gladi kotor dengan berlatih baris berbaris hingga gerak jalan, pada Selasa (18/2/2025) hari ini di Kawasan Monas Jakarta Pusat. Diketahui, gladi kotor dilakukan sebagai rangkaian pelantikan kepala daerah di Istana Kepresidenan Jakarta pada 20 Februari mendatang.

Usai latihan yang dilangsungkan sejak pukul 7 pagi tersebut, sejumlah kepala daerah mengungkap testimoni positif saat ditanya awak media. Salah satunya Gubernur Maluku Utara terpilih, Sherly Tjoanda yang mengaku mendapatkan pengalaman menarik dari kegiatan pelatihan baris berbaris saat gladi kotor tersebut.

"Pengalaman hari ini menarik, kami dilatih dari tim Kemendagri. Latihan baris-berbaris secara kompak dan benar untuk persiapan pelantikan 20 Februari nanti, semua pada dasarnya hanya tata cara, jadwal dan seragam serta doa," kata istri dari almarhum Benny Laos ini kepada awak media di Kawasan Monas, Selasa (18/2/2025).

Senada dengan itu, Gubernur Jawa Tengah terpilih Ahmad Luthfi juga menyatakan Latihan baris-berbaris diyakini bertujuan untuk membangun kekompakan antar kepala daerah.

"Tadi dilatih gerakan-gerakan yang akan dilakukan pada saat pelantikan agar pada pelaksanaan nanti kita serempak punya kesatuan gerak dan tindak jadi kita latih. Saya yakin sudah bagus sekali dan para gubernur, bupati, walikota, terpilih melakukan dengan suka riang," jelas dia.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur terpilih, Khofifah Indar Parawansa mengatakan kegiatan hari ini dijadikan sebagai ajang silaturahmi akbar.

Dia mengaku bahagia karena suasana yang terjadi sangat cair antar kepala daerah.

Menambahkan hal itu, Gubernur dan Wakil Gubernur Banten terpilih Andra Soni dan Dimyati juga mengaku tidak ada persiapan khusus untuk mengikuti Latihan baris berbaris pagi ini. Hanya saja memang fisik harus dijaga dengan istirahat cukup dan juga minum vitamin.

"Persiapan khusus tidak ada tapi kita jaga kondisi aja, minum vitamin istirahat cukup, maka harus tahu baris berbaris walau dulu-dulu pernah tapi banyak lupa juga kesan pertama bagus," pungkas mereka.

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyiapkan rekayasa lalu lintas (lalin) saat pelantikan kepala daerah yang dijadwalkan digelar di Istana Kepresidenan pada Kamis (20/2).

"Tujuan rekayasa lalu lintas untuk menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas yang aman dan nyaman bagi masyarakat yang akan melintas di kawasan Istana Kepresidenan," kata Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Latif Usman dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Selasa.

Berikut rekayasa arus lalu lintas (lalin) yang bersifat situasional di kawasan Istana Kepresidenan selama kegiatan pelantikan kepala daerah:

• Arus lalin dari Jalan Veteran Raya yang akan menuju Jalan Veteran III diluruskan ke Traffic Light (TL) Harmoni.
• Arus lalin dari Jalan Merdeka Timur yang akan menuju Jalan Medan Merdeka Utara dibelokkan ke kanan ke Jalan Perwira.
• Arus lalin dari Jalan Ridwan Rais yang akan menuju Jalan Medan Merdeka Selatan diluruskan ke Jalan Medan Merdeka Timur.
• Arus lalin dari Jalan MH. Thamrin yang akan menuju Bundaran patung kuda dibelokkan ke kiri atau ke kanan Jalan Kebon Sirih.
• Arus lalin dari Jalan Abdul Muis yang akan belok kiri ke Jalan Budi Kemuliaan diluruskan ke Jalan Fachrudin dan arus lalin dari Jalan Fachrudin yang akan belok kanan ke Jalan Budi Kemuliaan diluruskan ke Jalan Abdul Muis.
• Arus lalin dari Jalan Hayam Wuruk yang lurus ke Jalan Majapahit dibelokkan ke kiri ke Jalan Juanda dan arus lalin dari Jalan Suryo Pranoto yang akan menuju Jalan Majapahit dibelokkan ke kiri Jalan Gajah Mada atau diluruskan ke Jalan Ir Juanda.
• Arus lalin dari Jalan Katedral yang akan menuju ke Jalan Veteran dibelokkan ke kanan arah Pasar Baru.
• Arus lalin dari Jalan Veteran raya yang ajan menuju ke Jalan Veteran I diluruskan ke arah TL Harmoni.
• Arus lalin dari Jalan Veteran raya yang ajan menuju ke Jalan Veteran II diluruskan ke arah TL Harmoni.

Latif juga menambahkan semua kendaraan baik peserta pelantikan maupun pendukung seluruhnya diparkirkan di Cawan Monas, sementara itu pihaknya juga telah menyiapkan terkait rute kedatangan dan kembali para kepala daerah.

"Untuk rute kedatangan gubernur dan wakil gubernur dan undangan masuk melalui Pintu Silang Monas Barat Daya, drop off (diturunkan) di Cawan Monas Utara," katanya.

Kemudian untuk rute kedatangan wali kota dan wakil wali kota masuk melalui Pintu Silang Monas Timur Laut, drop off di Cawan Monas Utara.

Selanjutnya untuk rute kedatangan bupati dan wakil bupati masuk melalui Pintu Silang Monas Tenggara, drop off di Cawan Monas Utara.

"Seluruh peserta pelantikan baik gubernur, walikota dan bupati dijemput kembali di silang Monas Utara, " jelas Latif.