SMAN 6 Depok Tetap Gelar Study Tour Meski Dilarang Gubernur Jabar, Ini Alasannya

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi telah mencopot jabatan Kepala SMA Negeri 6 Depok, buntut tidak mengindahkan instruksi gubernur yang melarang kegiatan study tour. Meski begitu, kegiatan study tour di SMAN 6 Depok tetap dilaksanakan dengan mempertimbangkan sejumlah alasan.

Humas SMA Negeri 6 Depok, Syahri Ramadan memastikan, kegiatan kunjungan objek belajar (KOB) SMA Negeri 6 Depok ke Jawa Timur dan Bali tetap dilaksanakan. KOB tersebut dilaksanakan selama 8 hari dan Bali menjadi tujuan terakhir.

“Karena beliau (Gubernur Jabar) menyampaikannya melalui sosial media, jaraknya hanya H-1 dari keberangkatan, akhirnya kami melakukan mekanisme rembukan,” ujar Syahri, Jumat (21/2025).

Syahri menjelaskan, rembukan dilakukan kepada guru, komite sekolah, dan orang tua siswa perwakilan kelas. Terdapat sejumlah pertimbangan yang menjadi pembahasan, yakni dampak melanjutkan kegiatan dan penghentian kegiatan pada H-1.

“Pada saat itu pertimbangannya adalah H-1 di mana kita sudah membayarkan pembiayaan dan sebagainya ke pihak travel selaku penyelenggara perjalanannya,” jelas Syahri.

Salah satu MoU antara SMA Negeri 6 Depok dan pihak travel adalah, apabila dilakukan pembatalan maka pembiayaan hanya akan dikembalikan sebesar 25 persen. Hal itulah yang menjadi pertimbangan pihak sekolah dan perwakilan orang tua siswa tetap memilih melaksanakan kegiatan study tour.

“Nah itu kan berpotensi menjadi polemik, pasti orang tua murid yang sudah bayar, tapi kita tidak jadi, tapi dikembalikan uangnya segini (25 persen). Itulah pertimbangannya,” terang Humas SMAN 6 Depok ini.

SMA Negeri 6 Depok meminta maaf kepada Gubernur Jabar apabila menyalahi aturan. SMA Negeri 6 Depok meminta arahan dan bimbingan dari Gubernur Jabar atas peristiwa yang terjadi.

“Karena SMA Negeri 6 Depok ini memang adalah bagian dari keluarga besar pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Sekali lagi bapak mohon arahannya dan kami juga mohon maaf atas segala kekhilafan kami,” ucap Syahri.

Syahri mengungkapkan, SMA Negeri 6 Depok sebelumnya menginterpretasikan apa yang disampaikan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi adalah sebuah imbauan, bukan larangan. SMA Negeri 6 Depok menafsirkan imbauan dengan makna lain sehingga melakukan kegiatan dengan sejumlah pertimbangan.

“Artinya katakanlah kami telah salah menafsirkan itu dan kami tidak keras kepala, untuk bertahan bahwa kita membenarkan diri tidak ya, seperti itu,” ungkap Syahri.

Adapun kegiatan KOB SMA Negeri 6 Depok meliputi kunjungan ke sejumlah Universitas Negeri di Jawa Timur, seperti yang tertuang pada MoU sekolah dengan perguruan tinggi. Selain itu, terdapat kegiatan siswa kelas XI mempelajari budaya dan lingkungan sebuah desa di Malang.

“Kemudian hasil akhirnya nanti, mereka akan menyusun sebuah laporan dalam bentuk karya tulis ilmiah,” tutur Syahri.

Begitu pun dengan kunjungan ke Bali, SMA Negeri 6 Depok menegaskan bukan sekedar healing, namun mempelajari Desa Penglipuran. Diketahui desa tersebut merupakan desa terbersih di dunia.

“Mereka (siswa) lakukan lagi observasi di situ, syukur-syukur bisa diterapkan, minimal di lingkungan sekolah kita,” pungkas Syahri.

Pada pemberitaan sebelumnya, Dedi Mulyadi resmi dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat (Gubernur Jabar) periode 2025-2030. Dia memastikan segera bekerja selepas dari Istana Negara, salah satunya dengan menindaklanjuti pencopotan kepala sekolah SMA Negeri 6 Depok (Kepala SMAN 6 Depok).

“Saya langsung kerja, hari ini juga langsung kerja. Hari ini sudah ada keputusan tentang penonaktifan Kepala SMA Negeri 6 Depok karena dia melanggar Surat Edaran Gubernur yang tidak boleh siswanya ke luar provinsi,” tutur Dedi Mulyadi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

"Nah ini salah satu bagian yang akan kita benahi, dan hari ini juga sudah diperintahkan inspektur untuk memeriksa apakah sekolah itu ada pungutan-pungutan diluar ketentuan atau tidak," sambung Dedi.

Diketahui sebelumnya, 347 siswa kelas XI SMAN 6 Depok menggelar study tour ke Surabaya, Malang, dan Bali pada 17-24 Februari 2025, meski sempat dilarang Gubernur Terpilih Jawa Barat Dedi Mulyadi. Kegiatan yang berlangsung selama delapan hari itu bertujuan untuk mengunjungi perguruan tinggi dan melakukan observasi budaya.

Dedi Mulyadi melarang lantaran mendengar keluhan wali murid yang keberatan dengan biaya study tour, sebab dinilai terlalu besar.