Pasca Penahanan Hasto Oleh KPK, Megawati Minta Seluruh Kepala Daerah PDIP Tak Ikut Retret

Liputan6.com, Jakarta Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memerintahkan seluruh kepala daerah dari PDIP yang baru saja dilantik untuk membatalkan keikutsertaan pada acara retret kepala daerah di Magelang yang akan diselenggarakan beberapa hari mendatang.

Hal tersebut disampaikan Megawati merespons penahanan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di mana tertuang dalam surat resmi DPP Partai bertandatangan pada Kamis 20 Februari 2025.

"Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum," demikian sebagian isi surat tersebut.

Terkait hal tersebut, Juru bicara DPP PDIP Guntut Romli menkonfirmasi kebenaran  surat tersebut.

"Benar," kata dia saat dikonfirmasi.

Berikut isi lengkap Instruksi Megawati Soekarnoputri kepada para kepala daerah yang berasal dari PDIP:

Nomor Lampiran 7294 / IN/DPP/ II/ 2025Perihal : Instruksi Harian Ketua Umum

Yth. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan Seluruh Indonesia di-Tempat masing-masingMerdeka !!!

Mencermati dinamika politik nasional pada hari ini, Kamis, 20 Februari 2025, khususnya setelah terjadi kriminalisasi hukum terhadap Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Bapak Hasto Kristiyanto, di Komisi Pemberantasan Korupsi RI.

Mengingat Pasal 28 Ayat 1 AD-ART Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, bahwa Ketua Umum sebagai sentral kekuatan politik Partai berwenang, bertugas, bertanggungjawab dan bertindak baik ke dalam maupun keluar atas nama Partai dan untuk eksistensi Partai, program, dan kinerja Partal, maka seluruh kebijakan dan instruksi Partai langsung berada dibawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan.

selanjutnya DIINSTRUKSIKAN kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDIPerjuangan, sebagai berikut:

1. Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21 - 28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum.

2. Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call.

Demikian instruksi harian ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN Masa Bakti 2019-2024Ketua Umum,

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Bidang Kehormatan PDI Perjuangan Komarudin Watubun mengatakan, tak ada Plt Sekretaris Jenderal PDIP usai penahanan Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Adapun, dia menegaskan, komando partai akan langsung di bawah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Ibu Ketua Umum tidak menunjukkan Plt Sekjen, komando langsung di bawah Ibu Megawati Soekarnoputri," kata Komarudin di DPP PDIP, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Karena itu, dia meminta seluruh kader partai berlambang banteng bermoncong putih itu untuk tetap solid dan bersatu di bawah kepemimpinan Megawati.

Hal ini pun diamini oleh Ketua Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional di DPP PDI Perjuangan (PDIP) Ronny Berty Talapessy. Di mana seluruh kader diminta tetap kompak.

"Kepada seluruh kader, keluarga besar PDI Perjuangan kami minta tetap tenang dan solid dibawah kepemimpinan Ketua Umum Ibu Megawati Soekarnoputri. Semua kegiatan dan aktivitas partai saat ini dipimpin langsung oleh ketua umum," jelas dia.

Di lain sisi, Ronny pun mengungkapkan, penahanan Hasto merupakan bentuk serangan ke partainya.

"Ini adalah penahanan politik dan ini adalah babak baru yang kami anggap sebagai serangan terhadap partai kami," kata dia.

Menurut Ronny, penahanan Hasto sebagai bukti bahwa sekjennya sudah ditargetkan untuk ditahan sebelum PDIP menggelar Kongres Partai.

"Penahanan ini membuktikan informasi bahwa Sekjen PDI perjuangan, Hasto Kristiyanto memang ditargetkan untuk ditahan sebelum Kongres Partai," ungkap dia.

Menurut Ronny, Hasto senagja ditargetkan untuk ditahan sebelum kongres, agar bisa mengacak-acak kongres.

"Mengapa ditargetkan? Karena peran seorang sekjen sangat penting dalam sebuah organisasi partai politik. Penahanan ini adalah salah satu bagian dari operasi politik mengawut-awut partai," ungkap dia.

Ronny menegaskan, Hasto saat inj tengah menjalani praperadilan, oleh karena itu penahanan tidak boleh dilakukan tanpa izin atau keputusan hakim dari praperadilan.

“Saat ini kami masih dalam proses praperadilan dan dalam proses itu tersangka tidak boleh ditahan tanpa melalui Hakim praperadilan,” pungkasnya.